Kementerian Kehutanan Siap Tindak 12 Perusahaan Terindikasi Picu Bencana di Sumatra

, JAKARTA – Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 12 perusahaan di Sumatera Utara yang terindikasi melanggar hukum dan diduga berkontribusi terhadap bencana banjir bandang serta longsor yang melanda Pulau Sumatera. Penegakan hukum terhadap para pelaku usaha tersebut akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Ada 12 perusahaan di Sumatra Utara dan penegakan hukum terhadap subjek-subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Raja Juli menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup-nutupi temuan di lapangan dan akan transparan kepada publik terkait hasil investigasi.

“Gakkum kami sedang ada di lapangan dan Insya Allah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV DPR RI dan juga kepada publik hasil dari lebih kurang 12 lokasi atau subjek hukum ini,” sambungnya.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia itu menyebutkan sebagian besar perusahaan yang teridentifikasi berada di kawasan Batang Toru, wilayah yang sangat terdampak banjir bandang pada akhir November lalu.

“Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

Kementerian Kehutanan saat ini tengah melakukan susur sungai menggunakan teknologi drone untuk memantau jalur Daerah Aliran Sungai terdampak yang dilalui material kayu. Upaya ini bertujuan menelusuri asal-usul gelondongan kayu yang terseret arus banjir dan membuktikan ada atau tidaknya praktik pembalakan liar.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan awal Desember 2025 telah menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain untuk skema Pemegang Hak Atas Tanah. Kebijakan ini diambil menyusul temuan kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar yang diduga menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang.

Seiring dengan hal ini, Kementerian Kehutanan juga akan melakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap seluruh pemanfaatan kayu di areal PHAT. Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik pencucian kayu ilegal yang semakin canggih modusnya.

Ditjen Gakkumhut menjelaskan telah mengidentifikasi sejumlah pola pencucian kayu melalui skema PHAT. Sejumlah modus yang paling umum dipakai pelaku antara lain pemalsuan atau manipulasi dokumen kepemilikan lahan, kemudian kayu dari luar areal PHAT dititipkan menjadi seolah-olah berasal dari PHAT.

Kayu dari kawasan hutan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, dan Hutan Lindung juga dibawa masuk dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi fiktif dengan volume yang dinaikkan. Modus pencucian ini juga meliputi pemalsuan LHP dengan petak, diameter, dan panjang kayu yang tidak sesuai kondisi lapangan.

Praktik lain yang kerap dilakukan adalah perluasan batas peta PHAT yang melampaui alas hak yang sah, sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara. Ada juga penggunaan PHAT milik masyarakat sebagai nama pinjam oleh pemodal untuk melegalkan penebangan skala besar.

Selain itu, terdapat pula modus pengiriman kayu yang melampaui volume LHP atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu melalui penggunaan berulang dokumen yang sama, serta penarikan kayu dari kawasan hutan yang kemudian diregistrasi sebagai kayu PHAT setelah dipindahkan dan dikumpulkan di lahan milik.

Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan melaporkan telah menangani sejumlah perkara pembalakan liar dengan modus pencucian kayu melalui PHAT di berbagai wilayah Sumatera. Beberapa di antaranya adalah pengungkapan penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 meter kubik kayu ilegal di Aceh Tengah pada Juni 2025.

Kemudian temuan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu bulat, dua unit ekskavator, dan satu unit bulldozer di Solok, Sumatera Barat pada Agustus 2025.

Di Sipirok, Tapanuli Selatan pada Oktober 2025, sebanyak empat unit truk bermuatan kayu bulat sebanyak 44,25 meter kubik diamankan, dengan dokumen kayu yang bersumber dari PHAT yang telah dibekukan. Sementara di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang pengeluarannya turut melibatkan dokumen PHAT bermasalah.

Raja Juli menjelaskan banjir bandang di Sumatera merupakan akumulasi dari tiga faktor utama, yakni siklon tropis yang memicu curah hujan ekstrem, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai, serta kerusakan daerah tangkapan air yang diperparah oleh aktivitas pembukaan lahan.

Menteri Kehutanan mengungkapkan telah mencabut izin 18 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan total luasan mencapai 526.114 hektare pada 3 Februari 2025. Langkah serupa akan dilanjutkan terhadap sekitar 20 PBPH berkinerja buruk dengan total area kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk tiga provinsi terdampak banjir.

“Akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang berkinerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di tiga provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persisnya, saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ucapnya dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Kementerian Kehutanan juga membentuk tim gabungan bersama Kepolisian Republik Indonesia untuk menelusuri asal gelondongan kayu yang terseret banjir di sejumlah titik di Sumatera. Investigasi ini rencananya akan melibatkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

“Bila ditemukan ada unsur pidana, maka kami tindaklanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya,” ujar Raja Juli.

Berdasarkan analisis citra satelit periode 2019-2024, Kementerian Kehutanan mencatat terjadi perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektare dari hutan menjadi non-hutan di Provinsi Aceh. Rinciannya, 12.159 hektare di kawasan hutan dan 9.317 hektare di luar kawasan. Selain itu, provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 217.301 hektare atau 7,1 persen dari area terdampak.

Sementara itu, di Sumatera Utara terdapat 92 titik banjir di 13 Daerah Aliran Sungai. Perubahan tutupan lahan di wilayah DAS tersebut mencapai 9.424 hektare dengan dominasi area penggunaan lain.

Meski bencana terjadi, Raja Juli menyatakan bahwa tingkat deforestasi nasional menunjukkan tren positif. Hingga September 2025, deforestasi tercatat turun 49.700 hektare atau 23,01 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan juga teridentifikasi di wilayah terdampak banjir, seperti Aceh yang menurun 10,04 persen.

Namun, ia menekankan bahwa penurunan deforestasi tidak serta-merta menghapus dampak kerusakan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Kerusakan lingkungan yang terakumulasi tetap menjadi faktor pemicu banjir dan longsor ketika cuaca ekstrem melanda.

Banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Kamis (5/12/2025), total korban meninggal mencapai 776 jiwa, sementara 564 orang masih hilang dan sekitar 2.600 orang terluka.