Pers Kita: Antara Kecepatan Klik dan Matinya Kedalaman

, Hari Pers Nasional seharusnya bukan sekadar seremoni potong tumpeng, melainkan momen untuk berkaca di depan cermin yang jujur. Saat ini, pers kita sedang menghadapi krisis identitas yang hebat. Di tengah gempuran media sosial, banyak ruang redaksi yang seolah kehilangan arah dan terjebak dalam arus algoritma yang dangkal, mengabaikan marwah jurnalisme sebagai penyuluh kebenaran. Kondisi ini mengingatkan kita pada peringatan pakar komunikasi Ignatius Haryanto, yang sering menyoroti bahwa, ketika media lebih mementingkan aspek bisnis daripada fungsi publiknya, maka jurnalisme sedang menggali kuburnya sendiri.

Dosa terbesar pers kita hari ini adalah pemujaan terhadap clickbait. Judul-judul bombastis yang menipu seringkali digunakan hanya demi mengejar jumlah kunjungan. Fenomena ini menciptakan budaya informasi yang “sampah”, di mana pembaca merasa dijebak oleh konten yang isinya tidak relevan. Pakar jurnalisme digital melihat ini sebagai bentuk degradasi etika. Dalam perspektif ekonomi politik media, ini adalah upaya bertahan hidup yang salah arah, di mana kualitas ditumbalkan demi sekadar angka statistik keterbacaan yang fana.

Kecepatan kini telah resmi membunuh akurasi. Dalam perlombaan menjadi yang pertama mengunggah berita, proses verifikasi yang merupakan jantung jurnalisme sering kali dilewati. Kita sering melihat media besar mengutip informasi dari media sosial tanpa cek-dan-ricek yang memadai. Sebagaimana ditegaskan oleh tokoh pers Andreas Harsono, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Tanpa itu, media tak ada bedanya dengan penyebar rumor di grup percakapan warga, yang justru ikut memperkeruh disinformasi di tengah masyarakat.

Selain itu, pendangkalan isu menjadi masalah yang kronis. Berita-berita yang disajikan cenderung bersifat fragmen dan sekilas saja. Jarang sekali kita menemukan laporan mendalam (indepth reporting) yang membedah akar masalah kebijakan publik. Pers kita lebih suka membahas drama receh selebritas daripada melakukan investigasi. Kritikus media sering menyebut gejala ini sebagai “infotainment-isasi” berita, di mana isu-isu serius dikemas secara dangkal agar mudah dikonsumsi, namun kehilangan daya kritisnya untuk mendorong perubahan sosial.

Independensi juga menjadi barang mewah yang sulit ditemukan. Di balik layar banyak media besar, terdapat bayang-bayang pemilik modal yang memiliki kepentingan politik praktis. Hal ini membuat keberpihakan media menjadi bias. Pakar komunikasi politik sering mengingatkan bahwa ketika media terafiliasi dengan kepentingan oligarki, fungsi pers sebagai watchdog (pengawas kekuasaan) otomatis lumpuh. Berita tidak lagi diproduksi untuk kepentingan publik, melainkan sebagai alat tawar politik atau sekadar humas kelompok tertentu.

Kondisi kesejahteraan jurnalis di lapangan juga memprihatinkan dan berdampak pada kualitas karya. Banyak jurnalis yang dibayar rendah dengan beban kerja yang tidak manusiawi, dituntut memproduksi puluhan berita dalam sehari. Bagaimana kita bisa mengharapkan jurnalisme yang berkualitas jika pelakunya sendiri kesulitan memenuhi kebutuhan dasar? Pakar sosiologi media berpendapat bahwa kemiskinan jurnalis adalah celah keamanan bagi integritas profesi, yang memudahkan praktik “jurnalisme amplop” terus langgeng hingga hari ini.

Pers kita juga tampak gagap menghadapi dominasi platform teknologi global. Sebagian besar pendapatan iklan lari ke raksasa teknologi, membuat media lokal megap-megap bertahan hidup. Alih-alih melakukan inovasi konten yang unik, banyak media justru memilih jalan pintas dengan menjadi “budak algoritma”. Fenomena ini oleh para ahli disebut sebagai kolonialisme digital, di mana redaksi kehilangan kedaulatannya dalam menentukan agenda setting karena harus tunduk pada apa yang sedang tren di mesin pencari.

Etika jurnalisme kini sering kali dianggap sebagai beban administratif semata. Pelanggaran privasi atas nama hak publik untuk tahu sering terjadi dalam kasus-kasus kriminal atau tragedi keluarga. Korban sering kali dieksploitasi demi rasa iba yang menghasilkan trafik. Merujuk pada pemikiran etika komunikasi, pers seharusnya memiliki empati. Namun, di era digital ini, empati sering kali kalah telak oleh dorongan untuk mendapatkan engagement yang tinggi dari netizen.

Selain itu, keberagaman sudut pandang di media kita semakin menyempit. Pers cenderung terpusat pada isu-isu di Jakarta (Jakarta-centric), sehingga suara-suara dari pelosok daerah sering kali terabaikan. Pengamat media melihat ini sebagai bentuk pengabaian terhadap realitas sosial yang majemuk. Ketimpangan informasi ini berbahaya karena menciptakan jurang pemahaman antara pusat kekuasaan dan masyarakat daerah, yang merasa aspirasinya tidak pernah dipotret secara adil oleh narasi nasional.

Terakhir, jika pers kita tidak segera berbenah dan kembali ke khitahnya sebagai pilar demokrasi, maka mereka akan ditinggalkan oleh pembacanya sendiri. Sebagaimana diperingatkan oleh para teoritikus media, kepercayaan (trust) adalah satu-satunya mata uang yang tersisa bagi pers. Jika itu hilang, masyarakat akan lebih memilih mencari informasi dari kreator konten yang dianggap lebih jujur. Di Hari Pers Nasional ini, pers harus berani membuang ego dan melakukan otokritik total demi menyelamatkan masa depan kewarasan publik.