Pengampunan Netanyahu, Ujian Sesungguhnya bagi Israel Bukan Soal Hukum, Tapi Soal Moral

, Jakarta, Ada satu hal yang tak bisa disembunyikan lagi dari Israel hari ini: negara itu sedang berada di titik krisis etika yang paling telanjang. Dan pusat pusarannya bernama Benjamin Netanyahu.

Permohonan ampun yang diajukan Netanyahu kepada Presiden Isaac Herzog bukan sekadar langkah hukum. Ia adalah simbol kebangkrutan moral seorang pemimpin yang selama ini bersembunyi di balik retorika keamanan nasional. Di tengah tiga dakwaan korupsi—suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan—Netanyahu memilih bukan untuk membela diri di pengadilan, tapi untuk menyingkirkan pengadilan dari jalan hidupnya.

Itu bukan keberanian. Itu pelarian.

Rakyat Israel tampaknya jauh lebih jernih melihat kenyataan ketimbang elite politik mereka. Demonstrasi yang mengepung kediaman Herzog bukan sekadar aksi marah-marah spontan, tetapi ekspresi dari kemuakan nasional terhadap seorang perdana menteri yang merasa dirinya lebih tinggi daripada negara.

Netanyahu meminta pengampunan tanpa pengakuan bersalah. Tanpa penyesalan. Tanpa sikap seorang negarawan. Ini bukan sekadar pelanggaran etik; ini adalah pelecehan terhadap institusi hukum Israel sendiri. Seorang mantan pengacaranya, Micah Fettman, bahkan mengingatkan bahwa hukum Israel tidak mengenal ampunan bagi mereka yang tak mengakui kesalahan. Titik.

 Publik tahu itu.

Perilaku Netanyahu bukan hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga memberi sinyal kepada pemimpin mana pun bahwa kekuasaan dapat membeli maaf sebelum putusan. Ini bukan hanya masalah Netanyahu; ini adalah persoalan fondasi republik Israel.

Namun, drama ini tidak berhenti pada Netanyahu. Ada juga Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, yang tiba-tiba muncul bak juru selamat, meminta Herzog untuk mengampuni Netanyahu. Sungguh ironi: seorang pemimpin yang juga sarat kasus hukum, kini mendesak pemimpin negara lain untuk menghapus dosa politik sahabatnya. Israel tentu tahu, campur tangan seperti itu lebih berbahaya daripada dukungan. Ia membawa aroma intervensi moral yang busuk.

Posisi Herzog kini berada di titik yang paling menentukan dalam karier kenegaraannya. Keputusannya akan menjadi cermin apakah Israel adalah negara hukum, atau sekadar negara yang tunduk pada ambisi seorang perdana menteri yang menolak pensiun dari kekuasaan.

Editorial ini berpandangan jelas: Pengampunan untuk Netanyahu adalah preseden paling berbahaya dalam sejarah politik Israel modern.

Mengabulkan permohonan itu berarti menegaskan bahwa kekuasaan adalah pelindung terbaik dari hukum. Bahwa penguasa boleh mengabaikan moralitas publik. Bahwa seorang perdana menteri bisa merusak sistem dan tetap berjalan mulus tanpa konsekuensi.

Jika Herzog ingin dikenang sebagai penjaga kehormatan republik, ia harus tegas. Israel membutuhkan pesan yang eksplisit: tidak ada seorang pun—bahkan Netanyahu—yang boleh berada di atas hukum.

Dan untuk Netanyahu, jalan paling terhormat bukanlah pengampunan. Jalan itu adalah pengadilan.