Prabowo Gelar Ratas di Hambalang: Menata Diplomasi Haji dan Menambal Luka Sumatra

, Di tengah udara sejuk perbukitan Hambalang, Presiden Prabowo Subianto kembali mengubah kediaman pribadinya menjadi pusat komando kebijakan negara. Pada Rabu pagi, 24 Desember 2025, sejumlah menteri kunci Kabinet Merah Putih terlihat merapat untuk menghadiri Rapat Terbatas (Ratas). Agenda besarnya dua: mematangkan visi “Kampung Haji” di tanah suci dan percepatan penanganan bencana yang kini mengepung Pulau Sumatra.

Pertemuan di Hambalang ini seolah menegaskan gaya kepemimpinan Prabowo yang gemar mendiskusikan persoalan strategis di ruang yang lebih privat dan kontemplatif, jauh dari hiruk-pikuk formalitas istana di Jakarta.

Fokus utama dalam ratas kali ini adalah proyek ambisius pembangunan Indonesian Village atau Kampung Haji di Arab Saudi. Prabowo tampak serius ingin melakukan “hilirisasi” dalam pelayanan ibadah haji. Selama ini, jamaah Indonesia sering kali terkendala masalah logistik, jarak pemondokan, hingga katering yang kurang akomodatif terhadap lidah nusantara.

Dengan adanya Kampung Haji, Indonesia berencana memiliki kawasan terpadu di Makkah atau Madinah yang berfungsi sebagai pusat akomodasi, logistik, hingga pelayanan kesehatan bagi ratusan ribu jamaah Indonesia setiap tahunnya. Langkah ini dipandang bukan sekadar peningkatan fasilitas, melainkan bentuk kedaulatan layanan publik Indonesia di luar negeri.

“Presiden menginginkan efisiensi dan martabat bagi jamaah kita. Kampung Haji adalah solusi jangka panjang agar pengelolaan haji kita tidak lagi bersifat tambal sulam setiap tahunnya,” ungkap salah satu menteri yang hadir.

Di sisi lain, nuansa rapat berubah menjadi mendesak saat membahas situasi terkini di Pulau Sumatra. Intensitas hujan yang tinggi telah memicu rentetan banjir bandang dan tanah longsor di beberapa provinsi, terutama di Sumatera Barat dan sekitarnya.

Prabowo menginstruksikan kementerian terkait, termasuk jajaran menteri koordinator, untuk memastikan bantuan logistik tidak terhambat oleh rusaknya akses transportasi. Ia meminta perbaikan infrastruktur vital yang terputus akibat bencana dilakukan dengan tempo secepat mungkin.

Aspek mitigasi jangka panjang juga menjadi sorotan. Prabowo menekankan pentingnya penguatan tanggul dan sistem peringatan dini di wilayah rawan, agar siklus bencana tahunan di Sumatra tidak terus memakan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar.

Secara analitis dapat dilihat bahwa penggunaan Hambalang sebagai lokasi ratas menunjukkan keinginan Prabowo untuk melakukan konsolidasi kabinet yang lebih intim namun tetap berorientasi pada hasil (result-oriented). Di akhir tahun yang krusial ini, Prabowo seolah ingin memastikan bahwa seluruh mesin pemerintahannya tetap bekerja di “gigi tinggi”, baik untuk urusan spiritual masyarakat di luar negeri maupun urusan kemanusiaan di dalam negeri.

Masyarakat kini menanti, sejauh mana arahan dari perbukitan Bogor ini akan diterjemahkan menjadi aksi nyata oleh para pembantunya di lapangan, terutama bagi para penyintas bencana di Sumatra yang tengah berpacu dengan waktu dan cuaca.