Momen Bersejarah: Prabowo Tandatangani Dokumen Gaza di Hadapan Trump

- Prabowo menandatangani dokumen keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza di hadapan Trump dalam acara di Swiss, 22 Januari 2026
- Indonesia bergabung bersama 7 negara lain (Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, UEA) dalam inisiatif perdamaian Gaza yang dipimpin Trump
- Dewan Perdamaian bertugas mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, rekonstruksi Gaza, dan memajukan solusi dua negara sesuai hukum internasional
, SWISS – Presiden Prabowo Subianto turut serta dalam peluncuran Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan bersejarah ini berlangsung di Swiss pada Kamis, 22 Januari 2026.
Trump bersama sejumlah kepala negara dan perwakilan dari berbagai negara hadir secara langsung dalam acara tersebut. Prabowo dan para pemimpin negara anggota organisasi ini duduk bersama di atas panggung.
Dalam momen penandatanganan, Trump menduduki meja khusus. Para pemimpin negara dipanggil secara bergantian untuk membubuhkan tanda tangan pada sebuah dokumen di hadapan Trump.
Ketika nama Prabowo dipanggil, terlihat jelas keduanya saling berjabat tangan. Presiden Indonesia itu kemudian menandatangani dokumen resmi dengan disaksikan langsung oleh Trump.
Trump memegang tangan Prabowo setelah proses penandatanganan selesai. Prabowo lalu memperlihatkan dokumen yang telah ditandatanganinya kepada wartawan yang hadir.
Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya telah mengonfirmasi keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif ini. Selain Indonesia, negara-negara lain yang bergabung adalah Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
“Para Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian,” demikian pernyataan Kemlu RI yang diunggah di platform X pada Kamis.
Para Menteri mengumumkan keputusan bersama untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Masing-masing negara akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku di negaranya.
“Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara-negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, serta menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung pelaksanaan mandat Dewan Perdamaian sebagai suatu administrasi transisi, sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803,” lanjut pernyataan tersebut.
Mandat Dewan Perdamaian ditujukan untuk mengonsolidasikan gencatan senjata permanen dan mendukung rekonstruksi Gaza. Selain itu, dewan ini juga bertujuan memajukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara sesuai hukum internasional.
Gedung Putih dalam pernyataan resminya pada 16 Januari menyebutkan bahwa Dewan Perdamaian akan memainkan peran krusial dalam pelaksanaan seluruh 20 poin rencana Trump. Kerangka kebijakan komprehensif ini mencakup penghentian konflik, stabilisasi keamanan, respons kemanusiaan darurat, rekonstruksi Gaza, pemulihan tata kelola, pembangunan ekonomi, serta rekonsiliasi dan perdamaian berkelanjutan.
Untuk menjalankan visi tersebut, telah dibentuk Dewan Eksekutif pendiri di bawah kepemimpinan Trump sebagai Ketua. Anggota yang ditunjuk meliputi Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, Jared Kushner, mantan PM Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Guna menegakkan keamanan dan menjaga perdamaian, Mayor Jenderal Jasper Jeffers telah ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional. Dalam peran ini, ia akan memimpin operasi keamanan, mendukung proses demiliterisasi menyeluruh, serta memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi secara aman.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: