Anggaran MBG Disebut Rp 15.000 per Porsi? BGN Buka Rincian Sebenarnya

, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar soal besaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka Rp 15.000 per porsi yang selama ini dipahami publik sebagai biaya makanan, ternyata bukan seluruhnya dipakai untuk bahan baku.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan alokasi khusus untuk bahan makanan jauh lebih kecil dari angka tersebut. Untuk siswa PAUD, TK, dan SD kelas 1 hingga 3, anggaran bahan makanan ditetapkan Rp 8.000 per porsi. Sementara untuk siswa kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui, angkanya Rp 10.000 per porsi.

“Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1-3 itu sebesar Rp 8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp 10.000 per porsi,” ujar Nanik dalam keterangan tertulis.

Lalu ke mana sisa anggarannya? BGN merinci bahwa Rp 3.000 per porsi dialokasikan untuk biaya operasional. Pos ini mencakup tagihan listrik, gas, air, internet, insentif relawan dan guru penanggung jawab, biaya BPJS Ketenagakerjaan relawan, pembelian alat pelindung diri, hingga bahan bakar kendaraan distribusi MBG.

Ada lagi alokasi Rp 2.000 per porsi yang digunakan untuk sewa lahan dan peralatan. Termasuk di dalamnya dapur, gudang, kamar mes, instalasi pengolahan air limbah, sistem filtrasi air, serta peralatan masak seperti steam rice, kompor, kulkas, chiller, freezer, dan wadah makan.

Dalam petunjuk teknis terbaru BGN nomor 401.1, pos Rp 2.000 per porsi ini dikategorikan sebagai insentif fasilitas SPPG yang disediakan mitra, dengan asumsi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi melayani 3.000 penerima manfaat per hari, sehingga total insentif yang diterima mitra mencapai Rp 6 juta per hari.

Penjelasan rinci ini penting karena selama ini angka total Rp 13.000 dan Rp 15.000 per porsi kerap disalahartikan sebagai keseluruhan biaya makan, padahal di dalamnya terkandung komponen logistik, SDM, hingga infrastruktur penunjang yang tidak sedikit. Ketika angka di lapangan tampak kecil, struktur biaya seperti ini kerap luput dari perhatian publik.

BGN juga membuka pintu bagi masyarakat yang menemukan indikasi menu MBG tidak sesuai standar untuk melapor.

“Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” terang Nanik.