Menolak Makan Bergizi Gratis Sama Saja Menolak Masa Depan

, Perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis sering bergerak di retorika. Ada yang menolaknya karena dianggap terlalu mahal bagi negara. Ada pula yang mendukungnya sekadar sebagai program sosial yang menyenangkan publik. Kedua cara pandang itu sama-sama dangkal. Sebab persoalan gizi anak tidak pernah sekadar soal makanan. Ia adalah soal masa depan sebuah bangsa.

Data pemerintah sendiri menunjukkan persoalan itu masih nyata. Survei Status Gizi Indonesia mencatat prevalensi stunting nasional berada di sekitar 19 persen lebih. Dengan kata lain hampir satu dari lima anak Indonesia mengalami hambatan pertumbuhan. Jumlahnya mencapai jutaan anak.

Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Dalam dunia kesehatan publik persoalan ini berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan kualitas produktivitas ketika seseorang dewasa. Anak yang kekurangan gizi pada masa pertumbuhan sering membawa dampaknya sepanjang hidup. Ia lebih rentan terhadap penyakit dan memiliki kapasitas belajar yang lebih rendah.

Jika situasi itu dibiarkan, negara sebenarnya sedang memproduksi generasi dengan potensi ekonomi yang lebih kecil. Dalam bahasa ekonomi pembangunan kondisi seperti ini disebut kehilangan produktivitas jangka panjang.
Di titik inilah program makan bergizi gratis menjadi masuk akal.

Sejak lama para ekonom pembangunan menjelaskan bahwa investasi terbaik negara bukan hanya pada infrastruktur atau industri, melainkan pada manusia. Gary Becker menyebutnya sebagai investasi modal manusia. Gagasan ini sederhana. Ketika negara meningkatkan kesehatan dan pendidikan generasi mudanya, produktivitas ekonomi di masa depan ikut meningkat.

Karena itu melihat program makan bergizi gratis sebagai sekadar beban anggaran adalah cara berpikir yang keliru. Kebijakan ini lebih tepat dilihat sebagai investasi negara untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Namun kritik terhadap program ini tetap muncul. Argumen pertama yang sering terdengar adalah soal biaya. Program ini dianggap terlalu mahal bagi keuangan negara.

Logika ini tampak masuk akal, tetapi sebenarnya tidak lengkap. Dalam kebijakan publik biaya selalu dihitung bersama manfaatnya. Jika investasi gizi anak mampu meningkatkan kualitas generasi masa depan maka manfaat ekonominya jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran yang dilakukan hari ini.

Biaya yang dikeluarkan sekarang pada dasarnya adalah cara negara menghindari kerugian yang lebih besar di masa depan.

Argumen kedua yang sering muncul adalah bahwa memberi makan anak adalah tanggung jawab keluarga. Negara tidak perlu ikut campur terlalu jauh.

Pandangan ini terdengar tetap, tetapi mengabaikan kenyataan sosial. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Ketika kesenjangan ekonomi tinggi maka kesenjangan gizi anak juga ikut melebar.

Jika negara tidak melakukan intervensi maka ketimpangan ekonomi otomatis berubah menjadi ketimpangan kualitas manusia. Anak dari keluarga miskin memulai hidup dengan kondisi yang lebih lemah dibandingkan anak dari keluarga yang lebih mampu.

Di sinilah negara modern biasanya mengambil peran. Banyak negara menjadikan program makan sekolah sebagai kebijakan permanen bukan karena mereka ingin memanjakan warganya tetapi karena mereka memahami satu hal sederhana. Anak yang lapar sulit belajar dengan baik.

Argumen lain yang sering dilontarkan adalah kekhawatiran bahwa program seperti ini akan menciptakan ketergantungan. Kritik ini juga kurang tepat sasaran.

Program makan bergizi di sekolah bukan bantuan sosial tanpa arah. Ia adalah intervensi pada masa pertumbuhan anak yang sangat menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Memberi gizi yang cukup kepada anak bukan membuat mereka bergantung pada negara. Justru sebaliknya. Ia membantu mereka tumbuh menjadi manusia yang lebih mandiri dan produktif.

Ada pula dimensi lain yang jarang dibicarakan. Program makan bergizi dalam skala nasional akan membutuhkan pasokan pangan yang besar. Jika dikelola dengan benar kebutuhan tersebut bisa diserap dari produksi petani dan peternak lokal. Artinya kebijakan ini bukan hanya meningkatkan kualitas gizi anak tetapi juga menciptakan permintaan ekonomi bagi sektor pangan domestik.

Dalam konteks pembangunan ekonomi langkah seperti ini justru dapat memperkuat ekonomi rakyat.

Tentu saja program sebesar ini membutuhkan pengawasan yang ketat. Tata kelola harus transparan dan distribusi harus tepat sasaran. Kritik terhadap pelaksanaan adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan.

Namun kritik terhadap implementasi tidak boleh berubah menjadi penolakan terhadap gagasan dasarnya.

Sebab pada akhirnya pertanyaannya sangat sederhana. Apakah negara boleh membiarkan sebagian anaknya tumbuh tanpa gizi yang cukup.

Jika jawabannya tidak maka memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi bukanlah pilihan kebijakan. Ia adalah kewajiban negara yang ingin menjaga masa depannya.

Bangsa yang besar tidak hanya membangun jalan dan gedung tinggi. Ia juga memastikan generasi mudanya tumbuh sehat dan kuat sehingga di masa depan mampu menjadi generasi yang tangguh.

Dan semua itu dimulai dari sesuatu yang kelihatanya sangat sederhana. Sepiring makanan bergizi di tangan seorang anak bangsa sebagai generasi penerus .

Oleh: Asip Irama  Ketua DPD GMPK DKI Jakarta