TODAY'S RECAP
Kecam Hoaks soal Zulkifli Hasan, Halimatur Ruhiyah: Kritik Boleh, Jangan Sebar Fitnah•Amsakar-Li Claudia: Semangat Pahlawan Harus Terwujud dalam Kerja Nyata•Aliansi Masyarakat Nusantara Peduli Gelar Aksi di Kanwil DJP dan Lembaga Ombudsman DIY, Desak Usut Dugaan Maladministrasi Pajak•Penutupan Paksa Warung Madura Kembali Disorot, KMY Menuai Kritik•Teknik Tumpang Sari Bambu-Jelutung Diuji di OKI, Solusi Cegah Karhutla dan Dongkrak Ekonomi•Chusni Mubarok Nilai Penyaluran Gaji ASN ke Kopdes Perkuat Ekosistem Ekonomi Kerakyatan dari Desa•GMPK DKI Jakarta Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran•Tentang Privasi: Menag Gambarkan sebagai Bagian dari Ukhwah Imaniyah•DPD GMPK Kalsel Salurkan Bantuan 10.000 Liter Air Bersih untuk Masyarakat Kab. Banjar•Prabowo dan Dialektika “Bapak Pangan Indonesia”•Tuduhan Mahfud MD ‘Perusakan Peradaban’ Tanpa Data: Ketika Opini Dikemas Seolah Fakta•Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah•Aksi Massa dan Air Mata Siwalan: Ironi Penegakan Hukum di Polresta Sumenep•Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana•Catatan Dua Tahun Prabowo: Membedah “Paradoks Indonesia”•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji•Prabowo-Dasco Takziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra•Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Pasuruan Berhasil Panen Telur dan Kangkung•Menguji Janji Konstitusi: Nutrisi, Pendidikan Tinggi, dan Generasi Emas•Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh•Relasi Ulama-Umara Menguat di Gontor, Chusni Mubarok: Fondasi Utama Kerukunan dan Harmoni Bangsa•Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa•MBG “HARUS” Gagal•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Hotline Pengaduan Mafia Haji dan Umrah•DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak•Era Baru Tata Kelola Haji Khusus Pasca Penghapusan Lunas Tunda Ganti•Prinsip Pengelompokan Desil Sudah Tepat, Chusni Mubarok: Yang Perlu Dibenahi Adalah Akurasi dan Kecepatan Koreksinya•Menjernihkan Makna Monopoli dalam Tata Kelola Haji•GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu•Masuk Napi Keluar Santri, 63 Warga Binaan Lapas Pasuruan Diwisuda•Kecam Hoaks soal Zulkifli Hasan, Halimatur Ruhiyah: Kritik Boleh, Jangan Sebar Fitnah•Amsakar-Li Claudia: Semangat Pahlawan Harus Terwujud dalam Kerja Nyata•Aliansi Masyarakat Nusantara Peduli Gelar Aksi di Kanwil DJP dan Lembaga Ombudsman DIY, Desak Usut Dugaan Maladministrasi Pajak•Penutupan Paksa Warung Madura Kembali Disorot, KMY Menuai Kritik•Teknik Tumpang Sari Bambu-Jelutung Diuji di OKI, Solusi Cegah Karhutla dan Dongkrak Ekonomi•Chusni Mubarok Nilai Penyaluran Gaji ASN ke Kopdes Perkuat Ekosistem Ekonomi Kerakyatan dari Desa•GMPK DKI Jakarta Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran•Tentang Privasi: Menag Gambarkan sebagai Bagian dari Ukhwah Imaniyah•DPD GMPK Kalsel Salurkan Bantuan 10.000 Liter Air Bersih untuk Masyarakat Kab. Banjar•Prabowo dan Dialektika “Bapak Pangan Indonesia”•Tuduhan Mahfud MD ‘Perusakan Peradaban’ Tanpa Data: Ketika Opini Dikemas Seolah Fakta•Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah•Aksi Massa dan Air Mata Siwalan: Ironi Penegakan Hukum di Polresta Sumenep•Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana•Catatan Dua Tahun Prabowo: Membedah “Paradoks Indonesia”•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji•Prabowo-Dasco Takziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra•Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Pasuruan Berhasil Panen Telur dan Kangkung•Menguji Janji Konstitusi: Nutrisi, Pendidikan Tinggi, dan Generasi Emas•Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh•Relasi Ulama-Umara Menguat di Gontor, Chusni Mubarok: Fondasi Utama Kerukunan dan Harmoni Bangsa•Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa•MBG “HARUS” Gagal•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Hotline Pengaduan Mafia Haji dan Umrah•DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak•Era Baru Tata Kelola Haji Khusus Pasca Penghapusan Lunas Tunda Ganti•Prinsip Pengelompokan Desil Sudah Tepat, Chusni Mubarok: Yang Perlu Dibenahi Adalah Akurasi dan Kecepatan Koreksinya•Menjernihkan Makna Monopoli dalam Tata Kelola Haji•GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu•Masuk Napi Keluar Santri, 63 Warga Binaan Lapas Pasuruan Diwisuda•Kecam Hoaks soal Zulkifli Hasan, Halimatur Ruhiyah: Kritik Boleh, Jangan Sebar Fitnah•Amsakar-Li Claudia: Semangat Pahlawan Harus Terwujud dalam Kerja Nyata•Aliansi Masyarakat Nusantara Peduli Gelar Aksi di Kanwil DJP dan Lembaga Ombudsman DIY, Desak Usut Dugaan Maladministrasi Pajak•Penutupan Paksa Warung Madura Kembali Disorot, KMY Menuai Kritik•Teknik Tumpang Sari Bambu-Jelutung Diuji di OKI, Solusi Cegah Karhutla dan Dongkrak Ekonomi•Chusni Mubarok Nilai Penyaluran Gaji ASN ke Kopdes Perkuat Ekosistem Ekonomi Kerakyatan dari Desa•GMPK DKI Jakarta Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran•Tentang Privasi: Menag Gambarkan sebagai Bagian dari Ukhwah Imaniyah•DPD GMPK Kalsel Salurkan Bantuan 10.000 Liter Air Bersih untuk Masyarakat Kab. Banjar•Prabowo dan Dialektika “Bapak Pangan Indonesia”•Tuduhan Mahfud MD ‘Perusakan Peradaban’ Tanpa Data: Ketika Opini Dikemas Seolah Fakta•Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah•Aksi Massa dan Air Mata Siwalan: Ironi Penegakan Hukum di Polresta Sumenep•Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana•Catatan Dua Tahun Prabowo: Membedah “Paradoks Indonesia”•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji•Prabowo-Dasco Takziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra•Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Pasuruan Berhasil Panen Telur dan Kangkung•Menguji Janji Konstitusi: Nutrisi, Pendidikan Tinggi, dan Generasi Emas•Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh•Relasi Ulama-Umara Menguat di Gontor, Chusni Mubarok: Fondasi Utama Kerukunan dan Harmoni Bangsa•Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa•MBG “HARUS” Gagal•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Hotline Pengaduan Mafia Haji dan Umrah•DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak•Era Baru Tata Kelola Haji Khusus Pasca Penghapusan Lunas Tunda Ganti•Prinsip Pengelompokan Desil Sudah Tepat, Chusni Mubarok: Yang Perlu Dibenahi Adalah Akurasi dan Kecepatan Koreksinya•Menjernihkan Makna Monopoli dalam Tata Kelola Haji•GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu•Masuk Napi Keluar Santri, 63 Warga Binaan Lapas Pasuruan Diwisuda•Kecam Hoaks soal Zulkifli Hasan, Halimatur Ruhiyah: Kritik Boleh, Jangan Sebar Fitnah•Amsakar-Li Claudia: Semangat Pahlawan Harus Terwujud dalam Kerja Nyata•Aliansi Masyarakat Nusantara Peduli Gelar Aksi di Kanwil DJP dan Lembaga Ombudsman DIY, Desak Usut Dugaan Maladministrasi Pajak•Penutupan Paksa Warung Madura Kembali Disorot, KMY Menuai Kritik•Teknik Tumpang Sari Bambu-Jelutung Diuji di OKI, Solusi Cegah Karhutla dan Dongkrak Ekonomi•Chusni Mubarok Nilai Penyaluran Gaji ASN ke Kopdes Perkuat Ekosistem Ekonomi Kerakyatan dari Desa•GMPK DKI Jakarta Apresiasi Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran•Tentang Privasi: Menag Gambarkan sebagai Bagian dari Ukhwah Imaniyah•DPD GMPK Kalsel Salurkan Bantuan 10.000 Liter Air Bersih untuk Masyarakat Kab. Banjar•Prabowo dan Dialektika “Bapak Pangan Indonesia”•Tuduhan Mahfud MD ‘Perusakan Peradaban’ Tanpa Data: Ketika Opini Dikemas Seolah Fakta•Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah•Aksi Massa dan Air Mata Siwalan: Ironi Penegakan Hukum di Polresta Sumenep•Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana•Catatan Dua Tahun Prabowo: Membedah “Paradoks Indonesia”•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji•Prabowo-Dasco Takziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra•Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Pasuruan Berhasil Panen Telur dan Kangkung•Menguji Janji Konstitusi: Nutrisi, Pendidikan Tinggi, dan Generasi Emas•Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh•Relasi Ulama-Umara Menguat di Gontor, Chusni Mubarok: Fondasi Utama Kerukunan dan Harmoni Bangsa•Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa•MBG “HARUS” Gagal•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Hotline Pengaduan Mafia Haji dan Umrah•DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak•Era Baru Tata Kelola Haji Khusus Pasca Penghapusan Lunas Tunda Ganti•Prinsip Pengelompokan Desil Sudah Tepat, Chusni Mubarok: Yang Perlu Dibenahi Adalah Akurasi dan Kecepatan Koreksinya•Menjernihkan Makna Monopoli dalam Tata Kelola Haji•GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu•Masuk Napi Keluar Santri, 63 Warga Binaan Lapas Pasuruan Diwisuda

Rubrikasi

Informasi

Ikuti Kami

22 November 2026

Cari berita

NASIONAL

Kecam Hoaks soal Zulkifli Hasan, Halimatur Ruhiyah: Kritik Boleh, Jangan Sebar Fitnah

Resolusi.co, JAKARTA – Ketua Badan Pengembangan Potensi Perempuan dan Advokasi Perlindungan Anak DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Halimatur Ruhiyah, mengecam beredarnya informasi bohong atau hoaks yang mencatut nama Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Hoaks tersebut beredar di media sosial dalam bentuk foto yang disertai kutipan seolah-olah Zulkifli Hasan menyebut rakyat sebagai aib bagi pemerintah. Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang telah dipublikasikan, tidak ditemukan bukti bahwa Zulkifli Hasan pernah menyampaikan pernyataan tersebut.

Halimatur menyayangkan masih adanya pihak yang menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya, terlebih jika informasi tersebut menyangkut nama baik seseorang.

“Kalau mau mengkritik, silakan. Itu hak setiap warga negara. Tapi jangan membuat pernyataan palsu lalu mengatasnamakan orang lain. Kritik dan fitnah itu dua hal yang berbeda,” kata Halimatur dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Menurut Halimatur, pejabat publik tentu tidak lepas dari kritik masyarakat. Bahkan, kritik diperlukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar kebebasan menyampaikan pendapat tidak dijadikan alasan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.

“Pak Zulkifli Hasan tentu terbuka untuk dikritik, terutama menyangkut tugas dan tanggung jawab beliau sebagai Menko Pangan. Tetapi kalau ada ucapan yang tidak pernah disampaikan kemudian dibuat seolah-olah beliau yang mengatakan, itu sudah tidak benar. Jangan sampai masyarakat dibenturkan dengan informasi palsu,” ujarnya.

Halimatur juga menyoroti dampak penyebaran hoaks terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut dia, kebiasaan membagikan informasi tanpa memeriksa sumbernya dapat memperburuk budaya komunikasi di media sosial.

Sebagai pengurus BM PAN yang membidangi pengembangan potensi perempuan dan advokasi perlindungan anak, ia menilai literasi digital perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, perempuan dan anak juga menjadi bagian dari masyarakat yang rentan terdampak penyebaran informasi menyesatkan.

“Kita harus memberi contoh kepada anak-anak muda bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik. Boleh berbeda pandangan, boleh tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, tetapi tetap harus berdasarkan fakta. Jangan membiasakan fitnah seolah-olah itu hal yang wajar,” katanya.

Ia pun mengajak masyarakat, termasuk seluruh kader BM PAN, untuk lebih berhati-hati dalam menerima maupun membagikan informasi, terutama yang berasal dari akun atau sumber yang tidak jelas.

Halimatur juga meminta agar penyebaran hoaks yang berpotensi merugikan orang lain dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menurutnya, perhatian publik sebaiknya tetap diarahkan pada persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kerja nyata dan solusi atas berbagai persoalan yang mereka hadapi. Jangan sampai perhatian kita justru habis untuk memperdebatkan sesuatu yang sejak awal tidak benar,” tuturnya.

Halimatur menegaskan, sikapnya terhadap penyebaran hoaks bukan semata-mata karena informasi tersebut menyangkut Ketua Umum PAN, melainkan karena setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak dirugikan oleh informasi palsu.

“Siapa pun orangnya, tidak boleh difitnah. Kita boleh berbeda pilihan dan pandangan politik, tetapi jangan sampai kehilangan etika dan rasa saling menghormati,” pungkasnya.