Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji

, SERANG, — Pimpinan Wilayah Angkatan Puteri Al Washliyah (PW APA) Provinsi Banten mendukung penuh usulan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pemeriksaan menyeluruh ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta memastikan nilai manfaat dana kelolaan benar-benar optimal bagi jamaah.

​Dukungan tersebut merespons arahan Presiden Prabowo Subianto saat menerima Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026). Dalam pelaksanaannya, Kementerian Haji dan Umrah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membedah kondisi riil keuangan haji sebagai dasar pembenahan kebijakan ke depan.

​Ketua PW APA Banten, Halimatur Ruhiyah, menegaskan bahwa audit forensik sangat krusial mengingat dana haji bersumber dari akumulasi tabungan masyarakat yang dikumpulkan dalam jangka panjang dengan penuh pengorbanan.

​”Calon jemaah menabung sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun, lalu masih harus berada dalam daftar tunggu keberangkatan yang panjang. Audit forensik ini bukan sekadar pemeriksaan administratif biasa, melainkan instrumen pembuktian untuk memastikan dana masyarakat dikelola secara amanah, tepat guna, dan bebas dari risiko misalokasi,” ujar Halimatur di Serang, Banten, Selasa (29/9/2026).

​Menjamin Efisiensi dan Kebijakan Biaya yang Adil

​Dalam pertemuan di Istana, Presiden Prabowo juga menekankan agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak memberatkan masyarakat. Presiden mengusulkan komposisi pembiayaan ideal sekitar 52 persen ditanggung langsung oleh jemaah (Bipih) dan 48 persen ditopang dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH.

​Halimatur menilai, dua arahan Presiden tersebut memiliki keterkaitan struktur yang sangat erat. Besaran porsi nilai manfaat yang dapat disalurkan untuk menekan beban jemaah sangat bergantung pada tingkat kesehatan dan efisiensi investasi BPKH.

​”Audit forensik menyentuh kepentingan mendasar jemaah. Jika peta keuangan BPKH teridentifikasi secara presisi dan objektif, pemerintah memiliki basis data yang rasional untuk menyusun kebijakan biaya yang adil dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya melindungi keterjangkauan biaya bagi jemaah yang berangkat tahun ini, tetapi juga menjaga hak dan keberlanjutan nilai manfaat bagi jutaan calon jemaah yang masih mengantre,” tuturnya.​

Transparansi dan Literasi Publik

​Halimatur mendesak agar proses audit dilaksanakan secara independen, profesional, dan hasilnya diumumkan secara transparan kepada publik. Keterbukaan informasi ini diyakini menjadi kunci utama untuk memperkuat kembali kepercayaan umat terhadap lembaga pengelola dana haji.

​Ia memandang audit forensik ini sebagai momentum evaluasi konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPKH, demi meningkatkan kualitas pelayanan haji nasional.

​”Praktik tata kelola yang sudah berjalan baik dapat diperlihatkan kepada publik, sementara celah yang masih perlu dibenahi bisa segera diperbaiki bersama. Poin utamanya adalah mencapai kepastian dan kemaslahatan jemaah,” kata Halimatur.

​PW APA Banten juga meminta pemerintah menyosialisasikan perkembangan dan hasil audit menggunakan bahasa publik yang lugas serta mudah dipahami. Penjelasan yang rasional dan menenangkan dinilai sama pentingnya dengan proses audit itu sendiri agar calon jemaah tidak terjebak dalam kecemasan atau disinformasi.

​”Berhaji adalah cita-cita spiritual tertinggi bagi banyak orang yang diwujudkan dengan pengorbanan besar. Langkah pembenahan melalui audit forensik ini diharapkan membawa kebaikan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh calon jemaah haji Indonesia,” pungkasnya.