Tentang Privasi: Menag Gambarkan sebagai Bagian dari Ukhwah Imaniyah

, Jakarta – Indonesia Privacy Leader Summit (IPLS) 2026 digelar di Ruang VVIP Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Forum ini menegaskan bahwa pelindungan data pribadi (PDP) tidak hanya urusan kepatuhan hukum, tetapi juga bagian dari nilai-nilai yang diajarkan agama.
Acara tersebut menandai empat tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penyelenggaranya adalah PRIVASIMU bersama Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas PTIQ Jakarta, PKU Masjid Istiqlal, dan Financial Industry Data Protection and Privacy Network (FINDANET).
Mengusung tema Faith, Data & Dignity: Religious Leadership and The Commitment to Personal Data Protection in Indonesia, forum ini mempertemukan peserta dari sektor perbankan, asuransi, lembaga filantropi, organisasi keagamaan, kalangan mahasiswa, hingga praktisi hukum dan kepatuhan. Para peserta juga mencakup Data Protection Officer, pelaku usaha, praktisi teknologi informasi, akademisi, dan masyarakat umum.
CEO PRIVASIMU Awaludin Marwan membuka acara dengan menyatakan bahwa mematuhi regulasi PDP, mengamankan data pribadi, dan menjaga privasi merupakan wujud pengamalan nilai-nilai yang diajarkan berbagai agama di Indonesia.
Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang tampil sebagai pembicara kunci, menyebut bahwa menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat melalui penerapan PDP yang baik termasuk bagian dari ukhuwah imaniyah. Menurut dia, upaya itu sekaligus berarti menjaga privasi.
Pembicara kunci lainnya, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Muchtarul Huda, menyatakan bahwa Komdigi akan tetap berperan sebagai salah satu regulator PDP. Kementerian itu, kata dia, akan menjembatani kepentingan bisnis, privasi data, perkembangan teknologi, kepatuhan hukum, dan pengawasan.
Diskusi juga menyoroti tantangan penerapan PDP setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 (PP 33/2026) sebagai aturan pelaksana UU PDP. Salah satu isu yang dibahas adalah cara memenuhi kepatuhan dan meningkatkan kematangan tata kelola PDP selagi Lembaga Pelindungan Data Pribadi belum terbentuk.
Pada sesi pertama, para panelis menilai penerapan privasi dan pelindungan data merupakan salah satu bentuk ketaatan beragama. Mereka menyebut setiap agama mengajarkan kepercayaan, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap sesama, sehingga ajaran itu menjadi landasan penting bagi penerapan PDP.
Sebelum sesi kedua, Ketua FINDANET Yosea Iskandar memaparkan konsep data pribadi, siklus hidup data, dan langkah pelindungannya sesuai aturan yang berlaku. Ia menambahkan bahwa FINDANET akan terus menjadi mitra industri keuangan dan regulator dalam menjembatani kebutuhan regulasi PDP antara bisnis, teknologi, dan kepatuhan.
Sesi kedua membahas peran organisasi keagamaan, lembaga filantropi, dan aktivis gender dalam penerapan PDP. Pengumpulan, penyimpanan, dan pengungkapan data pribadi, menurut forum ini, perlu memperhatikan asas proporsionalitas dan mengutamakan privasi subjek data.
Sesi ketiga menelaah lebih dalam penerapan PDP setelah PP 33/2026 terbit. Pembahasan menekankan perlunya perusahaan segera menata tata kelola PDP dan menerapkan langkah teknis serta operasional terbaik. Peran manajemen puncak disebut sangat menentukan arah penerapan PDP hingga ke tingkat pelaksana. Panelis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut membahas pembaruan regulasi dan pengawasan pascaterbitnya PP 33/2026.
Acara ditutup dengan paparan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Moch. Abduh. Ia menggarisbawahi bahwa kesadaran menjaga privasi, penerapan langkah PDP, dan dukungan terhadap kemajuan teknologi akan berpengaruh pada pendidikan sebagai fondasi pembentukan peradaban yang lebih baik.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Istiqlal oleh Dekan FSH Universitas PTIQ Jakarta Dito Alif Pratama. Deklarasi itu berisi penguatan tata kelola dan penerapan UU PDP yang berlandaskan nilai teologis dan etika yang menghormati keberagaman.
Penyelenggara berharap forum ini menjadi momentum awal sekaligus penyegaran pengetahuan bagi para pemangku kepentingan lintas agama dan pimpinan lembaga. Pemahaman terhadap perkembangan regulasi dinilai kian penting untuk mengantisipasi risiko ketidakpatuhan dan sanksi administratif maupun hukum dalam UU PDP dan PP 33/2026, terutama setelah lembaga PDP terbentuk.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di: