MBG “HARUS” Gagal

, Sistem Perekonomian yang telah disepakati oleh pendiri negara kita adalah Ekonomi Kerakyatan/ Gotong Royong, sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945.

Sistem perekonomian ini menjadi “Buku Petunjuk” dan Kompas untuk menentukan Garis Besar Haluan Negara bagi seorang Presiden didalam menyusun dan menjalankan program kerja untuk memenuhi tujuan dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Sejak tahun 1978 pak Harto melanjutkan tampuk kepemimpinan nasional ditengah kondisi perekonomian bangsa Indonesia lagi krisis terjadi Inflasi hingga 600%, rupiah melemah dari 2.500 menjadi 25.000/ $.

Langkah tegas dan berani pak Harto berani merubah haluan Kebijakan ekonomi dengan mengacu kepada pasal 33 UUD 1945 diantaranya dengan membuat program BANDES yaitu setiap desa di seluruh Indonesia harus bisa mandiri secara pangan dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi serta kearifan lokal daerah. Hasilnya langsung terlihat tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada pangan.

Tahun 1998 pak Harto terpaksa harus lengser karena demo, para mahasiswa membawa agenda Reformasi, apakah pasca Reformasi kondisi bangsa kita semakin membaik? ternyata Reformasi hanyalah topeng dari kelompok neoliberalisme dan kapitalisme kepentingan asing untuk “Menjajah” Sumber Daya Alam dan ekonomi bangsa Indonesia.

Mereka (bangsa asing) memakai antek antek oknum elit politik, pejabat dan ASN di negara kita untuk mengamputasi pasal 33 UUD 1945 demi memuluskan rencana untuk merampok kekayaan negara kita yang menurut data resmi BPS yaitu Rp. 2000 triliun/ tahun.

Mengapa ini terjadi sebab sistem ekonomi setelah Reformasi adalah Neoliberal dan kapitalisme dan sistem ini tidak cocok dengan falsafah hidup bangsa kita yaitu Pancasila/ Gotong Royong atau ekonomi kekeluargaan.

Dampaknya dari praktek sistem neolib ini mengakibatkan terjadinya jarak antara mereka yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, kekayaan negara hanya dikuasai oleh kelompok 1% orang Indonesia.

Bayangkan bahwa katakanlah jika Rp 1.500 triliun saja jika dikalikan 26 tahun sejak era Reformasi sampai tahun 2024 Uang Rakyat APBN yang sudah dirampok dan hilang keluar negeri adalah sebesar Rp 39.000 triliun. Sistem neolib dan kapitalisme jika tetap dipaksakan tidak mungkin akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kini ditangan pak Prabowo Indonesia mengalami swasembada pangan hanya dalam waktu setahun memimpin bangsa, apakah kunci rahasia dari keberhasilan ini ?
Sebab pak Prabowo secara tegas dan berani untuk kembali ke pasal 33 UUD 1945, Contohnya Hilirisasi Industri, pabrik pengolahan minyak (kilang), swasembada pangan, swasembada Energi, pembentukan PT DSI, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih dan MBG.

Khusus MBG menjadi perhatian serius dari Presiden karena beberapa alasan antara lain:

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa 40 % anak ke sekolah tidak serapan (dalam keadaan lapar) jika dalam perut kosong tentu akan sulit untuk menerima pelajaran, daya tangkap lemah akhirnya kemampuan akademis terbatas. Bayangkan bahwa 20 tahun dari sekarang generasi mayoritas negara kita yang usia produktif adalah generasi yang tidak cerdas dan bodoh, maka kira akan sulit untuk bersaing dengan bangsa lain.
2. MBG adalah cara pak Prabowo membagikan uang langsung kepada masyarakat kecil misalnya petani, nelayan, peternak, pembudidaya ikan melalui belanja kebutuhan dapur MBG sehingga berdampak pada hasil produksi dan meningkatkan pendapatan mereka.
3. Tersedianya lapangan kerja baru, MBG mampu menciptakan 1,2 juta lapangan kerja baru, terutama banyak mempekerjakan ibu ibu rumah tangga sehingga membantu penghasilan keluarga setiap bulan.
4. MBG bukan saja dinikmati oleh anak sekolah, tetapi juga Ibu hamil, Balita dan Lansia.
kegiatan Trasaksi dan perputaran uang dari MBG turut menjadi variable yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas 5,45 % dalam 25 tahun terakhir.

Masa sebelum pak Prabowo Sistem ekonomi yang jalankan adalah neolib dan kapitalisme sehingga perputaran uang hanya berada di para pejabat dan elit politik saja, tetapi dalam kepemimpinan pak Prabowo perputaran uang lebih banyak beredar di masyarakat kecil melalui MBG.

Uang yang biasanya beredar untuk bangun Tol bangun gedung, bangun perumahan, bangun kantor kantor pemerintah yang biasanya hanya dinikmati oleh kontraktor dan Kepala daerah saja kini amputasi oleh pak Prabowo dan diberikan langsung kepada masyarakat kecil dibawah melalui MBG, akibatnya para pejabat Bupati/ Walikota serta para kontraktor terutama para Oligarki dan kapitalis yang biasa menikmati dana dari proyek proyek besar sudah berakhir.

Para pejabat dan kelompok oligarki dan kapitalis dan para Koruptor itu marah sehingga berusaha untuk menyerang pemerintah dengan isu isu murahan,, menolak MBG seolah olah itu adalah suara dari rakyat.

Bahwa pemerintah mengakui tata kelola dan sistem serta manajemen MBG perlu dibenahi dan itu sedang dikerjakan, para pelaku kejahatan sudah ditangani oleh pihak berwajib, namun hal itu tidak lantas membuat MBG di hentikan.

Jika MBG dihentikan maka Siapakah yang akan diuntungkan ? Bukan guru, bukan juga pedagan, nelayan tetapi kelompok Oligarki, kapitalis dan Neoliberal bersama para koruptor yang akan berjaya kembali. Korupsi hampir ada disemua lini kehidupan kita, Pemerintah, tempat tempat Ibadah termasuk Kampus apakah lantas tempat ibadah atau kampus ditutup karena ada anggota nya yang korup?

Untuk itulah mereka terus meneriakan jargon dan narasi DFK dan Hoax menyerang melalui berbagai media sosial, meminta MBG dihentikan seolah olah mereka adalah kelompok yang peduli tentang kesehatan gizi dan protein yang cukup dan seimbang bagi generasi masa depan bangsa. Dimata Kelompok Oligarki, Neoliberal dan Kapitalis serta Koruptor hanya ada satu Kata “MBG harus Gagal” agar mereka bisa terus korupsi dan merampok uang negara memiskinkan dan membuat rakyat menderita sengsara, Selesai.

Oleh: Otis H