MBG dan Perdebatan Publik yang Kehilangan Argumen

, Ada kebiasaan menarik dalam perdebatan publik kita. Ketika seseorang menyampaikan argumen yang mendukung sebuah kebijakan pemerintah, sebagian orang tidak lagi membalasnya dengan argumen. Mereka cukup memberi satu label pendek: menjilat.

Cap semacam itu tampak biasa, tetapi sesungguhnya menunjukkan masalah yang lebih besar dalam budaya diskusi kita. Perdebatan yang seharusnya berisi pertukaran gagasan sering berhenti pada prasangka terhadap motif orang yang berbicara.

Hal yang sama muncul ketika saya menulis tentang pentingnya program Makan Bergizi Gratis. Alih-alih membahas persoalan gizi anak yang menjadi pokok tulisan, sebagian orang lebih tertarik menilai posisi penulisnya.

Padahal persoalan yang dibicarakan sejak awal bukan tentang kekuasaan. Ia tentang masa depan anak-anak Indonesia.

Data Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan prevalensi stunting nasional masih berada di kisaran 19 persen. Artinya hampir satu dari lima anak Indonesia mengalami hambatan pertumbuhan. Angka itu berarti jutaan anak tumbuh dengan kondisi gizi yang tidak ideal.

Dalam ilmu kesehatan masyarakat, stunting bukan sekadar soal tinggi badan. Ia berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, serta kualitas produktivitas ketika anak memasuki usia kerja.

Laporan Bank Dunia sejak lama menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada masa awal kehidupan dapat menurunkan produktivitas ekonomi seseorang hingga puluhan persen ketika dewasa. Dalam skala nasional, kondisi ini berarti kerugian ekonomi yang sangat besar bagi sebuah negara.

Dengan kata lain, persoalan gizi anak bukan hanya isu kesehatan. Ia juga persoalan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Karena itu banyak lembaga internasional menempatkan intervensi gizi sebagai salah satu investasi pembangunan paling penting. UNICEF bahkan menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak pada masa pertumbuhan awal merupakan fondasi utama bagi kualitas sumber daya manusia suatu negara.

Negara yang gagal memastikan gizi anaknya pada dasarnya sedang menunda masalah yang lebih besar di masa depan.

Dalam konteks itulah program Makan Bergizi Gratis dapat dipahami. Kebijakan ini bukan sekadar program sosial yang menyenangkan publik. Ia adalah bentuk intervensi negara untuk memperbaiki kualitas generasi masa depan.

Para ekonom pembangunan menyebut pendekatan ini sebagai investasi modal manusia. Gary Becker, peraih Nobel Ekonomi, menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau kawasan industri. Pembangunan juga ditentukan oleh kualitas manusia yang menggerakkan ekonomi itu sendiri.

Dengan perspektif seperti ini, melihat program makan bergizi gratis sekadar sebagai beban anggaran adalah cara berpikir yang terlalu sempit.

Namun mengatakan bahwa program ini penting bukan berarti menutup mata terhadap risiko yang menyertainya. Program sebesar ini tentu membutuhkan anggaran yang tidak kecil dan sistem distribusi yang kompleks. Tanpa tata kelola yang transparan, kebijakan yang baik sekalipun dapat berubah menjadi proyek yang boros atau bahkan rawan penyimpangan.

Di titik inilah pemerintah justru perlu membuka ruang pengawasan publik yang luas. Program yang menyangkut masa depan generasi tidak boleh dijalankan dengan manajemen yang tertutup.

Kritik terhadap tata kelola program semacam ini bukan bentuk penolakan terhadap gagasannya. Justru sebaliknya, kritik diperlukan agar tujuan kebijakan benar-benar tercapai.

Yang menjadi persoalan adalah ketika diskusi publik berhenti pada tuduhan personal. Mendukung program dianggap menjilat. Mengkritik dianggap memusuhi pemerintah.

Yang paling terasa di titik ini. Ketika seseorang membela program Makan Bergizi Gratis, tidak jarang ia langsung dituduh menjilat, memiliki dapur MBG, atau berharap mendapat jabatan. Sebaliknya, mereka yang bersikap kritis terhadap program tersebut juga kerap dilabeli sebagai “anak Abah” atau dianggap menolak hanya karena alasan politik. Pada akhirnya perdebatan tidak lagi bergerak di wilayah argumen, melainkan berhenti pada tuduhan dan prasangka. Ruang publik pun perlahan kehilangan kejernihanya.

Cara berpikir semacam ini membuat perdebatan kebijakan kehilangan kedewasaannya.

Dalam demokrasi yang sehat, dukungan terhadap sebuah kebijakan seharusnya dinilai dari kekuatan argumennya, bukan dari prasangka terhadap orang yang menyampaikannya. Seorang warga negara dapat saja mendukung sebuah kebijakan karena melihat manfaatnya bagi masyarakat, sekaligus tetap kritis terhadap cara pemerintah menjalankannya.

Dukungan terhadap gagasan yang dianggap benar tidak otomatis berarti pembelaan terhadap kekuasaan.

Pada akhirnya pertanyaan yang perlu kita jawab sebenarnya sangat sederhana. Apakah negara boleh membiarkan sebagian anaknya tumbuh tanpa gizi yang cukup hanya karena kita terjebak dalam perdebatan politik yang tidak pernah selesai.

Jika jawabannya tidak, maka memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi bukanlah bentuk penjilatan kepada siapa pun. Ia adalah bentuk keberpihakan pada masa depan bangsa.

Sebab di tangan anak-anak itulah masa depan negara ini akan ditentukan.

Dan masa depan itu dimulai dari sesuatu yang sangat terlihat tidak mewah, yakni sepiring makanan bergizi di tangan seorang anak yang kurang mampu.

Oleh: Asip Irama  Ketua DPD GMPK DKI Jakarta