Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa

, Surabaya — Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah konkret memutus rantai kemiskinan struktural yang selama ini bercokol di pedesaan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, H. Chusni Mubarok, S.H., M.M., M.H., dalam program diskusi “Ngobrol Bareng Dewan” bertema “Koperasi Merah Putih: Akankah Jadi Mesin Baru Ekonomi Desa?”

Menurut Chusni, KDKMP bukan sekadar program administratif atau seremonial, melainkan wujud nyata dari prinsip Asta Cita yang selama ini digaungkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ini adalah langkah berani dan konkret untuk membangun ekonomi nasional dari akar rumput, dari desa. Bukan lagi retorika, tapi benar-benar diturunkan menjadi kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, filosofi dasar KDKMP bertumpu pada asas “dari, oleh, dan untuk anggota”. Menurutnya, model ini dirancang agar nilai tambah ekonomi desa tidak lagi mengalir keluar dan dinikmati segelintir pihak, melainkan berputar dan menguat di internal komunitas desa itu sendiri.

Menyasar Akar Masalah Petani dan Nelayan

Salah satu poin yang ditekankan Chusni adalah peran koperasi sebagai offtaker atau penyerap hasil panen petani dan nelayan. Selama ini, kata dia, persoalan klasik yang dihadapi produsen lokal adalah anjloknya harga saat panen raya akibat pasokan melimpah tanpa ada mekanisme penyimpanan yang memadai.

“Dengan adanya fasilitas pergudangan dan cold storage yang dikelola koperasi, petani dan nelayan tidak lagi terpaksa melepas hasil panennya dengan harga jatuh. Ada kepastian harga, ada jaminan pasar. Ini yang selama puluhan tahun jadi masalah struktural di desa kita,” jelas Chusni.

Selain itu, koperasi juga diproyeksikan menjadi simpul distribusi barang-barang subsidi pemerintah, sehingga rantai pasok yang selama ini panjang dan berbiaya tinggi dapat dipangkas. Dampaknya, margin keuntungan bagi produsen lokal maupun toko kelontong desa berpotensi meningkat signifikan.

Bukan Ancaman Bagi BUMDes dan UMKM

Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak bahwa kehadiran KDKMP akan menggerus eksistensi BUMDes dan UMKM yang sudah lebih dulu berjalan di desa, Chusni menegaskan hal itu tidak berdasar. Menurutnya, filosofi pembentukan koperasi ini justru bersifat kolaboratif, bukan kompetitif.

“Pembentukannya dilakukan melalui tiga jalur adaptif: mendirikan koperasi baru di desa yang belum punya, merevitalisasi koperasi yang mati suri, atau mengembangkan kapasitas unit usaha pada koperasi yang sudah berjalan. Tidak ada niatan mematikan BUMDes atau UMKM. Justru sebaliknya, melalui skema kemitraan dan penambahan modal, kapasitas usaha mereka akan ikut terangkat,” terangnya.

Jawa Timur di Garis Depan

Chusni turut memaparkan capaian Jawa Timur dalam implementasi program ini di level nasional. Provinsi ini tercatat menempati peringkat kedua nasional untuk jumlah koperasi berbadan hukum, dengan 8.494 unit terdaftar dan lebih dari 1.032 unit telah beroperasi penuh.

Dari sisi volume transaksi, Jawa Timur bahkan menjadi yang tertinggi se-Indonesia, menyumbang lebih dari Rp24 miliar dari total transaksi nasional yang berkisar Rp60 miliar.

“Data ini menunjukkan Jawa Timur bukan sekadar ikut program, tapi menjadi lokomotif keberhasilan KDKMP secara nasional. Ini modal besar yang harus terus kita jaga momentumnya,” katanya.

Chusni menegaskan, keberhasilan sejati program ini tidak diukur dari jumlah unit yang diresmikan, melainkan dari operasional harian yang benar-benar menghasilkan keuntungan riil bagi anggotanya. “Koperasi Merah Putih adalah momentum bagi desa untuk bertransformasi dari penonton menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Chusni.