Tiga Tahun Absen Beli Tembakau, HKTI Probolinggo Sampai Usul Gudang Ditutup

, Probolinggo – Ketua DPC HKTI Kabupaten Probolinggo, Agus Salehuddin, melontarkan kekecewaan setelah tiga tahun berturut-turut tembakau petani lokal tak diserap salah satu pabrik rokok besar. Ia meminta pemerintah daerah dan DPRD meninjau ulang izin gudang tembakau milik PT Gudang Garam Tbk-MPGG di Paiton.

Desakan itu muncul saat Agus ikut sidak bersama Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, DKUPP, Dinas Pertanian, Satpol PP, dan Bagian Hukum, Selasa (1/9/2026).

Menurut Agus, keberadaan gudang tersebut semestinya jadi penopang pasar tembakau di Probolinggo. Gudang Garam selama ini dikenal sebagai salah satu patokan harga bagi petani di daerah itu.

“Gudang Garam sejak dulu jadi patokan harga petani. Sekarang sudah tahun ketiga tidak mengambil. Kalau begitu, keberadaannya tidak ada gunanya. Izinnya harus dicabut atau ditutup,” tegas Agus.

Yang membuatnya lebih heran, perusahaan disebut masih rutin membeli tembakau dari daerah lain seperti Madura, Temanggung, dan Bojonegoro. Hanya Probolinggo yang absen dari daftar pembelian selama tiga tahun terakhir.

“Di luar Probolinggo masih ngambil. Di Madura masih ngambil, di Temanggung masih ngambil, di Bojonegoro masih ngambil. Pertanyaannya, mengapa Probolinggo tidak ngambil?” katanya.

Ada nada putus asa dalam permintaan Agus. Bukan sekadar protes harga, tapi pertanyaan soal untuk apa sebuah gudang besar berdiri di tengah kampung petani kalau hasil panen mereka justru tak pernah masuk ke sana.

Selain soal serapan, Agus juga menyoroti harga tembakau di tingkat petani. Ia menyebut tembakau daun bawah berkisar Rp40 ribu-Rp45 ribu per kilogram, sementara daun tengah hingga atas bisa mencapai Rp65 ribu sampai Rp70 ribu.

“Saya pikir sudah cukup. Harapan saya ke depan ini bisa bertahan,” kata Agus soal harga tersebut.

Dari pihak gudang, Olivia, salah satu pengurus Gudang Daerah PT Gudang Garam Tbk-MPGG Paiton, membenarkan tak ada pembelian dari Probolinggo selama sekitar tiga tahun. Ia beralasan keputusan pembelian tergantung stok dan kebutuhan tiap gudang, bukan soal daerah asal tembakau.

Soal kapan pembelian dari Probolinggo bisa kembali berjalan, Olivia mengaku belum bisa memastikan.

“Kita enggak bisa memastikan, tapi kami juga minta doanya,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Reno Handoyo, mencatat hasil penelusuran ke sejumlah gudang menunjukkan harga pembelian berkisar Rp50 ribu-Rp63 ribu per kilogram, bahkan bisa tembus Rp74 ribu untuk kualitas tertentu. Namun ia juga menerima laporan ada pembelian di harga Rp30 ribu-Rp38 ribu yang sumbernya belum jelas.

“Kita belum tahu, pengambilan Rp30.000 itu dari petani siapa yang mengambil,” ujarnya.

Dari sisi kapasitas, DPRD mencatat penyerapan sementara baru sekitar 7.000-8.000 ton dari target 18.000 ton, dan itu pun belum mencakup seluruh gudang kecil yang belum didatangi.

Reno turut menyoroti selisih harga antara gudang dan tengkulak, meminta agar pengepul tidak menekan harga di tingkat petani. Salah satu contoh baik yang ia catat datang dari Gudang Djarum, yang menolak menerima tembakau dari luar daerah demi memprioritaskan hasil panen lokal.

“Tadi yang bagus itu barusan Gudang Djarum. Ketika tahu ada tembakau luar, dia tolak,” kata Reno.