Dukung Program Bedah Rumah Penerima MBG, Chusni Mubarok Tegaskan Pentingnya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

, MALANG — Rencana pemerintah pusat mengintegrasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan intervensi perumahan tidak layak huni pada tahun 2027 mendapat sambutan positif dari daerah.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Chusni Mubarok, menilai langkah sinergis antara kementerian dan lembaga ini sebagai upaya nyata untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan intervensi hunian layak bagi penerima MBG dari kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program berupa pembedahan rumah hingga penyediaan rumah subsidi tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada awal tahun 2027.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Chusni Mubarok menegaskan pentingnya konsistensi dan sinergisitas antar-instansi agar program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat dirasakan manfaatnya secara optimal hingga tingkat desa.

“Ini yang kita harapkan dari sinergisitas pemerintah pusat, kerja sama antar kementerian dan lembaga dalam melaksanakan program strategis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, sehingga menjadi satu ekosistem yang bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia,” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia menambahkan, fokus utama dari integrasi program ini bukan hanya sekadar pemenuhan asupan gizi, melainkan pemutusan rantai kemiskinan secara sistematis melalui pemberdayaan masyarakat bawah.

“Sejalan dengan semangat Presiden Prabowo, bagaimana kemudian memutus rantai kemiskinan dan memberdayakan masyarakat di tingkat desa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan,” lanjutnya.

Chusni juga berharap koordinasi antara kementerian/lembaga di tingkat pusat dengan jajaran di daerah dapat terjalin dengan solid. Langkah cepat dan eksekusi yang tepat dinilainya menjadi kunci utama agar cita-cita pemerataan pembangunan dapat segera terwujud.

“Harapan kami di daerah, jajaran kementerian dan lembaga negara di pusat bisa bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang menjadi cita-cita luhur para pendahulu bangsa yang diejawantahkan oleh Presiden Prabowo dalam program-program strategis nasionalnya bisa segera terwujud. Karena kita ingin bergerak cepat mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemadanan data penerima manfaat MBG, khususnya kelompok prioritas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, akan menjadi acuan utama bagi Kementerian PKP dalam menyalurkan kuota khusus Program Bedah Rumah serta akses pembiayaan perumahan terjangkau pada 2027 mendatang.