Bea Cukai Terancam Dibekukan Purbaya Minta Waktu Setahun

Ringkasan Penting
- Purbaya meminta Presiden Prabowo memberi waktu satu tahun untuk membenahi Bea Cukai tanpa intervensi.
- Ia menyebut DJBC bisa dibekukan dan digantikan SGS jika kinerja tak membaik, mengancam 16.000 pegawai.
- Pembenahan difokuskan pada digitalisasi dan penerapan AI untuk mencegah praktik under invoicing dan penyimpangan.
, Jakarta –Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perbaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi prioritas utamanya dalam satu tahun ke depan. Pernyataan itu disampaikan menyusul citra publik terhadap DJBC yang dinilai terus memburuk, bahkan hingga ke tingkat pimpinan nasional.
Purbaya mengungkapkan telah meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu khusus selama setahun untuk melakukan pembenahan menyeluruh tanpa intervensi. Ia menegaskan ancaman terhadap DJBC bukan sekadar wacana, melainkan opsi nyata jika perbaikan tidak terjadi.
“Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Ancaman terhadap Bea Cukai itu serius,” ujar Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Purbaya bahkan menyebut kemungkinan DJBC dibekukan dan digantikan oleh perusahaan pengawasan asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), sebagaimana pernah dilakukan pada era Orde Baru. Ia menegaskan seluruh pegawai DJBC kini memahami risiko besar itu.
“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan dan diganti SGS seperti dulu. Orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” katanya.
Purbaya juga memberikan peringatan keras kepada internal DJBC. Ia menyebut ada 16.000 pegawai yang bisa kehilangan pekerjaan bila pembenahan gagal diwujudkan.
“Kalau kita gagal memperbaiki, 16.000 pegawai Bea Cukai dirumahkan. Mereka pintar-pintar dan siap mengubah keadaan. Sekarang semangat berbenahnya sudah ada,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Kemenkeu telah memperkuat penerapan sistem digital dan kecerdasan buatan (AI) di berbagai stasiun Bea Cukai untuk menekan praktik under invoicing dan celah penyimpangan lainnya.
“Kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun Bea Cukai. Under invoicing akan cepat terdeteksi, sambil kita perbaiki sistem lainnya. Perkembangannya cukup baik, dan saya pikir tahun depan sudah aman,” jelas Purbaya optimistis.
Ia meyakini transformasi digital menjadi jalan untuk membangun kembali profesionalitas dan kepercayaan publik terhadap DJBC.
Sebagai pengingat, pada 1985 Presiden Soeharto pernah membekukan DJBC setelah maraknya pungli dan praktik penyelundupan. Pembekuan berlangsung selama satu dekade hingga 1995. Kini, ancaman serupa kembali mengemuka jika DJBC gagal memperbaiki citranya di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Jangan Lewatkan Update Terbaru!
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News dan WhatsApp Channel