Guru Besar UMY Dukung Wacana Potong Gaji Menteri 25 Persen, Tapi Tolak Tambah Utang Luar Negeri

, JAKARTA – Wacana pemotongan gaji menteri sebesar 25 persen mendapat respons positif dari kalangan akademik. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, menilai langkah itu searah dengan kebutuhan penghematan negara di tengah tekanan fiskal yang makin berat.

“Pemotongan gaji pejabat merupakan salah satu bentuk kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat untuk memberikan contoh penghematan dan efisiensi anggaran negara,” kata Imamudin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Bagi Imamudin, nilainya bukan semata-mata soal berapa rupiah yang bisa dihemat. Ada pesan yang jauh lebih penting dari sekadar angka.

“Ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi tidak hanya dibebankan kepada masyarakat, tetapi dimulai dari jajaran pemerintah itu sendiri. Dalam situasi di mana daya beli masyarakat sedang tertekan, sinyal semacam ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara,” imbuhnya.

Namun Imamudin tidak berhenti di sana. Ia justru lebih keras bersuara soal apa yang sebaiknya tidak dilakukan pemerintah: menambah utang luar negeri untuk menutup defisit APBN yang kian melebar.

Alasannya konkret. Utang luar negeri Indonesia berdenominasi mata uang asing, sementara nilai tukar rupiah sudah melemah menembus Rp 17.000 per dolar AS. Artinya, nilai utang yang sudah ada pun otomatis membengkak dalam hitungan rupiah, bahkan sebelum pemerintah mengambil pinjaman baru sepeser pun.

Di titik inilah wacana pemotongan gaji pejabat menjadi lebih dari sekadar gestur politik. Ia menjadi bagian dari teka-teki fiskal yang jauh lebih pelik, di mana setiap opsi memiliki konsekuensi yang tidak ringan.

Sebagai jalan keluar alternatif, Imamudin mendorong pemerintah serius mengoptimalkan pengembalian aset negara yang bersumber dari praktik korupsi. Ia menyebut potensi ini selama ini hampir tidak pernah masuk dalam kalkulasi fiskal resmi, padahal nilainya bisa cukup signifikan jika dikejar secara sistematis.

Ia juga mendukung penghematan belanja yang sudah mulai berjalan, seperti pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan pengetatan pencairan dana pembangunan. Ke depan, ia memprediksi langkah serupa perlu diperluas ke pos-pos belanja program strategis yang belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah akan lebih ketat lagi dalam pemanfaatan anggaran negara. Dalam situasi seperti ini, penghematan signifikan pada sektor-sektor yang tidak prioritas adalah langkah yang tidak bisa dihindari,” pungkasnya.

Wacana pemotongan gaji menteri sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyatakan tidak keberatan jika gajinya dipotong dan memperkirakan besarannya sekitar 25 persen. Namun Purbaya menegaskan, keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.