Thailand Resmi Bubarkan Parlemen di Tengah Konflik Perbatasan dengan Kamboja

, Jakarta — Pemerintah Thailand membubarkan parlemen secara resmi pada Jumat (12/12/2025) setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menerima persetujuan dari Raja Maha Vajiralongkorn melalui dekrit kerajaan yang dipublikasikan di Royal Gazette.

Keputusan ini membuka jalur bagi pemilihan umum baru yang diperkirakan berlangsung antara akhir Januari hingga awal Februari 2026, sesuai ketentuan konstitusi Thailand.

Anutin menyatakan bahwa pembubaran parlemen merupakan langkah penting karena pemerintahannya saat ini berada dalam kondisi minoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan sulit menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Dalam unggahan di media sosial, dia menegaskan bahwa keputusan ini adalah cara untuk “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.”

Pembubaran parlemen ini terjadi di tengah eskalasi konflik bersenjata di perbatasan Thailand–Kamboja, di mana bentrokan intens telah menyebabkan setidaknya puluhan korban tewas dan ratusan terluka, serta memaksa puluhan hingga ratusan ribu warga sipil mengungsi dari kawasan konflik.

Pakar politik melihat langkah Anutin sebagai respons terhadap tekanan politik internal setelah partai politik utama dalam koalisi pemerintah dan kelompok oposisi tidak lagi mendukung agenda legislatif pemerintah.

Ketegangan di parlemen semakin tajam ketika partai oposisi terbesar mengancam mengajukan mosi tidak percaya, yang membuat Anutin memutuskan pembubaran parlemen sebelum tekanan politik itu menjadi lebih parah.

Di sisi keamanan, pemerintah Thailand memastikan bahwa operasi militer di perbatasan akan tetap berjalan meskipun parlemen telah dibubarkan dan pemilu dijadwalkan akan berlangsung. Hal ini menjadi sorotan publik karena konflik perbatasan memengaruhi stabilitas nasional dan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan.

Berdasarkan undang-undang pemilu Thailand, setelah parlemen dibubarkan, seluruh proses pemilihan umum harus diselesaikan dalam waktu 45–60 hari, dengan tujuan membentuk parlemen yang baru dan pemerintah yang lebih stabil.

Dengan pembubaran parlemen, Thailand kini memasuki fase politik transisi yang krusial. Pemilu dini ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi pemerintahan di tengah tantangan besar baik dari konflik keamanan di perbatasan maupun dinamika politik domestik yang sedang berlangsung.