MUI Desak Prabowo Tarik RI dari Board of Peace: Iuran US$1 Miliar Jadi Sorotan

, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah segera meninjau ulang keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace. Forum yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dinilai sebagai bentuk neokolonialisme yang tidak membawa keadilan bagi Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menyatakan partisipasi Indonesia dalam forum tersebut jelas tidak berpihak pada Palestina. Apalagi, Board of Peace beranggotakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang selama ini melakukan penjajahan terhadap rakyat Palestina, sementara negara Palestina sendiri tidak dilibatkan.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Cholil dalam akun X pribadinya, Kamis (29/1/2026).

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah di Depok itu juga menyoroti adanya kewajiban pembayaran biaya keanggotaan yang dinilai janggal. Negara anggota diminta menyumbang dana sukarela hingga US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun.

“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” tegasnya.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan sikap serupa. Ia menilai Board of Peace sebagai manifestasi praktik neokolonialisme dalam isu Palestina.

“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” ujar Sudarnoto.

Dalam diskusi bertajuk “Indonesia Gabung Board of Peace, Untung atau Buntung?” di Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026), Sudarnoto menyebut kata “peace” dalam forum tersebut hanya kamuflase. Perdamaian sejati tidak mungkin terwujud tanpa keadilan.

MUI menolak konsep perdamaian semu yang digagas Trump karena tidak berbasis pada keadilan dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama. Setiap inisiatif perdamaian yang tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, menurut MUI, berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan stabilitas dan manajemen konflik.

Sudarnoto menilai Board of Peace memiliki cacat mendasar karena memposisikan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai kekuatan pendudukan yang harus bertanggung jawab secara hukum internasional.

Menteri Luar Negeri Sugiono membantah bahwa dana US$1 miliar tersebut adalah biaya keanggotaan. Ia mengklaim dana itu merupakan kontribusi sukarela untuk rekonstruksi Gaza yang telah porak-poranda.

“Ini bukan membership fee. Pembentukan Board of Peace merupakan upaya menyelesaikan situasi di Gaza dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi,” ujar Sugiono selepas rapat dengan Komisi I DPR RI.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Indonesia tercatat sebagai salah satu dari sekitar 60 negara yang diundang bergabung dalam forum tersebut.