Indonesia Punya 24 GW Panas Bumi, Tapi Baru Dipakai 10%! Wakil Ketua MPR Ajak Investor Asing Masuk

, JAKARTA – Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi yang sangat besar namun pemanfaatannya masih minim. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengajak para investor global untuk melirik potensi tersebut guna mendukung transisi menuju energi bersih dan pertumbuhan ekonomi hijau.

Eddy menyampaikan bahwa Indonesia diberkahi dengan kapasitas panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW), yang menjadikannya salah satu cadangan terbesar di dunia. Namun, hingga saat ini pemanfaatannya baru mencapai sekitar 10 persen dari total potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara utama dalam Geothermal Energy Dialogue yang merupakan bagian dari rangkaian acara Abu Dhabi Sustainability Week pada Kamis (15/1/2026). Forum tersebut juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan global, termasuk Deputi Badan Internasional Energi Terbarukan (IRENA) Fransesco La Camera, Managing Director Morgan Stanley Vikas Bharathwaaj, dan Wakil Menteri Kebijakan Iklim dan Pertumbuhan Berkelanjutan Belanda Frederik Wisselink.

“Indonesia diberkahi dengan potensi panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW), menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Namun, saat ini baru sekitar 10% dari potensi tersebut yang berhasil dimanfaatkan untuk kebutuhan energi nasional. Kondisi ini menjadi peluang emas bagi investor global yang ingin berkontribusi pada transisi menuju energi bersih,” jelas Eddy dalam siaran pers, Jumat (16/1/2026).

Menurut Eddy, seiring dengan meningkatnya penggunaan energi terbarukan yang bersifat tidak stabil seperti surya dan angin, Indonesia memerlukan sumber energi bersih yang dapat beroperasi secara konsisten sebagai pasokan dasar untuk menjaga stabilitas jaringan listrik nasional.

“Geotermal memiliki karakter unik karena mampu beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan dapat menyesuaikan beban sistem. Ini yang membedakannya dari energi surya dan angin,” ujar politisi lulusan doktor Ilmu Politik UI tersebut.

Eddy juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia tengah membangun infrastruktur transmisi listrik berskala besar atau super grid untuk menghubungkan sumber-sumber energi terbarukan dengan wilayah yang memiliki permintaan tinggi, khususnya di Pulau Jawa. Infrastruktur ini dianggap sangat penting agar potensi geotermal dan energi terbarukan lainnya dapat dioptimalkan.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah memberikan kepastian hukum melalui berbagai kebijakan. Di antaranya adalah Peraturan Presiden tentang percepatan pengembangan energi terbarukan serta kerangka nilai ekonomi karbon yang membuka peluang bagi proyek geotermal untuk mendapatkan manfaat dari pasar karbon, selain pendapatan dari penjualan listrik.

“Pemerintah Indonesia, bersama DPR, tengah berupaya mempercepat revisi berbagai regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi pengembangan energi bersih sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor yang tertarik mengembangkan energi terbarukan,” tambahnya.

Lebih detail, Eddy menjelaskan bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan energi terbarukan dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum jangka panjang kepada para investor.

“Selain pendapatan dari penjualan listrik, proyek geotermal juga memperoleh sumber pendapatan tambahan dari pasar karbon, sehingga meningkatkan kelayakan finansial dan daya tarik investasi,” tutupnya.