Trump Ancam Batalkan Deal Dagang Jika Indonesia Tetap Peluk China, Prabowo di Persimpangan Jalan?

, Indonesia menghadapi tekanan berat dari Amerika Serikat dalam perundingan dagang yang kini berada di ambang kegagalan. Washington menuntut Jakarta mengurangi ketergantungan pada China dan Rusia, khususnya di sektor mineral kritis dan energi, sebagai syarat melanjutkan kesepakatan tarif yang telah ditandatangani pada Juli 2025.

Berdasarkan sumber Bloomberg yang mengetahui proses negosiasi, sejak AS dan Indonesia mencapai kerangka kerja kesepakatan pada Juli 2025 yang menetapkan tarif impor 19 persen, pemerintahan Presiden Donald Trump terus mendorong Indonesia menyetujui sejumlah klausul yang dinilai dapat membatasi hubungan Indonesia dengan China, salah satu investor asing terbesar di Tanah Air.

Kebuntuan tersebut memicu ketegangan dengan Washington dan berisiko menggagalkan kesepakatan yang telah dicapai. Pemerintah AS bahkan menuding Indonesia mundur dari komitmen awal dan melihat perjanjian tersebut berada di ambang kegagalan.

Klausul Kontroversial yang Membatasi Kedaulatan

Sejumlah tuntutan dagang yang dinilai baru oleh Indonesia mencakup klausul yang memberi wewenang bagi AS membatalkan perjanjian jika Indonesia menandatangani kesepakatan lain yang dianggap merugikan kepentingan Washington. Ketentuan serupa pernah muncul dalam kesepakatan AS dengan Malaysia dan Kamboja pada Oktober 2025, yang memicu “kekhawatiran serius” dari Beijing.

Titik utama perbedaan berada pada kerja sama pengembangan mineral kritis—sektor yang kini diprioritaskan AS untuk mengurangi dominasi China dalam rantai pasok global—serta investasi minyak dan gas. Washington mengisyaratkan bahwa setiap kerja sama di sektor tersebut harus menyingkirkan keterlibatan pihak ketiga, yang berpotensi berdampak pada hubungan Indonesia dengan China dan Rusia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dijadwalkan menggelar pertemuan virtual pada Kamis (11/12/2025) untuk membahas isu tersebut. Ketika dimintai tanggapan terkait status perundingan pada Rabu (10/12/2025), Greer mengonfirmasi bahwa pertemuan tetap dijadwalkan berlangsung, tetapi menolak memberikan komentar soal detail gesekan yang terjadi.

“Kami memiliki perjanjian kerahasiaan dengan Indonesia selama proses perundingan berlangsung. Namun, yang bisa saya sampaikan, kami telah menandatangani kesepakatan di Konferensi Asean Oktober lalu dengan Malaysia dan Kamboja. Saya tentu berharap Indonesia juga dapat berada pada posisi yang sama,” ujar Greer dalam forum Atlantic Council.

Dilema Mineral Kritis: Antara China dan AS

Isu mineral kritis menjadi sangat sensitif bagi Indonesia mengingat eratnya hubungan dengan China dalam pengembangan industri nikel dan bauksit domestik. Selama ini, Indonesia sangat bergantung pada modal, teknologi, serta kapasitas pengolahan milik perusahaan China untuk mendorong hilirisasi komoditas tersebut.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengungkapkan investasi China di Indonesia tumbuh 31 persen dalam enam tahun terakhir. Hingga tahun ini, total investasi China tercatat melampaui US$35 miliar, dengan lebih dari US$15 miliar dialokasikan khusus untuk sektor pengolahan logam.

China bulan lalu bahkan meminta klarifikasi dari Malaysia dan Kamboja terkait beberapa bagian kesepakatan dengan AS yang dinilai memicu kekhawatiran serius bagi Beijing. Pola yang sama kini mengancam negosiasi Indonesia dengan Washington.

Menanggapi laporan tudingan AS tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan negosiasi masih berlangsung dan optimistis kesepakatan dapat segera dicapai secara saling menguntungkan.

“Tidak ada isu spesifik dalam perundingan, dan dinamika proses negosiasi adalah hal yang normal,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Menteri Perdagangan Budi Santoso juga berusaha meredam kekhawatiran publik dengan menegaskan bahwa proses negosiasi masih berjalan.

“Oh, enggak, semua masih proses negosiasi,” kata Budi saat ditanya soal kabar keretakan tersebut di Djakarta Theatre, Rabu (10/12/2025).

Komitmen US$19 Miliar yang Terancam

Dalam kerangka kesepakatan Juli 2025, Indonesia menyatakan kesanggupan membeli produk asal AS senilai sekitar US$19 miliar, termasuk 50 unit pesawat Boeing, serta menghapus bea masuk untuk sejumlah barang asal negeri Paman Sam.

Indonesia juga sepakat menghapus beberapa hambatan non-tarif, termasuk aturan tingkat kandungan dalam negeri yang sebelumnya menyulitkan masuknya produk Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump kala itu menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk merampungkan kesepakatan tersebut.

Sejak saat itu, AS mengumumkan sejumlah perjanjian dan kerangka kerja dagang serupa dengan Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia, yang pada umumnya memuat komitmen penurunan hambatan tarif untuk produk industri maupun pertanian.

Namun, kebuntuan negosiasi dengan Indonesia menunjukkan bahwa Washington kini menerapkan standar lebih tinggi, terutama terkait pembatasan kerja sama dengan negara-negara yang dianggap saingan strategis AS.

Tekanan Geopolitik dan Risiko Ekonomi

Dunia usaha Indonesia mulai menyuarakan kekhawatiran terkait ketidakpastian ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bima Sumantri, menyatakan bahwa kondisi menggantung membuat pengusaha kesulitan merencanakan strategi bisnis jangka panjang.

“Kami berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan negosiasi ini dengan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak, tanpa harus mengorbankan hubungan strategis dengan mitra dagang lain,” ujar Bima dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira, menilai Indonesia berada dalam posisi dilematis.

“Jika Indonesia menerima semua tuntutan AS, kita berisiko kehilangan investasi besar dari China yang sudah terlanjur menanamkan triliunan rupiah di sektor hilirisasi. Tapi jika menolak, kita kehilangan akses pasar AS dan hadapi tarif tinggi,” ujar Bhima.

Data Kementerian Investasi menunjukkan bahwa China merupakan investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura, dengan realisasi investasi mencapai US$8,2 miliar pada semester I 2025. Sebagian besar investasi China terkonsentrasi di sektor pertambangan, pengolahan logam, dan infrastruktur energi.

Sementara itu, AS berada di posisi kelima dengan investasi US$2,1 miliar pada periode yang sama. Namun, akses pasar AS untuk produk Indonesia jauh lebih besar, dengan total ekspor mencapai US$21,4 miliar pada 2024, menjadikan AS sebagai tujuan ekspor terbesar kedua setelah China.

Preseden Malaysia dan Kamboja

Isu kedaulatan dan hubungan dengan China juga mencuat dalam kesepakatan AS dengan Malaysia dan Kamboja pada Oktober 2025 lalu. Salah satu klausul dalam perjanjian Malaysia menyebutkan AS berhak mengakhiri kerja sama apabila Malaysia meneken perjanjian dagang bilateral atau preferensial baru dengan negara yang dianggap mengancam kepentingan vital AS.

Klausul serupa kini menghantui negosiasi Indonesia. Jika diterima, ketentuan tersebut akan memberikan Washington hak veto atas kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia, sesuatu yang dianggap bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Pengamat politik luar negeri dari Universitas Indonesia, Makmur Keliat, menilai Indonesia harus bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan.

“Kita tidak bisa menerima klausul yang membatasi ruang gerak diplomasi ekonomi kita. Indonesia harus mampu menjalin hubungan dengan semua pihak tanpa harus dikunci oleh satu negara,” kata Makmur.

Strategi Prabowo di Persimpangan Jalan

Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi ujian berat dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kedaulatan nasional. Di satu sisi, kesepakatan dengan AS dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan menarik investasi di sektor-sektor strategis. Di sisi lain, tuntutan Washington yang dinilai membatasi kedaulatan dapat menciptakan preseden buruk bagi hubungan internasional Indonesia.

Pertemuan virtual Airlangga-Greer pada Kamis ini akan menjadi momen krusial yang menentukan masa depan hubungan dagang kedua negara. Jika negosiasi gagal, Indonesia berpotensi menghadapi tarif impor AS yang jauh lebih tinggi dari 19 persen yang telah disepakati, yang akan berdampak signifikan pada ekspor tekstil, alas kaki, elektronik, dan berbagai produk manufaktur lainnya.

Sementara itu, jika Indonesia menerima tuntutan AS, Jakarta harus bersiap menghadapi konsekuensi di ranah geopolitik, terutama dalam hubungan dengan Beijing yang telah menjadi mitra ekonomi strategis selama lebih dari dua dekade.

Keputusan yang diambil tidak hanya akan menentukan arah kebijakan perdagangan Indonesia dalam jangka pendek, tetapi juga akan memberikan sinyal penting tentang bagaimana Jakarta memposisikan diri di tengah rivalitas strategis AS-China yang semakin tajam.