Viral Daftar Kendaraan Dilarang Isi Pertalite Mulai Juni, Pertamina Langsung Membantah
- Pertamina Patra Niaga membantah kabar viral soal larangan pembelian Pertalite bagi merek kendaraan tertentu mulai 1 Juni 2026, dan menyebutnya sebagai informasi yang tidak benar.
- Tidak ada arahan maupun regulasi dari pemerintah yang membatasi akses Pertalite berdasarkan merek atau kapasitas mesin kendaraan hingga saat ini.
- Masyarakat diminta memverifikasi terlebih dahulu setiap informasi terkait kebijakan BBM sebelum mempercayai atau menyebarluaskannya.
, Jakarta – Kabar yang menyebut sejumlah merek kendaraan tidak bisa lagi mengisi BBM jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 beredar luas di media sosial. PT Pertamina Patra Niaga bergerak cepat untuk meluruskannya.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, memastikan informasi tersebut tidak benar dan hingga saat ini tidak ada rencana maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu.
“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” kata Roberth MV Dumatubun, Sabtu (23/5/2026).
Roberth menegaskan hal itu berlaku juga untuk pembatasan berdasarkan kapasitas mesin. Tidak ada satu pun regulasi yang sedang disiapkan yang mengatur soal itu.
Sebagai BUMN, Pertamina Patra Niaga menyatakan hanya akan menjalankan distribusi energi sesuai kebijakan resmi pemerintah. Artinya, selama tidak ada aturan baru yang diterbitkan, pola distribusi Pertalite berjalan seperti biasa.
Program Subsidi Tepat yang tengah dijalankan Pertamina disebut Roberth tidak ada kaitannya dengan isu daftar merek kendaraan yang dilarang membeli Pertalite. Program itu murni difokuskan untuk menjaga tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran.
Yang menarik, isu ini muncul di tengah perdebatan soal rencana pembatasan BBM subsidi yang memang sudah lama bergulir. Dewan Energi Nasional sebelumnya sempat menyebut pembatasan kelak bisa berbasis kapasitas mesin atau jenis kendaraan, namun itu baru sebatas kajian, bukan kebijakan yang sudah ditetapkan.
Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
Sebelum membagikan kabar soal kebijakan energi, apalagi yang menyangkut BBM bersubsidi, selalu ada baiknya memeriksa sumber resminya lebih dulu.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
