Capaian Spektakuler KPK 2025: Jerat 118 Tersangka Korupsi, Aset Negara Rp1,53 Triliun Diselamatkan

, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mencatatkan prestasi mengagumkan sepanjang tahun 2025. Hingga 22 Desember 2025, lembaga antirasuah berhasil menggelar 11 operasi tangkap tangan dan menjerat 118 tersangka dari berbagai kasus dugaan korupsi.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan pencapaian tersebut dalam konferensi pers Kinerja Akhir Tahun KPK 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12/2025).

“Ada 11 penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi, atau yang lazim dikenal di masyarakat dengan sebutan OTT, yang KPK lakukan tahun ini,” ujar Fitroh.

Yang mencengangkan, rangkaian OTT tersebut berhasil membuka praktik korupsi sistematis yang berlangsung di berbagai sektor strategis. Mulai dari layanan kesehatan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan yang menyentuh hajat hidup orang banyak.

“Dari penindakan, selama satu tahun ini, KPK menetapkan 118 tersangka dan memproses ratusan perkara,” katanya.

Fitroh menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan KPK bukan sekadar mengejar angka pencapaian. Lembaga antirasuah lebih fokus mengupayakan keadilan bagi masyarakat yang selama ini dirugikan oleh praktik korupsi.

Capaian luar biasa lainnya, KPK berhasil memulihkan aset negara hingga mencapai Rp1,53 triliun. Angka fantastis ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

“Dari penindakan selama satu tahun ini, KPK memulihkan aset negara mencapai Rp1,53 triliun. Angka tersebut menjadi angka tertinggi di lima tahun terakhir ini,” ungkap Fitroh.

Selain itu, KPK juga melakukan serah terima barang rampasan negara berupa uang tunai senilai Rp883 miliar milik PT Taspen (Persero) yang telah ditransfer ke rekening dan 6 unit efek atau surat berharga yang dipindahkan.

Menariknya, lebih dari 1.500 warga ikut serta dalam lelang barang rampasan negara. Antusiasme masyarakat ini dinilai sebagai bukti bahwa rakyat ingin mengambil kembali hak mereka yang telah dikorupsi.

Rentetan OTT KPK dimulai sejak Maret 2025 dengan menangkap anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Pada Juni 2025, KPK kembali beraksi mengungkap dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Memasuki Agustus, KPK menggelar OTT lintas daerah di Jakarta, Kendari, dan Makassar pada 7-8 Agustus yang mengungkap dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Masih di bulan yang sama, KPK melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Operasi ini menjerat Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady dan dua orang lainnya.

Pada 20 Agustus 2025, sosok menteri terjaring OTT. KPK menangkap sejumlah pihak dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Rangkaian OTT berlanjut pada November dengan sasaran pejabat daerah. Pada 3 November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Empat hari kemudian, giliran Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang terjaring OTT atas dugaan suap pengurusan jabatan, proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Sehari berselang, tepatnya 18 Desember 2025, KPK kembali melancarkan dua OTT sekaligus di dua lokasi berbeda.

Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang dan pihak swasta bernama Sarjan sebagai tersangka dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.

Di hari yang sama, KPK juga menggelar OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Operasi ini menyasar para jaksa yang diduga melakukan pemerasan dalam proses penegakan hukum.

KPK menetapkan tiga pejabat kejaksaan sebagai tersangka, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Tri Taruna Fariadi.

Fitroh mengatakan keberhasilan mengungkap berbagai kasus korupsi tidak lepas dari peran serta masyarakat yang berani melapor. Laporan masyarakat menjadi sumber energi bagi KPK dalam memberantas korupsi.

Selain OTT, KPK juga mencatat melakukan 69 penyelidikan dan 110 penyidikan sepanjang 2025. Angka ini menunjukkan intensitas kerja lembaga antirasuah dalam menindak praktik korupsi.

Bagi KPK, penindakan bukanlah akhir dari perjuangan melawan korupsi. Temuan dan pembelajaran dari setiap penindakan menjadi dasar penting untuk mendorong perbaikan sistem, tata kelola, dan pengawasan agar praktik korupsi yang sama tidak kembali berulang.