Purbaya Sindir DPR Soal Pajak Merosot, Goda Naikkan Tarif Khusus Legislator

, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan sindiran pedas sekaligus gurauan yang langsung menyita perhatian anggota Komisi XI DPR RI. Di tengah sorotan tajam soal anjloknya kinerja penerimaan pajak, ia berkelakar siap menaikkan tarif pajak khusus bagi para legislator.

Purbaya memaparkan bahwa hingga Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.459 triliun atau 70,2 persen dari outlook Rp2.076,9 triliun. Kondisi itu membuat DPR menekan keras pemerintah terkait efektivitas kerja DJP. Namun, Purbaya menepis anggapan bahwa capaian tersebut mencerminkan situasi normal.

“Ini saya banyak ditegur masalah pajak, seolah-olah keadaan normal. Padahal sampai September kemarin situasinya belum pulih. Oktober baru mulai balik, itu pun belum keluar dari tekanan,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (27/11).

Di tengah ketegangan rapat, Purbaya melempar candaan yang membuat sejumlah legislator tersenyum kecut. “Saya juga mau penerimaan pajak tembus target. Kalau bisa kita hajar. Terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Wah, saya digebuk nanti,” ucapnya, disambut riuh anggota dewan.

Purbaya lalu menampilkan data pertumbuhan uang beredar yang menunjukkan kelesuan sejak 2024. Situasi itu, menurutnya, menjadi bukti bahwa beban fiskal tidak bisa ditambah sembarangan. Pemerintah, kata dia, masih memberi stimulus dan tidak ingin menekan kemampuan finansial masyarakat maupun dunia usaha.

“Kita tahu kebijakan countercyclical. Kalau ekonomi jatuh, terus kita bebani dengan pajak, pasti makin jatuh. Harusnya malah kita kasih stimulus besar-besaran,” terangnya.

Ia menegaskan Kementerian Keuangan sejauh ini justru sangat berhati-hati dalam menyalurkan insentif fiskal. Bahkan, sambil berkelakar, ia menyebut dua wakilnya—Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono—termasuk tipe “pelit”.

“Kami ini sudah ngirit sekali memberi stimulus. Dua wakil saya ini pelit semua,” ungkapnya sambil tersenyum.

Meski demikian, Purbaya mengklaim berbagai kebijakan yang dijalankan sejak ia menjabat 8 September 2025 kini mulai menunjukkan hasil positif. Namun, ia menegaskan pemulihan belum sepenuhnya terjadi, sehingga penurunan pajak tak bisa dibaca sebagai potret ekonomi normal.

“Kalau tanya kenapa pajak turun jauh? Ya karena waktu itu situasinya susah. Businessman lagi rugi, terus dipajakin, pasti ribut. Uangnya juga tidak ada,” tutupnya.