Indonesia Dipercaya Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Tegaskan Peran Global Jakarta

, Jakarta —Indonesia kembali mengukir pijakan penting dalam diplomasi global. Negara-negara yang tergabung dalam Asia-Pacific Group (APG) sepakat menunjuk Indonesia sebagai kandidat Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026. Kementerian Luar Negeri menilai penunjukan ini sebagai bentuk kepercayaan kawasan terhadap kapasitas, konsistensi, dan rekam jejak Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan.

Penetapan resmi akan dilakukan dalam sidang Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Mandat tersebut nantinya akan dijalankan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang akan memimpin seluruh proses persidangan Dewan HAM sepanjang tahun 2026 dengan pendekatan objektif, inklusif, dan berimbang.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara Asia Pasifik. Ia menegaskan Indonesia tidak akan menyia-nyiakan mandat tersebut dan berkomitmen menjalankan kepemimpinan yang adil serta berpihak pada perlindungan HAM bagi seluruh kalangan.

“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” ujar Sugiono melalui akun resmi Menlu RI, Rabu (24/12/2025).

“Indonesia akan menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, mendorong dialog, memperkuat kerja sama, dan bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” tegasnya.

Saat ini Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, giliran kepemimpinan pada 2026 memang berada di kelompok Asia Pasifik. Karena itu, penunjukan Indonesia dinilai sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati.

Dukungan luas yang diberikan negara-negara kawasan tidak lepas dari reputasi Indonesia sebagai bridge builder dalam isu HAM, posisi politik luar negeri yang independen dan tidak terikat kepentingan blok tertentu, serta konsistensi Indonesia dalam mengadvokasi isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

Dengan mandat ini, profil diplomasi HAM Indonesia semakin menguat di tingkat internasional. Apalagi, kepemimpinan Indonesia pada 2026 bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB—sebuah kesempatan penting untuk mendorong tata kelola HAM global yang lebih inklusif, konstruktif, dan bertumpu pada dialog.