Pemerintah Akan Membentuk Komite Nasional untuk Menangani Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

, JAKARTA – Pemerintah berencana membentuk komite nasional yang secara khusus akan menangani berbagai permasalahan terkait proyek kereta cepat. Langkah ini diambil seiring rencana perpanjangan jalur kereta cepat yang saat ini telah beroperasi dari Jakarta-Bandung menuju Surabaya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa komite nasional tersebut nantinya akan berfungsi untuk mengambil keputusan-keputusan strategis maupun taktis terkait pengembangan proyek kereta cepat.

“Kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat. Karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis,” terang AHY usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Kereta Cepat melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung. Saat itu, komite tersebut dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Seiring dengan pergantian pemerintahan, kini komite baru akan dibentuk dengan fokus yang lebih luas, tidak hanya untuk menangani Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetapi juga perpanjangannya ke Surabaya.

AHY memberikan sinyal bahwa kementeriannya akan menjadi koordinator dalam komite nasional tersebut.

“Konsepnya ini karena kan pemerintahan baru dan juga nanti ada rencana pengembangan Jakarta sampai dengan Surabaya. Jadi nanti ada komite yang melibatkan banyak kementerian lainnya. Tentu Kemenko Infrastruktur menjadi bisa dikatakan koordinatornya lah. Karena ini urusan konektivitas, ada banyak urusan infrastruktur dan pengembangan wilayah,” kata AHY.

Beberapa pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan, nantinya akan bergabung ke dalam komite nasional tersebut. Keterlibatan otoritas fiskal diharapkan dapat memastikan kesiapan dari sisi pendanaan proyek yang bernilai triliunan rupiah tersebut.

AHY menegaskan bahwa pihaknya akan mempelajari pengalaman dari proyek Jakarta-Bandung untuk dijadikan pembelajaran. Hal-hal yang kurang optimal dalam pelaksanaan proyek pertama akan menjadi catatan penting untuk perbaikan di masa mendatang.

Selain itu, pemerintah juga akan terus melakukan studi banding terhadap negara-negara yang telah lebih maju dalam mengembangkan sistem konektivitas kereta cepat mereka.

“Jadi kami akan pelajari apa yang menjadi pengalaman Jakarta-Bandung. Kalau ada yang kurang pas ya tentu bisa menjadi pelajaran buat kami. Sekaligus juga kami terus melakukan benchmark terhadap negara-negara maju atau negara-negara lain yang sudah lebih advance mengembangkan jalur-jalur konektivitas kereta cepatnya,” pungkas Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Pembentukan komite nasional ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sekaligus memastikan tata kelola yang lebih baik dibandingkan proyek sebelumnya. Dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, koordinasi dan pengambilan keputusan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.