Pemulihan Pascabencana Sumatra: 1.050 Hunian Sementara Sudah Dibangun di Tiga Provinsi

, JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan pembangunan 1.050 unit hunian sementara untuk para korban bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatra. Upaya percepatan pemulihan pascabencana ini melibatkan berbagai pihak termasuk TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers penanganan bencana di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (29/12/2025).

“Terkait hunian sementara dan hunian tetap, per 28 Desember, huntara di tiga provinsi sudah mulai dibangun. Dan sebagian sudah selesai, yaitu total proses pembangunan dan sebagian sudah selesai itu totalnya 1.050 unit hunian,” kata Pratikno.

Pembangunan huntara dilakukan oleh berbagai pihak sebagai bagian dari percepatan pemulihan bagi warga terdampak. Upaya ini merupakan respons cepat pemerintah untuk memastikan korban bencana tidak berlarut-larut tinggal di pengungsian dan dapat segera menempati tempat tinggal yang lebih layak.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa dari total 15.000 unit hunian yang direncanakan, sebanyak 500 unit ditargetkan rampung pada Desember 2025. Target ambisius ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Sebanyak 500 hunian dari total 15.000 unit hunian yang dibangun BUMN ditargetkan selesai pada Desember ini,” ujar Teddy usai bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria di Gedung Sekretariat Kabinet, Sabtu (27/12/2025).

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani dalam laporan kepada Presiden Prabowo juga menyebutkan bahwa 500 huntara telah siap digunakan oleh para korban bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
“Hunian lainnya juga sedang dibangun oleh BNPB, Kementerian PU serta Kementerian Perumahan,” kata Rosan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa pembangunan huntara dilakukan dengan sistem kerja intensif hingga 18 jam per hari untuk mempercepat penyelesaian.

“Seluruh provinsi saat ini berproses dan dipercepat. Komitmen dari Satgas, TNI, Polri, BNPB, Pemerintah Daerah, ini akan mengejar proses pengerjaan hingga 18 jam kerja per hari. Ini sangat kita apresiasi,” ujar Abdul dalam konferensi pers daring, Kamis (25/12/2025).

Abdul menambahkan bahwa percepatan pembangunan huntara ini sesuai dengan harapan Presiden Prabowo agar para warga terdampak segera mendapat tempat tinggal sementara yang layak. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak semua kabupaten atau kota di tiga provinsi tersebut akan membangun huntara.

“Di Provinsi Aceh, itu delapan kabupaten/kota tidak akan membangun huntara. Sedangkan yang 10 kabupaten/kota itu membangun huntara,” katanya.

Total ada 18 kabupaten dan kota di tiga provinsi yang akan membangun huntara berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan warga terdampak. Pemerintah daerah masing-masing telah mengidentifikasi lokasi dan jumlah unit yang dibutuhkan.

Di Aceh, pembangunan huntara tersebar di 10 kabupaten/kota dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak. Sebanyak delapan wilayah lainnya memiliki tingkat kerusakan yang tidak memerlukan pembangunan huntara karena warga masih bisa tinggal di rumah mereka atau mendapat bantuan perbaikan rumah.

Di Sumatra Utara, rencana pembangunan huntara terus dimatangkan. Kabupaten Humbang Hasundutan akan mendapat 67 unit huntara yang saat ini masih dalam tahap verifikasi status lahan. Pemerintah memastikan proses verifikasi berjalan cepat agar pembangunan segera dimulai.

“Kami masih mengonfirmasi lahan yang akan digunakan. Kami berharap proses verifikasi status lahan bersih dan jelas, sehingga pembangunan 67 huntara tidak akan memakan waktu lama,” kata Abdul.

Sumatra Barat menunjukkan kemajuan paling pesat dalam perencanaan pembangunan huntara. Lima kabupaten dan kota telah mengajukan proposal pembangunan huntara lengkap dengan jumlah unit yang dibutuhkan. Bahkan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Lima Puluh Kota, data penerima huntara sudah lengkap.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat berkunjung ke Sumatra Barat pada Kamis (18/12/2025) menegaskan bahwa pembangunan huntara menjadi prioritas utama di provinsi tersebut.

“Hari ini sudah dibangun hunian sementara, karena memang sekarang fokusnya khusus di daerah Sumatra Barat kita harus berfokus untuk masalah hunian sementara,” ujar Prasetyo di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman.

Prasetyo menambahkan bahwa jika memungkinkan, pembangunan hunian tetap akan segera dilakukan untuk memberikan solusi jangka panjang bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana.

Dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Sumatra Barat, ia meninjau langsung tiga lokasi terdampak bencana. Di Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Presiden melihat kondisi para pengungsi dan memantau proses pembangunan huntara yang tengah berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga menunjukkan komitmen kuat dengan menyiapkan lahan seluas 1,7 hektare khusus untuk pembangunan huntara. Sementara di Kota Padang Panjang, pembangunan hunian tetap dijadwalkan dimulai pada Senin (29/12/2025) di kawasan depan Rusunawa Padang Panjang.

Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyatakan bahwa pembangunan hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana.

“Kami berharap pembangunan berjalan lancar sesuai rencana, sehingga warga terdampak bisa segera menempati rumah baru yang lebih aman dan nyaman,” kata Hendri saat meninjau lokasi rencana pembangunan, Sabtu (27/12/2025).

Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan warga yang kehilangan rumah bisa segera kembali tinggal di hunian yang aman.

“Yang terpenting, warga terdampak tidak menunggu terlalu lama untuk memiliki rumah yang layak,” ujarnya.

Pembangunan huntara dan huntap melibatkan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.

Selain pembangunan huntara, pemerintah juga fokus pada pemulihan infrastruktur dasar seperti akses transportasi, listrik, komunikasi, air bersih, dan distribusi logistik. Pratikno melaporkan bahwa pemulihan infrastruktur terus mengalami perbaikan, meskipun di beberapa wilayah masih membutuhkan penanganan lanjutan.

“Kita melihat kerja keras seluruh komponen bangsa mulai membuahkan hasil. Akses jalan, layanan dasar, dan distribusi bantuan terus dipercepat,” ujar Pratikno.

Sebagai bagian dari pemulihan akses jalan, sekitar 35 jembatan Bailey sedang dibangun di berbagai wilayah terdampak. Presiden Prabowo sempat meninjau langsung pembangunan jembatan Bailey Mantuang di Kayu Tanam, Padang Pariaman, yang dikerjakan oleh prajurit TNI dengan dukungan masyarakat setempat.

BNPB juga memastikan bahwa warga terdampak yang kehilangan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga tetap akan mendapatkan huntara dan Dana Tunggu Hunian. Proses verifikasi penerima bantuan dipermudah agar tidak menghambat distribusi bantuan.

Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan huntara dapat diselesaikan paling lambat awal 2026, dengan catatan tidak terjadi hambatan signifikan di lapangan, terutama akibat kondisi cuaca ekstrem. Target 15.000 unit hunian, yang terdiri dari huntara dan huntap, diharapkan selesai dalam waktu tiga bulan.

Pratikno menekankan pentingnya solidaritas nasional dalam pemulihan pascabencana ini.

“Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia yang bersatu padu. Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, kita berupaya agar Sumatra segera pulih, bangkit lebih tangguh, dan tumbuh berkelanjutan,” pungkasnya.

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah menewaskan ratusan orang dan menyebabkan kerusakan infrastruktur masif. Ribuan rumah rusak berat hingga hanyut, memaksa puluhan ribu warga mengungsi.

Dengan percepatan pembangunan huntara yang kini mencapai 1.050 unit, pemerintah berharap korban bencana dapat segera keluar dari pengungsian dan memulai proses pemulihan kehidupan mereka dengan lebih baik.