Budiman Sudjatmiko Beberkan Tabungan Rp1 Miliar, Nyatanya Kekayaan Capai Rp6,4 Miliar

, JALARTA – Budiman Sudjatmiko, mantan politikus dan aktivis Indonesia yang sejak 22 Oktober 2024 menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, memicu perdebatan publik setelah mengemukakan bahwa ia hanya memiliki tabungan senilai Rp1 miliar pascadua periode sebagai anggota DPR RI.

Pernyataan ini disampaikan Budiman dalam acara talkshow Rakyat Bersuara bertajuk “Di Balik Gemuruh Aksi Massa, Siapa Dalangnya?” pada Selasa (2/9/2025). Dalam diskusi bersama Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago, mantan aktivis 1998 itu membandingkan kondisi finansialnya dengan standar pejabat yang telah menjabat dua periode.

“Saya dua kali anggota DPR. LHKPN saya Rp1 miliar. Miskin nggak? Ukuran rakyat Indonesia kaya pasti. Tabungan saya Rp1 miliar, 2 periode DPR, itu ukurannya gimana?” tanya Budiman.

“Untuk rakyat Indonesia kaya. Ukuran pejabat 2 periode politik? Itu ukurannya berlebihan, sederhana, miskin atau tolol?” sambungnya.

Namun, penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa pernyataan Budiman tidak mencerminkan keseluruhan kekayaannya. Catatan terbaru LHKPN per periode 2024 yang dilaporkan pada 19 Januari 2025 menunjukkan total harta kekayaan Budiman mencapai Rp6,43 miliar, jauh di atas angka Rp1 miliar yang ia sebutkan.

Berdasarkan LHKPN per 31 Desember 2024, total kekayaan Budiman Sudjatmiko tercatat mencapai seluruhnya Rp6.431.426.000 setelah dikurangi utang sebesar Rp828.000.000. Jika dihitung dari keseluruhan aset yang ia laporkan, jumlah total kekayaannya sebenarnya mencapai Rp7.259.426.000.

Kekayaan Budiman didominasi oleh tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Timur dengan luas 187/256 meter persegi senilai Rp4 miliar. Properti ini mengalami apresiasi nilai signifikan dari Rp1,5 miliar ketika pertama kali dilaporkan pada 2018.

Dari segi jumlah, aset kendaraan bermotor mendominasi dengan daftar yang cukup panjang. Adapun rincian kekayaan Budiman Sudjatmiko per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Aset tanah dan bangunan senilai Rp4 miliar. Aset alat transportasi dan mesin meliputi Nissan Evalia 2012 senilai Rp50 juta, Mitsubishi Mirage 2013 senilai Rp50 juta, Hyundai Palisade 2023 senilai Rp1 miliar, dan Honda Beat serta Honda Vario tahun tidak disebutkan dengan total nilai Rp1,1 miliar.

Selain itu, Budiman memiliki aset harta bergerak lainnya senilai Rp1,679 miliar, aset surat berharga dengan nilai nihil, aset kas dan setara kas senilai Rp80,412 juta, dan aset harta lainnya senilai Rp330,256 juta.

Perjalanan akumulasi kekayaan Budiman Sudjatmiko menunjukkan dinamika yang cukup dramatis. Pada periode tersebut, Budiman tidak memiliki utang sehingga seluruh total kekayaannya merupakan kekayaan bersih.

Kini, jumlah kekayaan Budiman Sudjatmiko mengalami peningkatan signifikan. Dalam enam tahun terakhir, hartanya bertambah mendekati Rp5 miliar. Perubahan nilai ini bisa terjadi karena pertumbuhan nilai aset, penghematan dari gaji, atau aktivitas profesional luar pemerintahan serta berbagai kegiatan yang ia jalani selama periode tersebut.

LHKPN per 31 Desember 2024 mencatat total kekayaan mencapai Rp6,4 miliar, turun sedikit dari angka yang sempat dilaporkan sebelumnya. Namun sekali lagi, angka ini jauh melampaui klaim Budiman yang menyebut hartanya hanya Rp1 miliar.

Berdasarkan laporan LHKPN, kekayaan Budiman Sudjatmiko saat masih menjabat sebagai anggota DPR tercatat sebesar Rp1,794 miliar pada 31 Desember 2018. Budiman menjabat sebagai anggota DPR dari 1 Oktober 2009 hingga 30 September 2019, sempat mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2019 tetapi tidak terpilih.

Lonjakan harta paling signifikan terjadi antara 2018 hingga 2024. Kenaikan ini terjadi pascamasa jabatannya di DPR berakhir dan sempat menjadi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V pada 2021 atas penunjukan Menteri BUMN Erick Thohir.

Pernyataan Budiman yang menyebut hartanya hanya Rp1 miliar menuai reaksi beragam dari warganet di media sosial. Banyak yang mempertanyakan akurasi pernyataannya dan menilai bahwa ada ketidaksesuaian dengan data resmi LHKPN.

“Bisa-bisanya Budiman Sudjatmiko nanya kerja 10 tahun tabungan 1M kaya atau miskin. Kita kerja sampe mati juga belum tentu kekumpul segitu,” tulis pemilik akun X @notyourones.

“Budiman Sudjatmiko bener-bener goblok banget, nyamain pendapatan DPR yang 230 juta++ dengan UMR Jakarta yang 5 juta itu,” imbuh akun @Ikramsp_.

“Tolak ukur miskin itu apa? 1 miliar memang kaya, tapi kalau untuk pejabat 2 periode 10 tahun, itu kaya, miskin, atau tolol? -Budiman Sudjatmiko 2025,” sindir akun @rainbouwna.

Budiman Sudjatmiko memulai jejak politiknya sebagai aktivis yang lantang menentang pemerintahan Orde Baru. Ia mendirikan Partai Rakyat Demokratik sekitar 1994 dan kemudian ditangkap serta divonis 13 tahun penjara pada 1997 karena dianggap sebagai aktor intelektual dari peristiwa kerusuhan Kudatuli pada 27 Juli 1996.

Namun, ia hanya menjalani hukuman sekitar 3,5 tahun dan dibebaskan pada akhir 1999 setelah mendapat amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah bebas, Budiman melanjutkan pendidikan tinggi dengan mengambil kuliah Ilmu Politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris.

Pada 2004, Budiman justru memilih bergabung dengan PDIP dan terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2009 dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII. Ia duduk di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.

Dalam Pemilu 2024, Budiman yang merupakan kader PDIP membelot dan menyatakan dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Akibat deklarasi dukungan tersebut, ia dipecat oleh PDIP sebagai kader partai pada 24 Agustus 2023.

Kini, sebagai Kepala BP Taskin, Budiman memiliki tanggung jawab besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa dana negara sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan setiap tahun untuk program pengentasan kemiskinan tidak boleh terbuang percuma hanya untuk bantuan sosial dan uang tunai semata.

“Dana Rp540 triliun tidak boleh lagi terbuang percuma hanya untuk bantuan sosial dan uang tunai semata. Pola penyaluran bantuan langsung selama ini ibarat menabur garam ke lautan yang tidak meninggalkan dampak berkelanjutan,” ujar Budiman di kantor BP Taskin, Jakarta, pada Senin (24/11/2025).

Ironinya, jabatan yang diembannya justru berhadapan dengan pertanyaan publik terkait transparansi dan akurasi pernyataannya mengenai kekayaan pribadi. Hingga kini, Budiman Sudjatmiko belum memberikan klarifikasi resmi terkait perbedaan antara pernyataannya di media dengan data LHKPN yang tercatat di KPK.