Sejarah Kelam Terulang, Minna Padi dan Narada Kembali Terjerat Kasus Pasar Modal

, JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan dua petinggi perusahaan manajer investasi sebagai tersangka dalam kasus manipulasi reksadana. Komisaris Utama PT Narada Aset Manajemen (NAM) Made Adi Wibawa dan Direktur Utama PT Narada Adikara Indonesia berinisial DV diduga merancang transaksi perdagangan semu yang mendistorsi harga saham.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, pola perdagangan ini menciptakan gambaran palsu terhadap harga saham di pasar.

“Harga yang terbentuk di pasar tidak mencerminkan nilai fundamental yang sebenarnya,” kata Ade di Equity Tower, Jakarta.

Praktik semacam ini, lanjutnya, berpotensi menyesatkan investor yang mengandalkan harga pasar sebagai dasar keputusan investasi. Manipulasi harga menciptakan persepsi semu terhadap kinerja portofolio.

Dalam penanganan kasus ini, penyidik telah memeriksa 70 saksi, termasuk sejumlah ahli pasar modal. Proses penyidikan juga menghasilkan pemblokiran dan penyitaan sub-rekening efek dengan total nilai sekitar Rp207 miliar per Oktober 2025.

Kasus ini mengingatkan pada skandal serupa yang melibatkan kedua perusahaan pada 2019. Kala itu, PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) terciduk OJK karena memasarkan produk reksadana dengan janji imbal hasil pasti, padahal produk tersebut seharusnya mengikuti fluktuasi pasar.

MPAM menawarkan keuntungan 11 hingga 15 persen secara tetap. Pelanggaran ini memaksa OJK memerintahkan pembubaran enam produk reksadana MPAM pada November 2019. Nilai aset ambles drastis hingga tak mampu mengembalikan modal nasabah.

Beberapa nasabah menempuh jalur gugatan perdata. Ada pula yang melaporkan direksi Minna Padi ke kepolisian dengan tuduhan penipuan dan penggelapan dana investasi.

Narada Aset Manajemen juga mencatat catatan buruk di tahun yang sama. OJK menghentikan sementara penjualan produk reksadana Narada pada 13 November 2019 setelah perusahaan gagal bayar penyelesaian transaksi efek senilai puluhan miliar rupiah.

Pola yang digunakan Narada kala itu cukup berisiko: menaruh sebagian besar dana nasabah pada saham-saham berlikuiditas rendah dan fundamental lemah. Akibatnya, nilai aktiva bersih anjlok tajam.

OJK kemudian menjatuhkan sanksi tegas berupa pelarangan menambah nasabah baru dan mengelola produk baru. Izin usaha Narada sempat dicabut karena terbukti melanggar aturan pengelolaan dana investasi dan tidak mampu memenuhi kewajiban finansial.

Pada 2023, Narada kembali tersandung kasus gagal bayar dan dikenai denda hingga miliaran rupiah. Rekam jejak berulang ini menunjukkan lemahnya tata kelola internal di kedua perusahaan manajer investasi tersebut.

Penetapan tersangka kali ini menjadi sinyal bahwa otoritas mulai serius menindak pelaku manipulasi pasar modal. Namun, publik menanti langkah konkret untuk memastikan kasus serupa tak terulang di masa mendatang.