Usul Luhut ke Prabowo: Serahkan OJK dan Bursa ke Generasi Muda

, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia diserahkan kepada profesional muda yang independen.

Usulan ini muncul sebagai respons terhadap gejolak pasar modal Indonesia yang dipicu keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengubah bobot saham IHSG pada akhir Januari lalu.

“Saya malah berpikir, usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden, cari saja anak muda. Kenapa mesti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, kredibilitas, untuk menjadi pemimpin misalnya di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Menurut Luhut, reformasi di sektor pasar keuangan sangat krusial untuk mengembalikan kredibilitas makroekonomi Indonesia di mata investor global. DEN saat ini tengah mematangkan rancangan usulan kebijakan, dengan sebagian anggotanya melakukan studi banding ke negara-negara ASEAN terkait model pengelolaan bursa efek.

Meski demikian, Luhut menekankan bahwa sosok muda yang dipilih harus mendapat restu Prabowo dan memiliki akses pelaporan langsung setiap saat. Hal ini dianggap sebagai prasyarat utama untuk memulihkan kepercayaan pasar, terutama di hadapan penyedia indeks global seperti MSCI.

Mantan jenderal ini berkaca pada kesuksesan reformasi pasar di India. Ketika otoritas India berhasil membangun kredibilitas dan transparansi tata kelola, arus modal asing yang masuk melonjak tajam hingga sembilan kali lipat dibandingkan dana yang keluar.

Luhut meyakini kesuksesan serupa bisa direplikasi di Indonesia.

“Kemarin Morgan Stanley waktu bicara sama saya, mereka juga bilang kalau pemerintah commit seperti itu, melakukan independensi lebih bagus, transparansi lebih bagus, itu saya kira juga tidak terlalu sulit buat Indonesia, karena orang ingin di Indonesia ini,” klaimnya.

Selain pembenahan otoritas pengawas, upaya mendongkrak transparansi ekonomi juga didorong melalui digitalisasi. Luhut menyoroti kemajuan program teknologi pemerintahan (GovTech) yang disebutnya sempat membuat pihak MSCI terkejut.

Saat ini, implementasi GovTech telah berjalan di Banyuwangi dan sedang dalam tahap uji coba di 40 kabupaten serta di tingkat provinsi di Bali. Pemerintah menargetkan peluncuran skala nasional pada Oktober mendatang.

Luhut meramalkan kombinasi perbaikan tata kelola, komitmen program presiden, serta transparansi berbasis digital akan membawa prospek solid bagi perekonomian dan pasar modal ke depan.

“Jadi, market kita saya kira akan bagus ke depan. Tapi tidak bisa lagi digoreng-goreng seperti yang kemarin-kemarin,” tutup Luhut.