Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh

, Surabaya — Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, H. Chusni Mubarok, S.H., M.M., M.H., menyambut baik pelunasan total kewajiban surat utang negara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp640 triliun yang dituntaskan pemerintah pada Agustus 2026.

Menurutnya, capaian ini bukan sekadar catatan administrasi keuangan negara, melainkan penanda penting berakhirnya beban fiskal yang mengakar sejak krisis moneter 1997-1998.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan penuntasan kewajiban ini dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (18/9/2026). Total obligasi yang diterbitkan pemerintah saat menangani krisis 1997-1998 mencapai Rp640 triliun, terbagi dalam dua skema, yakni obligasi rekapitalisasi perbankan yang telah lunas sejak Juli 2020.

Kemudian, obligasi khusus penanganan BLBI yang baru tuntas pada Juli-Agustus 2026, dengan dukungan setoran surplus Bank Indonesia tahun buku 2025 sebesar Rp55 triliun yang disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Ini adalah penutupan salah satu babak paling berat dalam sejarah fiskal bangsa kita. Hampir tiga dekade negara menanggung beban warisan krisis 1997-1998, dan hari ini kita menyaksikan babak itu resmi ditutup. Ini bukan prestasi satu tahun, tapi hasil akumulasi kedisiplinan fiskal lintas pemerintahan yang akhirnya mencapai titik final di era Presiden Prabowo,” ujar Chusni.

Ruang Fiskal Lebih Lega 

Chusni menyoroti dampak konkret dari lunasnya kewajiban ini terhadap postur anggaran negara ke depan. Menurutnya, selama ini negara harus mengalokasikan porsi anggaran untuk menutup cicilan pokok dan bunga surat utang warisan krisis, sehingga ruang fiskal untuk belanja produktif menjadi lebih terbatas.

“Dengan tuntasnya kewajiban ini, pemerintah tidak lagi perlu mengalokasikan dana untuk menutup sisa pokok surat utang tersebut. Ini artinya ruang fiskal kita jauh lebih lega untuk dialihkan ke program-program produktif yang langsung dirasakan rakyat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sampai program ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan yang selama ini kita perjuangkan,” katanya.

Sebagai legislator yang mengawal isu ekonomi di tingkat provinsi, Chusni juga menggarisbawahi aspek kelembagaan dari pencapaian ini, yakni sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengelola kewajiban negara secara bertanggung jawab.

“Pelunasan ini terjadi karena ada koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia. Ketika BI mencatatkan surplus, sesuai amanat undang-undang, surplus itu dikembalikan untuk membayar kewajiban negara. Ini contoh tata kelola fiskal-moneter yang sehat dan taat asas, bukan pengelolaan yang serampangan,” jelasnya.

Refleksi Perjalanan Reformasi Ekonomi

Chusni turut mengajak masyarakat memaknai momentum ini sebagai bagian dari perjalanan panjang reformasi ekonomi Indonesia sejak krisis 1998. Ia menilai, keberhasilan menuntaskan warisan krisis yang sempat mengguncang fondasi perbankan nasional adalah bukti ketahanan dan kedewasaan pengelolaan ekonomi bangsa.

“Krisis 1997-1998 dulu nyaris meruntuhkan sistem perbankan kita. Tapi dari krisis itu, negara ini justru belajar dan terus melakukan reformasi struktural hingga bisa terus membangun sampai hari ini,” ujarnya.

“Lunasnya utang BLBI adalah simbol bahwa apa pun beban sejarah yang kita warisi, bangsa ini punya kapasitas untuk menyelesaikannya dengan disiplin dan kerja keras, bukan dengan gali lubang tutup lubang,” lanjut Chusni.

Menutup pernyataannya, Chusni mengaitkan capaian nasional ini dengan optimismenya terhadap perekonomian Jawa Timur ke depan.

Ia berharap ruang fiskal yang lebih longgar di tingkat pusat dapat berdampak positif melalui alokasi anggaran dan program-program strategis yang menyentuh langsung sektor riil di daerah, termasuk UMKM dan ekonomi kerakyatan yang menjadi fokus kerjanya di Komisi B DPRD Jawa Timur.

“Kita di daerah tentu berharap ruang fiskal yang lebih sehat ini pada akhirnya berdampak pada semakin kuatnya dukungan pusat terhadap program-program ekonomi kerakyatan di daerah, mulai dari KUR, UMKM naik kelas, sampai penguatan koperasi desa. Fondasi ekonomi nasional yang makin kokoh adalah kabar baik bagi kita semua,” pungkas Chusni.