PDIP Gelar Rakernas & HUT ke-53: Menegaskan Sebagai “Partai Penyeimbang” di Tengah Lika-Liku Politik Nasional

, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 pada 10–12 Januari 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Agenda ini dipandang oleh para pengurus sebagai momentum penting untuk menegaskan peran strategis partai berlambang banteng tersebut sebagai kekuatan penyeimbang dalam peta politik nasional yang kian dinamis pascapemilu dan pascapenetapan kabinet baru.

Rakernas PDIP bukanlah sekadar pertemuan internal rutin tahunan. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pertemuan ini sekaligus menjadi ruang untuk konsolidasi, evaluasi, dan perumusan sikap politik partai dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Hasto menegaskan bahwa posisi sebagai partai penyeimbang berarti PDIP harus memadukan kritik yang membangun dengan kerja nyata di tengah rakyat.

“Rakernas ini bukan sekadar agenda internal, tetapi kewajiban moral dan politis untuk merumuskan sikap PDIP atas berbagai persoalan bangsa,” ujar Hasto Kristiyanto saat memberi keterangan pers di Jakarta, Jumat (9/1). Dalam rakernas itu, sejumlah isu besar dijadwalkan dibahas secara komprehensif: dari geopolitik global, krisis ekologis, hingga persoalan korupsi, ekonomi, dan penegakan hukum.

Pembahasan isu-isu strategis ini menandai tekad PDIP untuk tampil tidak hanya sebagai kekuatan politis di dalam parlemen, tetapi sebagai aktor yang mengartikulasikan aspirasi publik sekaligus memberikan arah dalam debat nasional yang lebih luas. Rakernas ini juga menjadi lanjutan dari keputusan Kongres ke-VI PDIP yang berlangsung pada Agustus 2025 lalu, menegaskan partai berkomitmen terhadap konsistensi ideologi dan strategi politiknya di tengah konstelasi baru pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Tema Moral & Filosofi Ideologi

Rakernas mengangkat tema besar “Satyam Eva Jayate”, frase berbahasa Sanskerta yang berarti “Kebenaran akan Menang”, serta sub-tema “Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya”. Hasto menyampaikan bahwa tema ini bukan semata slogan, tetapi pesan moral yang ingin menegaskan kembali ciri khas ideologis PDIP, yakni kombinasi antara keteguhan prinsip, keberpihakan pada rakyat, serta keberanian bersikap kritis dalam era digital yang sarat disinformasi.

Menurut Hasto, kutipan “Di Sanalah Aku Berdiri” yang terinspirasi dari lirik lagu Indonesia Raya menggambarkan ketahanan dan loyalitas partai terhadap prinsip kerakyatan di tengah tekanan pragmatisme politik yang semakin kuat. Nilai ini ditujukan untuk kader muda dan seluruh jajaran struktural sebagai landasan moral dalam memperjuangkan keadilan dan hak rakyat tanpa mudah terombang-ambing oleh fluktuasi politik jangka pendek.

Sikap PDIP bukan hanya retorika dalam forum tertutup. Partai ini menegaskan kerja nyata dalam berbagai aksi sosial, khususnya dalam penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sulawesi Utara, dan Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana (Baguna PDIP) disebut aktif dalam memberikan bantuan dan mitigasi—upaya yang dimaknai sebagai bukti keberpihakan PDIP kepada rakyat kecil yang terus diuji oleh rentetan bencana alam.

Langkah ini menunjukkan bahwa PDIP berupaya melampaui simbolisme politik dan masuk ke ranah kerja lapangan, sesuatu yang ingin ditonjolkan menjelang rakernas dan peringatan HUT. Label sebagai partai penyeimbang dalam konteks ini berarti mampu menjadi jembatan antara suara rakyat di akar rumput dengan dinamika kebijakan nasional yang sedang berlangsung.

Pertaruhan Politik di Tahun Politik

Rakernas PDIP juga memberi sinyal kuat tentang arah strategi politik partai menjelang gelombang politik yang lebih besar pada 2026–2027. Di tengah pemerintahan yang baru, PDIP memilih posisi yang tidak tergabung dalam kabinet pemerintahan namun tetap aktif memberi masukan kebijakan dan kritik yang konstruktif. Hal ini sejalan dengan gagasan balance of power dalam demokrasi — menjaga jarak dari kekuasaan eksekutif sambil berperan mengawasi dan mengkritisi demi kepentingan publik.

Dalam konteks ini, posisi partai penyeimbang memiliki dua tantangan sekaligus peluang: pertama, menjaga relevansi di tengah perubahan kekuatan politik nasional; kedua, mempertahankan dukungan konstituen tanpa kehilangan identitas ideologisnya. Strategi seperti ini, jika dijalankan dengan konsisten, dapat memperluas basis dukungan PDIP sekaligus memperkuat citra sebagai kekuatan politik yang mandiri, berpihak pada rakyat, namun tetap rasional dalam konstruksi kebijakan.

Pengamat politik menilai rakernas ini mencerminkan refleksi lebih luas tentang bagaimana partai politik di Indonesia mencoba mengadaptasi peran mereka di era pascapemilu dan setelah masa pemerintahan sebelumnya berakhir. PDIP, yang sempat menjadi dominan dalam laku politik nasional selama era pemerintahan Jokowi, kini tengah menyusun posisi baru yang relevan di tengah pemerintahan berbeda. Konsep partai penyeimbang memberi sinyal bahwa PDIP tidak memilih oposisi kaku atau kolaborasi penuh, tetapi mencoba mengambil posisi tengah yang kritis.

Namun, strategi semacam ini tidak tanpa risiko. Menjadi penyeimbang berarti PDIP harus menjaga keseimbangan antara kritik tajam dan kerja sama kebijakan, serta konsisten dalam menegaskan nilai-nilai dasar ideologinya tanpa terjerumus ke pragmatisme politik semata.