IHSG Anjlok, Petinggi OJK Kompak Mundur, Ini Daftar Namanya

, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi pada Jumat (30/1/2026) usai terjadi gejolak hebat di pasar saham Indonesia. Total ada empat pejabat yang menyatakan mundur dari jabatannya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar lebih dulu menyampaikan pengunduran diri bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.

Dalam waktu yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon IB Aditya Jayaantara juga menyatakan hal serupa.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan bagi institusi OJK.

Selang beberapa jam di hari yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

“Proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” tulis OJK dalam keterangan tertulis.

OJK menegaskan bahwa pengunduran diri para pejabat tersebut tidak mempengaruhi stabilitas organisasi maupun pelaksanaan tugas pengawasan sektor jasa keuangan.

Untuk sementara waktu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan yang ditinggalkan akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku.

Sebelum pejabat tinggi OJK, pengunduran diri sudah lebih dulu disampaikan oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman pada Jumat pagi. Iman menyampaikan keputusannya melalui video di kanal YouTube resmi BEI.

Pengunduran diri sejumlah petinggi di OJK terjadi setelah bergulirnya polemik Morgan Stanley Capital International. Polemik itu meletus setelah MSCI memutuskan untuk membekukan saham Indonesia dari rebalancing indeks periode Februari-Maret 2026.

Keputusan internal freeze itu mencakup pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factor dan Number of Shares, menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes, serta membekukan perpindahan emiten antar-segmen ukuran.

Berbarengan dengan itu, MSCI menyampaikan peringatan bahwa status saham Indonesia dapat turun dari posisi emerging market ke frontier market apabila transparansi data dan metodologi free float tidak dibenahi hingga Mei 2026.

Hal itu memicu aksi panic selling dan mendorong arus keluar dana asing secara masif. Imbasnya, IHSG anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026). Namun per Jumat (30/1/2026), IHSG mengalami rebound.

Pernyataan MSCI dinilai pasar sebagai sinyal negatif terhadap prospek aliran dana asing ke pasar saham domestik, khususnya ke saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan yang menjadi tulang punggung indeks.

MSCI menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan index turnover dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperbaiki transparansi, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan kepada para menteri ekonomi usai IHSG tersengat sentimen ultimatum MSCI.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kinerja IHSG kini sudah membaik terlihat dari beberapa saham sudah masuk jalur hijau. Hal itu kendati pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain mengubah penilaiannya ke pasar saham Indonesia, seperti Goldman Sachs dan UBS.

“Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau,” terang Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Pertama, percepatan demutualisasi BEI. Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini. Upaya ini meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di BEI, antara pengurus bursa dan anggota bursa serta mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

Kedua, penaikan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Hal itu untuk menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan ditargetkan Maret 2026.

Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8 persen ke 20 persen untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI. Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026.
Kelima, suntikan likuiditas. BPI Danantara dan dana institusi besar seperti Taspen dan BPJS akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.