Mensos Alokasikan Rp17,5 Triliun untuk Bansos Sembako dan PKH

, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyiapkan dua jenis bantuan sosial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026. Total anggaran yang dialokasikan mencapai hampir Rp20 triliun.

Bantuan pertama adalah bansos reguler berupa sembako dan Program Keluarga Harapan yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp17,5 triliun.

“Yang pertama adalah bansos reguler, yaitu Bansos Bantuan Sembako dan Program Keluarga Harapan, yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar 17,5 triliun,” kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Bantuan kedua adalah bansos adaptif untuk kebencanaan. Alokasi dana mencapai Rp2,3 triliun.

“Kemudian yang kedua adalah bansos adaptif. Yang pertama ini bansos adaptif untuk bansos kebencanaan, termasuk untuk Sumatera dan juga untuk bencana di beberapa tempat lain dengan nilai lebih daripada Rp 2,3 triliun,” jelasnya.

Gus Ipul juga mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi sosial sebesar Rp20 triliun. Hingga saat ini, lebih dari Rp17 triliun sudah tersalurkan.

“Lalu yang berikutnya dalam anggaran kami juga untuk bansos yang sifatnya atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Secara keseluruhan nilainya adalah Rp 20 triliun. Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari Rp 17 triliun,” ucapnya.

Sisanya akan disalurkan bertahap pada Januari, Februari, dan Maret. Penyaluran akan berlanjut hingga menjelang Lebaran dan dilanjutkan pada triwulan kedua di bulan April, Mei, dan Juni.

Mensos menegaskan data penerima bansos bersifat dinamis. Penerima di triwulan pertama bisa berbeda dengan triwulan berikutnya karena mengacu pada data tunggal yang dimutakhirkan berkelanjutan oleh Badan Pusat Statistik.

“Penerima manfaat itu sifatnya dinamis, karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan ketiga tidak dapat, atau sebaliknya,” katanya.

Gus Ipul membuka partisipasi masyarakat untuk ikut memutakhirkan data sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ada dua jalur yang bisa ditempuh untuk mengajukan usul sanggah.

Jalur pertama adalah jalur formal melalui RT/RW, kelurahan, Dinas Sosial, hingga ditandatangani bupati atau wali kota. Setelah itu baru diproses bersama BPS.

Jalur kedua dibuka seluas-luasnya untuk partisipasi masyarakat. Mensos mengundang masyarakat memberikan usul atau sanggah terhadap data penerima bansos melalui tiga kanal.

“Pertama lewat command center kami yang beroperasi selama 24 jam di 021-171. Yang kedua ada WA center kami, nanti nomornya akan kita susulkan. Dan yang ketiga ada aplikasi Cek Bansos, di mana semua masyarakat bisa melakukan usul sanggah di situ,” imbuhnya.