Konflik Timur Tengah Ancam Jebol APBN, tapi Pemerintah Tetap Lindungi Dana MBG

, Jakarta – Di tengah tekanan fiskal yang kian berat akibat eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah, pemerintah menegaskan tidak akan menyentuh anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dua program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dinyatakan aman dari pemangkasan, meskipun defisit APBN 2026 berpotensi melampaui batas 3 persen terhadap produk domestik bruto.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bergeming. Ia menyebut program-program prioritas Prabowo dirancang sebagai investasi jangka panjang, sehingga tidak semestinya terganggu oleh gejolak global yang sifatnya sementara.

“Program unggulan tidak ada yang dirubah, semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang,” kata Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Sebagai gantinya, pemerintah akan menggeser pisau efisiensi ke pos-pos lain di kementerian dan lembaga (K/L). Airlangga menyebut sejumlah jenis belanja yang masuk radar pemangkasan, mulai dari belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, hingga pengadaan peralatan.

Meski demikian, ia belum bersedia merinci angka pasti penghematan yang ditargetkan. Pemerintah, katanya, masih menunggu perkembangan harga minyak dunia dan pergerakan pasar keuangan sebelum mengunci angka efisiensi.

“Efisiensi itu bisa macam-macam. Dari masing-masing K/L juga ada program yang bisa disisir,” ujarnya.

Yang menarik, Airlangga juga mengklarifikasi pernyataannya pekan lalu soal kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan batas defisit di atas 3 persen. Ia menegaskan opsi itu hanya berlaku jika krisis geopolitik benar-benar berlarut-larut dan tidak terkendali.

Untuk saat ini, jalan yang dipilih adalah pemotongan belanja, bukan pelonggaran batas defisit.

“Terkait dengan skenario, itu adalah skenario saat kita krisis. Langkah yang diambil per hari ini adalah memotong anggaran supaya kita tidak lewat dari 3%,” ungkap Airlangga.

Pemerintah tampaknya bermain dengan kalender. Airlangga merinci proyeksi defisit berdasarkan asumsi durasi konflik, mulai dari lima bulan, enam bulan, hingga sepuluh bulan atau sampai penghujung tahun anggaran. Selama durasi perang belum melewati ambang lima bulan, kerangka fiskal 3 persen masih akan dipertahankan lewat intervensi pemotongan belanja.

Konflik Israel-AS dengan Iran sendiri, kata Airlangga, baru memasuki minggu kedua per Senin lalu. Artinya, perhitungan teknis pemerintah soal kapan harus menarik rem darurat fiskal masih jauh dari titik kritis.

Di sinilah letak persoalan yang lebih dalam. Pemerintah berhadapan dengan dua tarikan sekaligus menjaga program prioritas politik tetap berjalan penuh, sekaligus memastikan batas defisit tidak jebol di mata pasar dan lembaga keuangan internasional. Dua hal yang bisa berjalan bersamaan, tapi hanya selama tekanan eksternalnya tidak memburuk lebih cepat dari perkiraan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026, Airlangga telah membeberkan tiga skenario risiko fiskal. Pada skenario paling ringan, harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level US$86 per barel dengan kurs Rp17.000 per dolar AS, defisit sudah menyentuh 3,18 persen terhadap PDB. Skenario moderat dengan ICP US$97 dan kurs Rp17.300 mendorong defisit ke 3,53 persen. Adapun skenario terburuk, ICP US$115 dan kurs Rp17.500, akan menghasilkan defisit 4,05 persen.

“Defisit sulit dipertahankan kecuali memotong belanja,” kata Airlangga dalam sidang kabinet tersebut.

Ia juga menyinggung preseden Perppu yang diterbitkan saat pandemi Covid-19, yang saat itu memberikan kelonggaran kepada pemerintah untuk mendorong defisit jauh melampaui batas normal. Namun ia menekankan bahwa penerbitan Perppu adalah keputusan politik dengan pertimbangan waktu yang sangat ketat.