Isu Reshuffle Menyingkirkan ‘Orang Jokowi’ Beredar, Begini Respons Tegas Istana
- Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan belum ada pembahasan mengenai reshuffle kabinet, membantah isu yang menyebut perombakan untuk menyingkirkan menteri dekat Jokowi
- Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut reshuffle dapat mengindikasikan upaya Prabowo menyingkirkan loyalis ganda, termasuk Menko PMK Pratikno yang dianggap orang kepercayaan Jokowi
- Jamiluddin mengingatkan agar Prabowo tidak menggunakan pendekatan keluargaisme dalam reshuffle dan harus menyatakan secara terbuka jika ada promosi berbasis kompetensi
, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah keras adanya pembahasan terkait rencana perombakan kabinet di lingkaran kepresidenan. Pernyataan ini disampaikan saat ia menanggapi isu reshuffle yang beredar luas, Selasa (3/2/2026).
“Belum ada, belum. Belum ada,” kata Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia memberikan jawaban serupa ketika wartawan menanyakan kabar yang menyebut reshuffle akan digunakan sebagai momentum untuk menyingkirkan menteri yang dianggap dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Belakangan ini, isu reshuffle Kabinet Merah Putih memang menguat. Sejumlah pengamat menilai perombakan tidak hanya soal evaluasi kinerja, tetapi juga membawa pesan politik tertentu.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan reshuffle bisa menjadi indikasi Prabowo Subianto ingin menyingkirkan orang kepercayaan Jokowi dari jajaran kabinet.
Salah satu nama yang sering disebut dalam dugaan ini adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
“Reshuffle itu juga mengindikasikan ada upaya menyingkirkan orang-orang kepercayaan Jokowi. Salah satunya Pratikno, yang bila jadi di-reshuffle menjadi indikasi penyingkiran kepercayaan Jokowi,” kata Jamiluddin kepada Suara.com, Rabu (28/1/2026).
Menurut Jamiluddin, langkah tersebut memang wajar dilakukan karena loyalitas ganda dinilai berbahaya bagi kepemimpinan Prabowo.
“Upaya menepikan orang-orang Jokowi kiranya memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab, mereka ini penganut loyalis ganda,” ujarnya.
Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan agar Prabowo tidak terjebak dalam pendekatan keluargaisme saat melakukan reshuffle. Ia khawatir hal itu justru menimbulkan persepsi negatif di publik.
“Kalau pun keluarga dipromosikan menjadi menteri atau deputi di BI, semata karena kompetensi. Hal itu perlu dinyatakan secara terbuka agar publik tidak berspekulasi terhadap kepemimpinan Prabowo,” ujar Jamiluddin.
Ia menambahkan, dengan pendekatan yang tepat, Prabowo bisa menjaga jarak dari bayang-bayang kepemimpinan sebelumnya sekaligus tetap memperoleh penghormatan dari rakyat.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
