Menteri HAM Pigai Curhat Uang Pribadi Habis untuk Bansos, Kementerian Tak Punya Anggaran

, Jakarta – Natalius Pigai duduk di hadapan anggota Komisi XIII DPR. Senin siang (2/2), Menteri HAM itu membuka pernyataan dengan curhat yang mengejutkan. Uang pribadinya habis.

“Saya sendiri, Pak, Pimpinan Dewan dengan anggota, saya sendiri uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara,” katanya.

Pigai menjelaskan situasi yang dihadapi kementeriannya. Setiap kali terjadi gempa atau konflik sosial di sebuah wilayah, Kementerian HAM tidak bisa langsung bertindak. Sistem penganggaran yang mengandalkan Surat Perjalanan Dinas tidak memungkinkan respons cepat.

Dia mengaku menggunakan gaji pribadinya untuk memberi bantuan. Pigai mengatakan tidak masalah jika dia berlatar belakang pengusaha. Tapi dengan latar belakang aktivis, dia butuh menyimpan uang untuk masa depan.

“Nah, kalau saya pengusaha sih bolehlah, saya bisa ambil dari uang pribadi. Tapi saya ini aktivis, Pak. Saya perlu saving untuk masa depan,” ujarnya.

Setiap kali mengusulkan bantuan sosial, Kementerian HAM kerap diarahkan ke kementerian atau lembaga lain. Pigai menegaskan pihaknya tidak punya anggaran khusus untuk penyaluran bansos ke masyarakat.

Pigai juga menegaskan komitmennya untuk transparansi di lingkungan Kementerian HAM. Ia menyatakan melarang keras staf memberikan uang kepadanya.

“Saya satu-satunya menteri, sejauh yang saya pahami, saya haramkan pemberian uang dari staf ke saya. Dan itu saya sudah buktikan selama satu setengah tahun saya jadi menteri. Haram, Pak. Hukumnya haram,” tegasnya.

Dalam rapat yang sama, Pigai juga mengaku rindu bertemu pimpinan Komisi XIII DPR. Ia mengatakan sejak pertemuan pertama hampir satu tahun lalu, hubungan yang terjalin terasa adem ayem dan tidak sesuai dengan jiwanya yang membutuhkan tantangan.

“Saya merasa kangen juga bertemu dengan bapak, ibu pimpinan DPR dan setelah pertemuan kita pertama dulu, hampir satu tahun sangat adem ayem, tidak sesuai dengan jiwa Menteri HAM Natalius Pigai. Harus ada challenge juga,” tuturnya.

Pigai menegaskan anggaran penanganan kasus HAM di kementeriannya sudah memadai dan cukup. Yang tidak ada hanya anggaran untuk bantuan sosial.

“Terima kasih banyak sudah dikasih. Kapan saja, kecuali kalau Kementerian HAM tidak menangani kasus, boleh dimaki-maki, Pak. Boleh dimarah-marah. Karena kami ada anggaran mau penanganan konflik sosial, ras, etnik, agama kami sudah ada anggaran,” katanya.

Curhat Pigai ini menjadi ironi tersendiri. Awal menjabat sebagai Menteri HAM pada Oktober 2024 lalu, dia sempat meminta anggaran Rp20 triliun. Ketika itu, Pigai mengatakan pembangunan HAM mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik.

Pembangunan HAM, kata dia, tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil. Dia berencana membangun 10 pusat studi HAM, tiga jurusan HAM, menggiatkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Presiden Prabowo memangkas habis pos anggaran di berbagai kementerian pada tahun 2025. Kementerian HAM mendapat pagu anggaran Rp113,8 miliar setelah mendapat pemangkasan Rp60,4 miliar.

Pigai menerima keputusan itu. Dia menganggap Prabowo punya pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang lebih luas.

Tapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Tanpa anggaran bansos, Menteri HAM yang pernah menjadi Komisioner Komnas HAM itu harus merogoh kocek sendiri saat melihat masyarakat membutuhkan bantuan.