Bulog Menuju Era Baru: Dari BUMN Berorientasi Profit ke Badan Otonom Pengendali Pangan

, JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani membuka suara terkait kelanjutan rencana transformasi kelembagaan Bulog dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan otonom. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Rizal menegaskan bahwa pembahasan mengenai perubahan status kelembagaan tersebut masih berlangsung intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama Komisi IV DPR RI.

“Jadi mohon waktu dan sabar saja, insyaallah dalam waktu dekat akan segera ada kepastiannya,” ujar pensiunan TNI berpangkat letnan jenderal ini.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan Bulog sebagaimana era Orde Baru, khususnya pada masa kepemimpinan Bustanil Arifin yang menjabat sebagai Kepala Bulog periode 1978–1993.

Rizal menjelaskan bahwa ke depannya, Bulog tidak hanya fokus mengurus logistik beras, melainkan memperluas cakupan ke berbagai bahan pokok lainnya demi menjamin kemandirian pangan nasional.

“Yang namanya mandiri itu kan kita harus pegang sendiri beras, minyak, gula, tepung, telur, daging, dan sebagainya. Jadi harus kita pegang sendiri, jangan dipegang orang lain,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah transformasi ini berarti akan menggantikan badan pangan yang sudah ada, Rizal tidak memberikan penjelasan lebih rinci. Ia hanya menyatakan bahwa Bulog berada dalam posisi siap melaksanakan arahan pemerintah.

Wacana transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom mulai menguat sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Rencana ini bertujuan mengubah orientasi Bulog dari entitas yang mencari profit menjadi lembaga yang sepenuhnya fokus pada fungsi public service obligation (PSO) dalam mengelola ketahanan pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyampaikan perlunya dilakukan transformasi kelembagaan terhadap BUMN Pangan. Dengan perubahan status ini, Perum Bulog tidak lagi mengejar keuntungan dalam menjalankan fungsinya menyerap hasil pertanian seperti gabah, padi, dan jagung.

“Untuk mencapai swasembada pangan itu, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi.”

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (21/11/2024) lalu.

Zulhas menambahkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian di bawahnya telah sepakat untuk mengubah status kelembagaan Bulog agar lebih optimal dalam menjalankan fungsi stabilisasi harga dan ketersediaan pangan.

Transformasi Bulog menjadi badan otonom diharapkan dapat mengembalikan peran strategis lembaga ini sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Sebagai badan otonom, Bulog akan memiliki keleluasaan dalam menjalankan fungsi PSO tanpa terbebani target profit yang selama ini menjadi kewajiban BUMN.

Model badan otonom memungkinkan Bulog beroperasi dengan dukungan anggaran negara secara penuh untuk kepentingan publik, tanpa harus mempertimbangkan aspek komersial yang kadang bertentangan dengan misi sosialnya.

Dengan status baru tersebut, Bulog akan lebih fokus pada pengendalian harga pangan strategis, penyerapan hasil panen petani dengan harga yang adil, pengelolaan cadangan beras pemerintah, serta distribusi pangan murah untuk masyarakat kurang mampu.

Rencana ini sejalan dengan komitmen pemerintah Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional. Presiden menginginkan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor untuk bahan pangan strategis dan mampu mengendalikan sendiri seluruh rantai pasokan pangan.

Transformasi Bulog menjadi bagian penting dari strategi besar pemerintah dalam membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh dan mandiri. Dengan mengembalikan Bulog ke fungsi aslinya seperti era kejayaan di bawah Bustanil Arifin, diharapkan stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani dapat terjaga secara bersamaan.

Kepastian mengenai transformasi ini ditunggu oleh berbagai pihak, terutama para petani dan pelaku usaha di sektor pangan. Perubahan status kelembagaan ini tidak hanya berdampak pada struktur organisasi Bulog, tetapi juga akan membawa perubahan mendasar dalam strategi pengelolaan pangan nasional.

Pembahasan dengan DPR RI, khususnya Komisi IV yang membidangi pertanian dan pangan, menjadi kunci penentu kelancaran proses transformasi ini. Dukungan legislatif sangat penting mengingat perubahan status dari BUMN menjadi badan otonom memerlukan landasan hukum yang kuat.

Ahmad Rizal Ramdhani optimistis bahwa dalam waktu dekat akan ada kejelasan mengenai transformasi Bulog. Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo dan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, Bulog siap menjalani babak baru sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.