Prabowo Konfirmasi Hadiri Rapat Perdana Board of Peace Bentukan Trump

, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dipastikan menghadiri rapat perdana Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi kehadiran Prabowo pada pertemuan 19 Februari mendatang.

“Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir,” kata Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Rabu.

Keputusan Prabowo datang langsung sejak awal ini tampaknya bukan cuma formalitas diplomatik biasa. Jakarta ingin punya suara sejak forum ini dibangun, bukan sekadar mengangguk di tengah permainan yang sudah terlanjur berjalan.

Nabyl menegaskan kehadiran Prabowo mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak pembentukan dewan tersebut. Indonesia akan memanfaatkan forum ini untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil dan mendorong pemulihan Gaza.

“Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sudah mengonfirmasi adanya undangan dari Washington. Namun, saat itu dia belum memastikan apakah Prabowo akan hadir atau tidak.

“Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” kata Prasetyo kepada wartawan, Senin pekan lalu.

Prasetyo bahkan berharap kunjungan Prabowo bisa dimanfaatkan untuk menandatangani kesepakatan tarif dagang AS-Indonesia. Indonesia masih menunggu jadwal pasti kapan penandatanganan kesepakatan itu digelar.

“Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” tambahnya.

Rencana keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace ini menjadi sinyal bahwa Jakarta tidak ingin terlambat masuk ke meja perundingan soal Gaza dan Palestina. Apalagi dengan skema solusi dua negara yang selama ini menjadi posisi resmi pemerintah Indonesia.