Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Prabowo Minta Mendagri Bertindak

, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencopot Bupati Aceh Selatan yang tetap berangkat umrah di tengah kondisi daerahnya yang dilanda bencana alam.

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat penanganan bencana Aceh. Ia menilai keputusan kepala daerah meninggalkan wilayah saat masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpin merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi.

Prabowo menegaskan, pemimpin daerah wajib berada di lokasi bencana untuk mengoordinasikan bantuan dan memastikan keselamatan warga.

Menurut Prabowo, keberangkatan umrah Bupati Aceh Selatan saat banjir dan longsor melanda wilayahnya mencerminkan kelalaian dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut setara dengan meninggalkan tanggung jawab di saat krisis.

“Dalam situasi darurat, kepala daerah harus memprioritaskan keselamatan rakyat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan tugas,” tegas Prabowo.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri diketahui tidak memberikan izin umrah kepada Bupati Aceh Selatan karena daerah tersebut berada dalam status tanggap bencana.

Kemendagri juga telah memerintahkan yang bersangkutan untuk segera kembali ke tanah air guna menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.

Kasus ini turut mendapat sorotan dari partai politik pengusung. Partai Gerindra telah mencopot Bupati Aceh Selatan dari jabatan Ketua DPC sebagai bentuk sanksi internal. Langkah tersebut diambil untuk menjaga disiplin dan etika kepemimpinan kader partai.

Hingga kini, Kementerian Dalam Negeri masih mengkaji langkah administratif lanjutan terkait permintaan Presiden Prabowo, termasuk kemungkinan pemberhentian kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.