Dipandang On the Track, GMPK Madura Raya Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Prabowo

, Jakarta – Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terus menuai diskusi hangat di ruang publik. Menanggapi diskursus tersebut, Koordinator Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) Madura Raya, Muchlas Samorano, menyatakan apresiasi dan dukungannya. Menurutnya, target tersebut bukanlah sekadar angka politik yang “melangit”, tapi sebuah visi yang memiliki landasan rasional dan teknokratis yang kuat.

Muchlas menekankan, optimisme Presiden Prabowo perlu dilihat dalam konteks dialog kebijakan yang sehat. Muchlas mengapresiasi sebuah momen yang menurutnya justru menunjukkan kematangan diskursus kebijakan nasional. Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan, ekonom senior, dan anggota Dewan Energi Nasional, secara terbuka mempertanyakan kelayakan target 8% kepada Presiden Prabowo. Mernariknya, Presiden merespons tantangan dari ekonom senior itu dengan data konkret, bukan lagi dengan jargon.

Bukan Trickle-Down, Tapi Bottom-Up

Muchlas menjelaskan, strategi ekonomi yang ditempuh pemerintah saat ini bergeser dari model trickle-down effect yang konvensional menuju pendekatan bottom-up aggregate demand. Program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, dan pembangunan 3 juta rumah, dan sebagainya, adalah instrumen fiskal yang dirancang untuk menyuntikkan daya beli langsung ke tingkat akar rumput.

“Kita harus melihat ini sebagai investasi pada manusia dan sirkulasi ekonomi lokal. Misalnya, proyeksi 30 ribu dapur untuk program MBG bukan hanya soal memberi makan, tapi soal membuka 1,5 juta lapangan kerja langsung dan menyerap produksi petani lokal. Ini adalah mesin pertumbuhan dari bawah yang selama ini jarang disentuh secara masif,” ujar Muchlas.

Salah satu poin krusial yang diapresiasi Muchlas adalah fokus pada renovasi sekolah dan digitalisasi pendidikan. Muchlas mencatat bahwa pemerintah telah menargetkan renovasi 17 ribu sekolah pada 2025 yang akan terus meningkat hingga 300 ribu sekolah pada 2029.

“Chatib Basri benar bahwa human capital adalah kunci pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah menjawabnya secara nyata. Pemasangan interactive flat panel di lebih dari 288 ribu sekolah adalah bukti bahwa aspek fisik dan digital digarap serentak. Jika kualitas pendidikan merata, maka efisiensi tenaga kerja kita akan meningkat, dan itu adalah bahan bakar utama untuk mencapai angka 8%,” tambahnya.

Menanggapi kekhawatiran mengenai tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di angka 6,3, yang berarti investasi kita belum cukup efisien, Muchlas menilai model eksekusi Presiden Prabowo adalah solusinya. Ia mencontohkan, mekanisme dana renovasi sekolah yang dikirim langsung ke kepala sekolah dan komite sekolah.

“Ini adalah langkah cerdas untuk memangkas jalur birokrasi yang panjang dan rawan kebocoran. Dengan desentralisasi eksekusi, setiap rupiah yang dikeluarkan APBN memiliki daya ungkit yang lebih besar terhadap ekonomi lokal. Inilah cara kita menurunkan ICOR secara gradual, dengan meningkatkan efisiensi belanja negara,” terangnya.

Belajar dari Preseden Global

Muchlas menepis anggapan bahwa target 8% adalah kemustahilan sejarah. Ia lalu merujuk pada keberhasilan China, Vietnam, dan India yang mampu menjaga tren pertumbuhan tinggi melalui kombinasi investasi infrastruktur dan penguatan basis konsumsi domestik.

“Presiden menyebutkan bahwa 8% adalah rata-rata lintasan pertumbuhan. China tidak langsung tumbuh 13% dalam sehari, mereka membangun fondasinya. Dengan hilirisasi industri yang terus diperkuat dan program pemberdayaan ekonomi desa seperti kampung nelayan di Biak yang terbukti menaikkan penghasilan hingga 80%, Indonesia sedang berada di jalur yang benar,” tegasnya.

Muchlas mengajak anak muda untuk tidak terjebak dalam skeptisisme buta, melainkan ikut mengawal implementasi kebijakan ini. Menurutnya, lapangan kerja yang tercipta dari sektor koperasi, dapur MBG, dan perumahan akan sangat menguntungkan generasi muda.

“Target 8% ini adalah hasil perhitungan dari program yang sudah berjalan, bukan janji yang menggantung di udara. GMPK Madura melihat ini sebagai peluang besar bagi stabilitas ekonomi masa depan kami. Tugas kita sekarang adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas agar angka-angka proyeksi tersebut terealisasi menjadi kesejahteraan nyata,” ujarnya.

“Sebagian memang akan merasa skeptis. Tapi caranya, tunjukkan di mana logika programnya yang salah. Bukan sekadar bilang tidak mungkin. Karena kalau kita hanya bilang tidak mungkin tanpa membedah datanya, itu bukan kritik. Itu pesimisme,” pungkas Muchlas.