Indonesia dan Belasan Negara Arab Kecam Pernyataan Dubes AS yang Dukung Perluasan Pendudukan Israel

, Jakarta – Gelombang kecaman diplomatik mengalir dari berbagai penjuru dunia setelah Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, melontarkan pernyataan yang ditafsirkan sebagai pembenaran atas klaim wilayah Israel yang jauh melampaui batas yang diakui hukum internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang secara resmi menyatakan penolakan.

Pernyataan Huckabee itu disampaikan dalam sebuah wawancara podcast milik Tucker Carlson yang dirilis Jumat (20/2/2026). Dalam percakapan tersebut, Carlson menyinggung ayat Alkitab yang kerap dijadikan legitimasi bagi klaim Israel atas wilayah yang membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Eufrat yang melintasi Suriah dan Irak. Huckabee merespons dengan pernyataan yang dipahami sebagai persetujuan atas tafsir tersebut.

Reaksi keras pun datang dari banyak arah sekaligus. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Lebanon, Suriah, dan Palestina mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam sikap Huckabee. Kecaman ini juga mendapat dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, serta Dewan Kerja Sama Teluk.

“Israel tidak memiliki kedaulatan apa pun atas Wilayah Palestina yang Diduduki atau tanah-tanah Arab yang diduduki lainnya,” demikian kutipan dari pernyataan bersama yang dirilis Kementerian Luar Negeri Arab Saudi di Riyadh, Minggu (22/2/2026).

Pernyataan itu secara tegas menyebut ucapan Dubes AS sebagai berbahaya dan provokatif, melanggar hukum internasional, serta bertentangan dengan Piagam PBB. Yang menarik, kecaman itu juga langsung menunjuk kontradiksi dengan sikap Presiden AS Donald J. Trump sendiri, yang sebelumnya menyuarakan rencana untuk mengakhiri konflik Gaza dan mendorong stabilitas kawasan.

Bagi banyak pihak di kawasan Arab, inilah yang paling membingungkan: pernyataan sang duta besar tampak berjalan sendiri, lepas dari narasi resmi Gedung Putih soal perdamaian.

Para menteri luar negeri dalam pernyataan bersama tersebut juga menolak setiap rencana pencaplokan Tepi Barat, pemisahan Tepi Barat dari Jalur Gaza, serta perluasan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan. Mereka memperingatkan bahwa kelanjutan kebijakan semacam itu berpotensi memicu kekerasan berskala lebih luas dan menutup peluang bagi penyelesaian politik yang damai. Seruan untuk menghentikan pernyataan-pernyataan provokatif pun dilontarkan, sembari menegaskan kembali hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka sesuai garis batas 4 Juni 1967.