TODAY'S RECAP
Prabowo dan Dialektika “Bapak Pangan Indonesia”•Tuduhan Mahfud MD ‘Perusakan Peradaban’ Tanpa Data: Ketika Opini Dikemas Seolah Fakta•Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah•Aksi Massa dan Air Mata Siwalan: Ironi Penegakan Hukum di Polresta Sumenep•Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana•Catatan Dua Tahun Prabowo: Membedah “Paradoks Indonesia”•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji•Prabowo-Dasco Takziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra•Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Pasuruan Berhasil Panen Telur dan Kangkung•Menguji Janji Konstitusi: Nutrisi, Pendidikan Tinggi, dan Generasi Emas•Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh•Relasi Ulama-Umara Menguat di Gontor, Chusni Mubarok: Fondasi Utama Kerukunan dan Harmoni Bangsa•Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa•MBG “HARUS” Gagal•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Hotline Pengaduan Mafia Haji dan Umrah•DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak•Era Baru Tata Kelola Haji Khusus Pasca Penghapusan Lunas Tunda Ganti•Prinsip Pengelompokan Desil Sudah Tepat, Chusni Mubarok: Yang Perlu Dibenahi Adalah Akurasi dan Kecepatan Koreksinya•Menjernihkan Makna Monopoli dalam Tata Kelola Haji•GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu•Masuk Napi Keluar Santri, 63 Warga Binaan Lapas Pasuruan Diwisuda•Tiga Tahun Absen Beli Tembakau, HKTI Probolinggo Sampai Usul Gudang Ditutup•Komentar Nyinyir Berujung Panjang, Suami Dokter di Malang Ikut Kena Getahnya•Baru Sehari Dilantik, Destry Sudah Bongkar Cara Bagi Tugas di Bank Indonesia•Lebih dari 1.000 Warga Giliraja Antusias Saksikan Kerapan Sapi Betina•GMPK DKI Desak Tutup Dapur MBG Sidoarjo, Minta BGN Sediakan Alat Tes•Terungkap Usai Korban Cari Perlindungan, Ayah di Sumenep Ini Diduga Aniaya Anak Sendiri Bertahun-tahun•Aksi Mesum Sejoli di Taman Merjosari Malang Resahkan Warga•Semeru Kembali Erupsi Saat Karhutla Masih Membara, Warga Diminta Waspada•Harga Emas Perhiasan Turun, Selasa 1 September 2026•Prabowo dan Dialektika “Bapak Pangan Indonesia”•Tuduhan Mahfud MD ‘Perusakan Peradaban’ Tanpa Data: Ketika Opini Dikemas Seolah Fakta•Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah•Aksi Massa dan Air Mata Siwalan: Ironi Penegakan Hukum di Polresta Sumenep•Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana•Catatan Dua Tahun Prabowo: Membedah “Paradoks Indonesia”•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji•Prabowo-Dasco Takziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra•Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Pasuruan Berhasil Panen Telur dan Kangkung•Menguji Janji Konstitusi: Nutrisi, Pendidikan Tinggi, dan Generasi Emas•Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh•Relasi Ulama-Umara Menguat di Gontor, Chusni Mubarok: Fondasi Utama Kerukunan dan Harmoni Bangsa•Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa•MBG “HARUS” Gagal•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Hotline Pengaduan Mafia Haji dan Umrah•DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak•Era Baru Tata Kelola Haji Khusus Pasca Penghapusan Lunas Tunda Ganti•Prinsip Pengelompokan Desil Sudah Tepat, Chusni Mubarok: Yang Perlu Dibenahi Adalah Akurasi dan Kecepatan Koreksinya•Menjernihkan Makna Monopoli dalam Tata Kelola Haji•GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu•Masuk Napi Keluar Santri, 63 Warga Binaan Lapas Pasuruan Diwisuda•Tiga Tahun Absen Beli Tembakau, HKTI Probolinggo Sampai Usul Gudang Ditutup•Komentar Nyinyir Berujung Panjang, Suami Dokter di Malang Ikut Kena Getahnya•Baru Sehari Dilantik, Destry Sudah Bongkar Cara Bagi Tugas di Bank Indonesia•Lebih dari 1.000 Warga Giliraja Antusias Saksikan Kerapan Sapi Betina•GMPK DKI Desak Tutup Dapur MBG Sidoarjo, Minta BGN Sediakan Alat Tes•Terungkap Usai Korban Cari Perlindungan, Ayah di Sumenep Ini Diduga Aniaya Anak Sendiri Bertahun-tahun•Aksi Mesum Sejoli di Taman Merjosari Malang Resahkan Warga•Semeru Kembali Erupsi Saat Karhutla Masih Membara, Warga Diminta Waspada•Harga Emas Perhiasan Turun, Selasa 1 September 2026•Prabowo dan Dialektika “Bapak Pangan Indonesia”•Tuduhan Mahfud MD ‘Perusakan Peradaban’ Tanpa Data: Ketika Opini Dikemas Seolah Fakta•Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah•Aksi Massa dan Air Mata Siwalan: Ironi Penegakan Hukum di Polresta Sumenep•Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana•Catatan Dua Tahun Prabowo: Membedah “Paradoks Indonesia”•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji•Prabowo-Dasco Takziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra•Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Pasuruan Berhasil Panen Telur dan Kangkung•Menguji Janji Konstitusi: Nutrisi, Pendidikan Tinggi, dan Generasi Emas•Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh•Relasi Ulama-Umara Menguat di Gontor, Chusni Mubarok: Fondasi Utama Kerukunan dan Harmoni Bangsa•Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa•MBG “HARUS” Gagal•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Hotline Pengaduan Mafia Haji dan Umrah•DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak•Era Baru Tata Kelola Haji Khusus Pasca Penghapusan Lunas Tunda Ganti•Prinsip Pengelompokan Desil Sudah Tepat, Chusni Mubarok: Yang Perlu Dibenahi Adalah Akurasi dan Kecepatan Koreksinya•Menjernihkan Makna Monopoli dalam Tata Kelola Haji•GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu•Masuk Napi Keluar Santri, 63 Warga Binaan Lapas Pasuruan Diwisuda•Tiga Tahun Absen Beli Tembakau, HKTI Probolinggo Sampai Usul Gudang Ditutup•Komentar Nyinyir Berujung Panjang, Suami Dokter di Malang Ikut Kena Getahnya•Baru Sehari Dilantik, Destry Sudah Bongkar Cara Bagi Tugas di Bank Indonesia•Lebih dari 1.000 Warga Giliraja Antusias Saksikan Kerapan Sapi Betina•GMPK DKI Desak Tutup Dapur MBG Sidoarjo, Minta BGN Sediakan Alat Tes•Terungkap Usai Korban Cari Perlindungan, Ayah di Sumenep Ini Diduga Aniaya Anak Sendiri Bertahun-tahun•Aksi Mesum Sejoli di Taman Merjosari Malang Resahkan Warga•Semeru Kembali Erupsi Saat Karhutla Masih Membara, Warga Diminta Waspada•Harga Emas Perhiasan Turun, Selasa 1 September 2026•Prabowo dan Dialektika “Bapak Pangan Indonesia”•Tuduhan Mahfud MD ‘Perusakan Peradaban’ Tanpa Data: Ketika Opini Dikemas Seolah Fakta•Eskalasi Konflik Saudi-Yaman, Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Minta Pemerintah Siapkan Opsi Penundaan Umrah•Aksi Massa dan Air Mata Siwalan: Ironi Penegakan Hukum di Polresta Sumenep•Merangkul Kritikus, Menjaga Nalar Istana•Catatan Dua Tahun Prabowo: Membedah “Paradoks Indonesia”•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji•Prabowo-Dasco Takziah ke Kediaman Megawati, Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra•Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Pasuruan Berhasil Panen Telur dan Kangkung•Menguji Janji Konstitusi: Nutrisi, Pendidikan Tinggi, dan Generasi Emas•Chusni Mubarok: Lunasnya Utang BLBI Rp640 Triliun Bukti Fondasi Ekonomi Indonesia Semakin Kokoh•Relasi Ulama-Umara Menguat di Gontor, Chusni Mubarok: Fondasi Utama Kerukunan dan Harmoni Bangsa•Prabowo Genjot Koperasi Merah Putih, Chusni Mubarok: Ini Jalan Konkret Putus Kemiskinan Desa•MBG “HARUS” Gagal•Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Hotline Pengaduan Mafia Haji dan Umrah•DPD GMPK DKI Bagikan 10.000 Masker dan 700 Nasi Kotak•Era Baru Tata Kelola Haji Khusus Pasca Penghapusan Lunas Tunda Ganti•Prinsip Pengelompokan Desil Sudah Tepat, Chusni Mubarok: Yang Perlu Dibenahi Adalah Akurasi dan Kecepatan Koreksinya•Menjernihkan Makna Monopoli dalam Tata Kelola Haji•GMPK DKI Dorong Penguatan Keamanan Pangan MBG dari Hulu•Masuk Napi Keluar Santri, 63 Warga Binaan Lapas Pasuruan Diwisuda•Tiga Tahun Absen Beli Tembakau, HKTI Probolinggo Sampai Usul Gudang Ditutup•Komentar Nyinyir Berujung Panjang, Suami Dokter di Malang Ikut Kena Getahnya•Baru Sehari Dilantik, Destry Sudah Bongkar Cara Bagi Tugas di Bank Indonesia•Lebih dari 1.000 Warga Giliraja Antusias Saksikan Kerapan Sapi Betina•GMPK DKI Desak Tutup Dapur MBG Sidoarjo, Minta BGN Sediakan Alat Tes•Terungkap Usai Korban Cari Perlindungan, Ayah di Sumenep Ini Diduga Aniaya Anak Sendiri Bertahun-tahun•Aksi Mesum Sejoli di Taman Merjosari Malang Resahkan Warga•Semeru Kembali Erupsi Saat Karhutla Masih Membara, Warga Diminta Waspada•Harga Emas Perhiasan Turun, Selasa 1 September 2026

Rubrikasi

Informasi

Ikuti Kami

18 Oktober 2026

Cari berita

Jawa Timur Catat Rekor 26 Sekolah Rakyat Terbanyak dari 166 SR yang Diresmikan Prabowo

Poin Penting (3)
  • Jawa Timur catat rekor 26 Sekolah Rakyat terbanyak se-Indonesia dari total 166 SR yang diresmikan Presiden Prabowo, ungguli Jabar (20 SR), Sulsel (16 SR), Jateng (14 SR), dan Aceh (8 SR)
  • Seluruh 26 SR di Jatim sudah beroperasi dengan 2.450 siswa aktif, ada rencana penambahan 8 SR lagi tahun 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem
  • Program SR secara nasional tampung 14.822 siswa di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota dengan 2.218 guru, seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara sebagai strategi putus rantai kemiskinan lewat pendidikan

Resolusi.co, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri acara peresmian 166 titik Sekolah Rakyat (SR) dan peletakan batu pertama 104 SR permanen se-Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara berlangsung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin (12/1/2026).

Dalam peresmian tersebut, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak secara nasional. Dari total 166 titik SR yang diresmikan, sebanyak 26 di antaranya berada di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Provinsi dengan jumlah SR terbanyak kedua adalah Jawa Barat dengan 20 titik, disusul Sulawesi Selatan sebanyak 16 titik, Jawa Tengah sebanyak 14 titik, dan Aceh di posisi kelima dengan 8 titik Sekolah Rakyat.

“Alhamdulillah dari total 166 SR seluruh Indonesia, Jawa Timur menduduki posisi pertama dengan 26 SR. Ini jadi bukti komitmen kesungguhan Jawa Timur mendukung program prioritas Presiden,” kata Gubernur Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa seluruh 26 Sekolah Rakyat di Jawa Timur telah beroperasi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bukti nyata komitmen dan keseriusan pemerintah provinsi dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo.

Menurutnya, pendidikan merupakan cara paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan yang melilit masyarakat. Dengan kehadiran Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan berkualitas.

“Dari 26 SR di Jawa Timur tersebut terdapat 2.450 siswa yang sudah menuntut ilmu di Sekolah Rakyat. Terima kasih kepada Menteri Sosial RI dan semua pihak maupun elemen yang sudah ikut berkontribusi dalam program SR di Jatim,” jelasnya.

Gubernur Khofifah menambahkan bahwa Jawa Timur sangat gencar dalam memasifkan program Sekolah Rakyat sejak dirintis pada tahun 2025. Ia bahkan telah melakukan peninjauan langsung ke berbagai lokasi Sekolah Rakyat di Jawa Timur.

“Alhamdulillah sejak program ini dirintis Tahun 2025 telah beroperasi 26 SR di Jatim, saya meninjau langsung Sekolah Rakyat mulai di Surabaya hingga Pacitan,” tegasnya.

Khofifah menekankan bahwa tujuan utama dari program ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus secara efektif memutus mata rantai kemiskinan. Ke depan, pemerintah provinsi akan terus berupaya agar semakin banyak anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, adil, dan berpihak pada masyarakat rentan.

“Tentu tujuannya satu, kami ingin menyukseskan program Presiden Prabowo yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus efektif memutus mata rantai kemiskinan. Ke depan kami terus ikhtiarkan lagi supaya bisa lebih banyak anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, adil dan berpihak pada masyarakat rentan,” imbuhnya.

Khofifah optimis bahwa dengan meningkatnya jumlah Sekolah Rakyat di Jawa Timur dan Indonesia, akan semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang dapat mengakses pendidikan berkualitas. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2026, sudah ada proses pengajuan untuk penambahan 8 Sekolah Rakyat baru di Jawa Timur. Saat ini seluruh proses sedang berjalan dan akan menambah titik SR di wilayah Jawa Timur.

“Ini menjadi tonggak penting penguatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia yang rekrutmennya dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” tambahnya.

Khofifah menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Anak-anak dapat menuntut ilmu di sekolah berasrama dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung sepenuhnya oleh negara.

“Sejatinya ini adalah bagian dari cara memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Anak-anak bisa menuntut ilmu di sekolah berasrama yang seluruh kebutuhan siswa semuanya ditanggung negara,” terangnya.

Dalam acara peresmian tersebut, ratusan siswa dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat dari berbagai wilayah di Indonesia turut hadir dan menampilkan berbagai pertunjukan. Dari Jawa Timur, terdapat total 14 perwakilan siswa terbaik SR yang dikirim ke Banjarbaru beserta perwakilan Kepala Sekolah SR.

“Sebanyak 14 siswa itu merupakan mereka yang terpilih dari total ribuan siswa SR di Jatim. Mereka menyiapkan performance bersama siswa dari provinsi lainnya. Bahkan ada 1 siswi SRT 47 Malang unjuk kebolehan pidato bahasa Arab dan 1 siswi SRT 7 Probolinggo yang berpidato Bahasa Arab, mereka unjuk bakat langsung di depan Presiden Prabowo,” imbuhnya.

Khofifah menceritakan bahwa ada atraksi baris berbaris hasil kolaborasi dari SR Kota Pasuruan bersama SD NU, Muhammadiyah, Kristen Protestan, dan Hindu binaan Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur. Bahkan Komandan Peleton mendapat pujian langsung dari Presiden Prabowo karena kemampuannya dinilai tidak kalah dengan siswa SMA Taruna Nusantara.

“Ada juga tadi atraksi baris berbaris kolaborasi dari SR Kota Pasuruan bersama SD NU, Muhammadiyah, Kristen Protestan dan Hindu binaan Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur. Bahkan Komandan Peleton tadi dipuji oleh Presiden bahkan menurut Presiden skill nya tidak kalah dengan SMA Taruna Nusantara,” lanjutnya.

Keempat belas siswa perwakilan Jawa Timur tersebut berasal dari SRT 47 Malang sebanyak 1 anak, SRMP 28 Pasuruan sebanyak 11 anak, SRT 8 Jombang sebanyak 1 anak, dan SRT 7 Probolinggo sebanyak 1 anak.

“Semoga ke depan siswa-siswi SR Jatim bisa mencapai banyak prestasi. Sekolah Rakyat menjadi bukti negara hadir mengutamakan sektor pendidikan yang mampu menyiapkan pemimpin Generasi Emas 2045 khususnya dari Bumi Majapahit,” sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua kementerian, lembaga, maupun elemen yang telah menyukseskan program prioritas salah satunya Sekolah Rakyat.

“Saya hari ini sangat bahagia. Terima kasih semua K/L, lembaga, elemen, dukungan Bupati/Walikota dan Gubernur yang telah bekerja keras mewujudkan langkah terobosan yang berani,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo mengaku terkesima dan terharu saat melihat penampilan anak-anak yang tadinya sulit mengakses pendidikan namun kini memiliki harapan cerah. Ia sangat terkesan dengan kemampuan beberapa anak yang mampu berpidato dalam beberapa bahasa.

“Saya terkesima dan terharu, sulit menahan air mata melihat anak-anak yang tadinya sulit sekolah sekarang mereka punya harapan. Tadi juga ada anak-anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa, luar biasa,” imbuhnya.

Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan terus berjuang dan bekerja keras agar semua kekayaan negara dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, salah satunya melalui program Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Gus Ipul menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat telah mulai beroperasi sejak tahun 2025. Hingga kini, total 166 lokasi Sekolah Rakyat rintisan dibuka secara bertahap mulai bulan Juli, Agustus, dan September 2025.

“SR pada dasarnya adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo. 60 SR telah beroperasi Juli 2025, 37 titik pada Agustus dan 66 titik di akhir September dan awal Oktober,” kata Gus Ipul.

Sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat tersebut tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Keseluruhannya menampung 14.822 siswa, dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

“Total 166 titik yang tersebar di 34 Provinsi dan 131 Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Keseluruhannya menampung 14.822 siswa, 2.218 guru dan 4.889 tendik. Ini wujud nyata gagasan Presiden, negara hadir membela yang lemah. Kami optimis SR jadi jembatan dimasa depan, merubah nasib, tidak hanya anaknya yang berdaya, tapi keluarganya juga naik kelas,” imbuhnya.

Gus Ipul juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Khofifah yang dinilai sangat berkontribusi dalam mengawal langsung program Sekolah Rakyat. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan titik penyelenggaraan Sekolah Rakyat tertinggi dibandingkan provinsi lainnya.

“Terima kasih Ibu Khofifah, beliau yang mengawal langsung SR. Jawa Timur memang salah satu provinsi yang titik penyelenggaraan Sekolah Rakyatnya tertinggi dan pembangunannya di tahun ini juga cukup tinggi,” katanya.