Keluarga Korban Pencabulan Balita di Ganding Sumenep Tolak Perdamaian

, GANDING – Keluarga korban pencabulan balita berusia 4 tahun di Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, dengan tegas menolak upaya perdamaian yang ditawarkan keluarga pelaku. Penolakan ini disampaikan setelah ayah pelaku berinisial MH, yang merupakan pelajar Madrasah Tsanawiyah, berkali-kali mendatangi rumah korban untuk meminta laporan polisi dicabut.

Ayah korban berinisial S mengungkapkan bahwa setelah kasus anaknya dilaporkan dan ramai diberitakan, keluarga pelaku beberapa kali mendatangi rumahnya. Setidaknya dalam tiga kali kedatangan, mereka meminta agar laporan polisi dicabut dan persoalan diselesaikan secara kekeluargaan.

“Sudah sekitar 3 kali keluarga pelaku datang ke rumah setelah kasus ini ramai,” kata S, Rabu (14 Januari 2026).

Kedatangan pertama terjadi pada Senin, 12 Januari 2026 malam. Ayah pelaku datang bersama adik iparnya untuk meminta agar laporan polisi dicabut. Keesokan harinya, Selasa 13 Januari sekitar pukul 10.00 WIB, S kembali didatangi dua kerabat pelaku yakni saudara ibu pelaku dan sepupu ayah pelaku dengan permintaan yang sama.

Tak berselang lama, keluarga pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk ketiga kalinya. Pada kesempatan ini, mereka bahkan mendesak agar keluarga korban bersama anaknya segera datang ke balai desa untuk menyelesaikan perbuatan asusila tersebut secara kekeluargaan.

Merasa tertekan dengan kedatangan berulang keluarga pelaku, S kemudian menghubungi Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep, Nurul Sugiyati, yang sejak awal mendampingi korban dan keluarganya. Atas pertimbangan keamanan dan hukum, keluarga korban memilih tidak datang ke balai desa karena tidak sedang didampingi kuasa hukum.

S menegaskan bahwa keluarga korban menolak upaya damai karena sudah terlanjur sakit hati. Ia mengungkapkan, sebelum membuat laporan polisi, korban bersama neneknya sempat mendatangi rumah pelaku untuk menanyakan kejadian sebenarnya dengan cara baik-baik. Namun yang diterima justru kata-kata kasar dan makian.

“Bukannya minta maaf yang keluarga kami terima, tapi malah dimaki-maki,” ujar S dengan nada kecewa.

S menyebutkan bahwa makian tidak hanya datang dari keluarga inti pelaku, tetapi juga dari kerabat lainnya. Pengalaman buruk ini membuat keluarga korban semakin yakin untuk melanjutkan proses hukum hingga tuntas tanpa ada kompromi.

Fakta baru juga terungkap bahwa ayah pelaku MH merupakan aparat desa yang menjabat sebagai kepala dusun. Hal ini menambah kompleksitas kasus mengingat posisi ayah pelaku dalam struktur pemerintahan desa.

Peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada 24 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu, S yang sedang bekerja di luar kota mendapat telepon dari iparnya bahwa anaknya mengeluh sakit di bagian alat kelamin. Setelah ditanya, sang anak bercerita bahwa ia disuruh neneknya mengantar makanan dan saat melintas di depan rumah MH, ia dipanggil masuk.

Anak tersebut kemudian disuruh tidur oleh pelaku dan mengalami pencabulan. Mendapat informasi tersebut, S memutuskan pulang ke Sumenep dan langsung membawa anaknya ke bidan desa untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan alat kelamin anak mengalami luka.

Untuk memastikan, S kemudian membawa anaknya ke rumah sakit untuk menjalani visum et repertum. Hasil visum menyatakan bahwa balita tersebut telah menjadi korban pencabulan. Berbekal hasil visum tersebut, S langsung melaporkan kasus ini ke Polres Sumenep.

Laporan kasus pencabulan tercatat dengan Nomor LP: STTLP/B/11/1/2026/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 10 Januari 2026. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumenep AKP Agus Rusdyanto membenarkan pihaknya telah menerima laporan dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut.

“Laporan sudah kami terima dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kami melakukan penanganan sesuai prosedur yang berlaku, yakni meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk pelapor,” terang Agus singkat.

Kasus ini mendapat perhatian serius dari berbagai lembaga perlindungan perempuan dan anak. Hotline pelayanan pengaduan kasus Malate Center Fatayat NU Cabang Sumenep melakukan pendampingan terhadap balita korban dan keluarganya.

Ketua Malate Center Fatayat NU Cabang Sumenep, Juwairiyah, mengatakan pihaknya mengetahui kasus pencabulan tersebut dari bibi korban yang mengadukan ke hotline mereka. Pengaduan masuk saat mereka sedang rapat dan akhirnya sepakat untuk mengawal kasus ini.

“Pengaduan itu masuk pas kami rapat. Kami akhirnya sepakat untuk mengawal kasus ini dan melakukan pendampingan pada korban dan orang tuanya,” kata Juwairiyah, Kamis, 15 Januari 2026.

Dalam melakukan pendampingan, Malate Center Fatayat berkolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Anak, Koalisi Perempuan Indonesia, dan salah satu LBH di Sumenep. Mereka membentuk satu tim dengan keinginan yang sama yakni melakukan pendampingan dan mengawal agar proses hukum kasus ini tuntas.

Juwairiyah tegas menyatakan dukungan terhadap sikap orang tua korban yang menolak penyelesaian damai seperti yang ditawarkan keluarga pelaku. Menurutnya, pelaku tindak asusila terhadap anak di bawah umur tidak boleh dilindungi dan kasusnya tidak bisa diselesaikan dengan damai.

“Tindak asusila ini bukan aib. Ini kejahatan. Negara memiliki aturan untuk memperkarakan secara hukum, supaya ada efek jera. Tidak boleh ada pembiaran,” tegasnya.

Ia berharap agar para korban tindak asusila tidak menyembunyikan peristiwa tersebut. Para korban harus berani bicara dan melakukan pengaduan agar pelaku bisa diproses hukum dan korban bisa mendapatkan pendampingan untuk dikuatkan secara psikologis.

“Sekali lagi, ini tindak pidana kejahatan seksual. Ini bukan aib. Jadi korban harus berani bicara. Kalau kasusnya tidak dibuka, bukan tidak mungkin pelaku akan terus muncul dan melakukan pengulangan kejahatan,” tandasnya.

Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri PC PMII Sumenep juga mengecam keras kasus ini. Ketua KOPRI PC PMII Sumenep Yuliyana Putri menyampaikan bahwa dugaan pencabulan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual serius yang tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apapun.

Organisasi tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang ditempuh keluarga korban dan mendorong aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.