Ketika Nahdlatul Ulama Terjebak dalam Labirin Kekuasaan

, Akhir-akhir ini, selain dibuat murung oleh bencana banjir yang menerjang Sumatera, juga dibuat gusar atas polemik NU. Ibarat sebuah rumah, NU adalah rumah yang besar dan dari dalam rumah itu kini seperti ada yang retak, berlubang, dan tiang-tiangnya mulai goyah. Tentu saja bukan retak biasa, bukan lubang yang kecil, dan bukan tiang goyah karena lapuk  oleh usia. Kali ini, dalam rumah besar yang bernama Nahdlatul Ulama ini, retaknya berimbas pada kepercayaan,  legitimasi, dan banyak lagi nantinya.

Sampai di sini,  saya membayangkan bahwa masalah yang kini terjadi di NU, sejatinya adalah panorama yang menggambarkan sebuah organisasi keagamaan yang selama ini dihormati sebagai benteng moderatisme Islam kini terseret ke dalam pusaran politik kekuasaan, bisnis tambang, dan ego elite itu sendiri. Gambaran masalah ini jauh dari  sekadar beda pendapat tentang tafsir ayat, hadis, atau soal ritual keagamaan laiknya yang jamak terjadi dalam intern NU itu. Bukan!

November 2025 adalah penanda awal, ketika Syuriyah PBNU (lembaga tertinggi yang seharusnya menjadi penjaga moral organisasi) memutuskan untuk memberhentikan Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum. Alasannya beragam, salah satunya karena mengundang akademisi pro-Israel Peter Berkowitz dalam Akademi Kepemimpinan Nasional. Selain itu karena adanya dugaan pelanggaran tata kelola keuangan dengan aliran dana Rp100 miliar, hingga keterlibatan NU dalam politisasi organisasi yang dianggap menyimpang dari khittah NU.

Ini bukan pertama kalinya organisasi keagamaan besar di Indonesia mengalami krisis internal. Tetapi yang terjadi di NU sekarang ini berbeda. Ini bukan sekadar perbedaan teologis atau metodologis, melainkan konflik struktural yang mengungkap sesuatu yang lebih mendasar. Perlu diakui bahwa ketika sebuah jam’iyah (organisasi keagamaan) terlalu dekat dengan kekuasaan politik dan modal ekonomi, maka ia kehilangan jati dirinya sebagai kekuatan moral.

Dari Organisasi Kultural ke Organisasi Oligarkis

Clifford Geertz dalam The Religion of Java (1960) menjelaskan bahwa NU lahir sebagai representasi Islam santri, yang berakar pada tradisi pesantren dan komunitas pedesaan Jawa dan Indonesia. NU adalah gerakan dari bawah, digerakkan oleh kiai-kiai yang memiliki legitimasi spiritual dan otoritas moral di komunitas mereka. Tetapi seiring waktu, terutama sejak reformasi, NU berubah. Dari jam’iyah yang berfokus pada pendidikan agama dan pemberdayaan sosial, NU semakin terlibat dalam politik praktis, bisnis besar, dan jaringan oligarki pemerintahan.

Menyatakan NU telah bertransformasi dan terlibat dalam pemerintahan bukan tanpa bukti nyata. Masih segar dalam ingatan kasus Mardani H. Maming, bendahara umum PBNU yang ditangkap KPK karena kasus suap tambang. Dan yang terbaru adalah ketika NU menerima konsesi tambang dari pemerintah, laiknya sebuah hadiah dari Presiden Jokowi pada 2024 lalu. Lalu banyak yang bertanya, sejak kapan organisasi keagamaan mengelola tambang? Bukankah tugas NU adalah mendidik santri, membangun pesantren, dan menjaga tradisi keagamaan? Mengapa NU harus masuk ke ranah bisnis ekstraktif yang penuh dengan masalah korupsi dan kerusakan lingkungan?

Tak ada jawaban atas semua pertanyaan di atas. Namun periode kepemimpinan Miftahul Akhyar, Gus Yahya, dan Gus Ipul, harus diakui sebagai yang paling banyak dirundung masalah sepanjang sejarah PBNU berdiri hingga kini. Ketika elite organisasi lebih sibuk mengurus tambang, mengatur politik elektoral, dan berdebat tentang siapa yang sah memimpin, maka organisasi itu telah kehilangan ruhul khidmah: jiwa pengabdian yang seharusnya menjadi inti dari setiap gerakan keagamaan.

Menariknya, jika masalah dalam rumah yang bernama NU ini didedah, maka jelas bahwa konflik antara Syuriyah dan Tanfidziyah adalah konflik tentang legitimasi. Dalam struktur NU, Syuriyah adalah lembaga tertinggi yang terdiri dari para kiai sepuh, sementara Tanfidziyah adalah lembaga eksekutif yang menjalankan organisasi sehari-hari. Secara teori, Tanfidziyah bertanggung jawab kepada Syuriyah. Tetapi dalam praktik, hubungan keduanya tidak selalu harmonis, terutama ketika Tanfidziyah merasa memiliki legitimasi demokratis karena dipilih dalam Muktamar, sementara Syuriyah memiliki legitimasi moral-spiritual sebagai penjaga nilai.

Bicara tentang legitimasi, Max Weber dalam Economy and Society (1922) membedakan tiga tipe legitimasi kekuasaan, tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Di dalam tubuh NU, ketiga tipe legitimasi ini saling bertumpang tindih dan sering berbenturan. Gus Yahya, sebagai ketua umum yang dipilih melalui Muktamar, mengklaim legitimasi legal-rasional. Syuriyah, yang dipimpin oleh para kiai sepuh, mengklaim legitimasi tradisional dan moral. Ketika keduanya berselisih, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikannya. Jalan buntu ini karena sistem NU didesain dengan asumsi bahwa elite akan selalu rukun dan mengedepankan musyawarah.

Tetapi asumsi itu runtuh ketika konflik tidak lagi soal perbedaan pandangan, melainkan soal kepentingan. Siapa yang mengontrol organisasi, siapa yang mengakses sumber daya, dan siapa yang berhak berbicara atas nama NU. Ketika Syuriyah memberhentikan Gus Yahya, dan Gus Yahya menolak dengan alasan prosedural, yang terjadi adalah deadlock konstitusional. Tidak ada pihak yang mau mengalah, karena keduanya merasa memiliki hak yang sah. Hasilnya adalah NU yang terpecah, dengan dua kubu yang saling mengklaim keabsahan.

Terlepas dari jalan buntu tersebut, yang perlu kita perhatikan adala salah satu kritik paling tajam terhadap kepemimpinan Gus Yahya adalah keterlibatan secara aktif dan masif PBNU dalam Pilpres 2024. Di titik ini, PBNU benar-benar menggunakan mesin organisasi untuk kepentingan politik elektoral. Tentu saja banyak yang menganggap bertentangan dengan khittah NU 1926 yang menegaskan bahwa NU adalah jam’iyah diniyah (organisasi keagamaan), bukan jam’iyah siyasiyah (organisasi politik).

Sejak dideklarasikannya khittah NU pada 1984, NU secara resmi menyatakan kembali ke jati diri sebagai organisasi sosial-keagamaan dan tidak terlibat dalam politik praktis. Tetapi dalam praktik, batas antara “tidak terlibat dalam politik praktis” dan “mendukung kandidat tertentu secara diam-diam” selalu kabur. Elite NU tetap aktif di partai politik, terutama PKB, dan sering menggunakan pengaruh organisasi untuk kepentingan politik.

Sampai di sini, bisa jadi benar apa yang ditandaskan oleh Robert N. Bellah dalam Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World (1970)  bahwa ketika agama terlalu terikat dengan kekuasaan politik, ia kehilangan fungsi profetiknya. Bahkan ia kehilangan kemampuan untuk mengkritik kekuasaan dan membela keadilan. Artinya, Agama yang terlalu dekat dengan kekuasaan menjadi alat legitimasi bagi status quo, bukan kekuatan transformatif. Ketika NU terlalu sibuk mengurus siapa yang menang pemilu atau siapa yang dapat kursi menteri, ia kehilangan suara profetiknya untuk membela rakyat kecil, untuk mengkritik ketidakadilan, untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Wassalam!

Tambang dan NU yang Kehilangan Jati Dirinya

Diakui atau pun tidak, konsesi tambang yang diterima PBNU dari pemerintah juga memicu perpecahan internal. Banyak kiai dan aktivis NU yang menolak keterlibatan NU dalam bisnis tambang. Tantu saja karena tambang identik dengan kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan eksploitasi masyarakat lokal. Bagaimana mungkin organisasi yang mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial dan pelestarian alam justru terlibat dalam industri yang sering melanggar prinsip-prinsip tersebut?

Dan tergambar jelas bahwa NU yang membuat hukum tentang “haramnya” merusak lingkungan, namun NU sendiri yang melanggarnya. Ini adalah praktik yang pedih. Tidak lain karena NU selama ini dikenal sebagai organisasi yang memiliki tradisi fiqh yang kuat, yang mengajarkan etika ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya menjaga maslahah (kemaslahatan umum). Tetapi ketika elite NU sendiri terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka ajarkan, maka kepercayaan warga nahdliyin, dan publik luas, akan terkikis dan terus ngesot.

Sekarang NU berada di persimpangan. Ada banyak diskusi dan opsi-opsi yang diusulkan untuk menyelesaikan konflik ini. Salah satunya adalah islah (rekonsiliasi) antara Syuriyah dan Tanfidziyah. Tetapi apakah ini mungkin dilakukan, rasanya seperti sulit dilakukan ketika kepercayaan sudah runtuh dan kepentingan sudah terlanjur berbenturan. Selanjutnya dengan Majelis Tahkim (lembaga penyelesaian sengketa internal NU), tetapi mekanisme ini juga dipertanyakan legitimasinya karena melibatkan orang-orang yang juga berada dalam konflik. Dan banyak lagi. Lagi dan lagi. Mumet bin jelimet!

Perlu ditekankan bahwa yang paling mengkhawatirkan dari polemik ini bukan soal siapa yang benar atau salah, menang atau kalah, dan seterusnya. Tetapi ongkos yang harus dibayar mahal atas polemik ini, yakni hilangnya kepercayaan, solidaritas, dan jati diri NU sebagai organisasi kultural. Mungkin ini benar apa yang dikatakan Weber, bahwa karisma cenderung mengalami “routinisasi”, berubah menjadi struktur birokrasi yang kehilangan roh asalnya. Dan NU sekarang sedang mengalami proses tersebut, dari gerakan karismatik yang dipimpin oleh kiai-kiai yang disegani karena ilmu dan akhlaknya, menjadi organisasi birokratis yang dikelola oleh elite yang lebih pandai bermanuver politik daripada mengajar ngaji.

Lalu sekarang,  apakah NU masih bisa kembali ke jati dirinya? Apakah masih ada ruang untuk suara-suara dari bawah, dari santri, dari pesantren, dari komunitas nahdliyin yang lelah melihat elite mereka bertengkar? Atau NU akan terus terjebak dalam labirin kekuasaan ini, di mana yang menang bukan yang paling benar, tetapi yang paling pandai bermain politik?

Tak ada jawaban pasti hingga saat ini, semoga saja tidak seperti yang dikatakan Geertz, bahwa organisasi keagamaan yang kehilangan kemampuannya untuk memberi makna, karena terlalu sibuk dengan politik kekuasaan, maka ia kehilangan fungsi dasarnya. Tentu saja karena NU merupakan organisasi keagamaan, dan agama bukan hanya sistem kepercayaan, tetapi juga sistem makna yang memberi orientasi pada kehidupan.

Gampangnya, NU sekarang perlu bertanya pada dirinya sendiri, apakah masih ingin menjadi kekuatan moral yang memberi arah pada umat, ataukah sekadar menjadi satu lagi institusi politik yang terjebak dalam perebutan kursi dan uang?

Jawabannya tidak akan datang dari elite yang sedang bertikai. Jawaban itu harus datang dari bawah, dari santri yang masih percaya pada nilai-nilai NU, dari kiai-kiai yang masih menjaga amanah, dari warga nahdliyin yang menuntut transparansi dan keadilan. Hanya dengan kembali mendengarkan suara dari bawah, NU bisa menemukan kembali jati dirinya, bukan sebagai organisasi oligarkis, tetapi sebagai gerakan rakyat yang memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.