Negara Berduka! Kapolri Larang Pesta Kembang Api Tahun Baru

, JAKARTA – Pesta kembang api yang biasanya mewarnai malam pergantian tahun dipastikan tidak akan hadir pada perayaan Tahun Baru 2026. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Mabes Polri tidak memberikan izin pesta kembang api untuk merayakan malam pergantian tahun.

Keputusan tegas ini diumumkan Kapolri saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/12/2025). Larangan tersebut diberlakukan sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap korban bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera.

“Yang jelas dari Mabes, kami tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun,” tegas Listyo.

Pemimpin Korps Bhayangkara itu menjelaskan alasan di balik kebijakan kontroversial tersebut. Indonesia saat ini sedang berduka akibat bencana dahsyat yang menimpa saudara-saudara di Pulau Sumatera.

“Kami tidak memberikan rekomendasi untuk penggunaan kembang api akhir tahun karena kita tahu situasi saat ini semuanya sedang menghadapi situasi yang kita merasakan suasana kebatinan yang sama, dan kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang terdampak bencana di Sumatera,” tuturnya.

Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 22 Desember 2025 mencatat korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.106 jiwa. Sebanyak 175 orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 7.000 orang mengalami luka-luka.

Bencana yang berlangsung sejak 24 November 2025 ini telah memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Kerusakan infrastruktur masif terjadi, termasuk ribuan rumah, ratusan jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga tempat ibadah.

Kapolri mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan perayaan tahun baru dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna dan bermanfaat.

“Kita imbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat doa untuk Sumatera, doa untuk negeri,” kata Sigit.

Untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kapolri menyatakan kepolisian akan menurunkan 234.000 personel. Mereka akan ditugaskan pada pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu di seluruh Indonesia.

Untuk pos terpadu, kepolisian bekerja sama dengan berbagai institusi yang dibutuhkan dalam pelayanan masa Nataru, seperti Kementerian Perhubungan dan TNI.

“Sehingga kemudian dalam kegiatannya bisa terintegrasi dan sinergisitas dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada,” ucapnya.

Terkait teknis pelaksanaan larangan, Kapolri menyerahkan kepada kepolisian daerah masing-masing wilayah untuk melakukan razia dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.

Kebijakan serupa juga diterapkan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk melarang adanya pesta kembang api pada perayaan Malam Tahun Baru 2026 di seluruh wilayah Ibu Kota.

“Saya sudah memutuskan untuk DKI Jakarta tidak ada kembang api, baik yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta maupun oleh swasta,” ujar Pramono dalam acara di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).

Pramono menegaskan akan menerbitkan Surat Edaran secara khusus terkait larangan pesta kembang api. Larangan berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, termasuk di hotel, pusat perbelanjaan, dan lokasi hiburan lainnya.

Meski tanpa kembang api, perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta tetap akan berlangsung. Pramono menyebut perayaan akan dimeriahkan dengan atraksi drone sebagai pengganti.

“Saya segera memutuskan kembang api menurut saya juga enggak perlu ada. Jadi pakai drone saja cukup,” kata Pramono.

Gubernur Jakarta menjelaskan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan efisiensi anggaran sekaligus sebagai wujud empati terhadap bencana yang tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

“Saya sudah memikirkan, yang pertama yang paling utama adalah enggak ada kemeriahan yang berlebihan yang bersifat mewah-mewah, enggak, saya enggak mau,” tegas Pramono.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menambahkan bahwa pergantian tahun 2025 ke 2026 di Jakarta akan berlangsung sederhana dan tanpa kembang api.

“Pak Gubernur mengatakan tahun baru ini tidak ada kembang api. Supaya tidak ada kesan kita bermewah-mewah,” katanya.

Kebijakan larangan kembang api juga diterapkan oleh pengelola Taman Impian Jaya Ancol. Manajemen Ancol memutuskan meniadakan pertunjukan kembang api yang direncanakan menjadi pesta kembang api terbesar di momentum pergantian tahun.

Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan agar momen pergantian tahun dapat dijalani secara lebih bermakna, selaras dengan nilai solidaritas dan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa.

Meski demikian, rangkaian kegiatan malam tahun baru seperti Konser Peduli Sumatera di Pantai Carnaval Ancol yang menampilkan Dewa 19 feat Ello, Helloband, FiveMinutes dan Konser New Palapa di Pantai Festival tetap berlangsung.

Konser juga difokuskan pada kebersamaan, doa, donasi dan refleksi, sehingga dapat menjadi ruang penguatan dan harapan bagi semua pihak.

Pramono Anung menegaskan bahwa meski tanpa pesta kembang api, perayaan Tahun Baru 2026 tetap harus berlangsung. Jakarta, sebagai kota global, tetap perlu menghadirkan perayaan yang tertata namun tidak menonjolkan kemewahan berlebihan.

Ia juga tidak menghalangi masyarakat untuk merayakan tahun baru sebagai bentuk syukur dengan cara masing-masing, selama tetap menghormati imbauan pemerintah dan kondisi nasional yang tengah dihadapi.

“Saya juga tidak ingin semua orang kemudian harus, nggak boleh bersyukur dengan cara yang lain. Karena bagaimanapun, Jakarta sebagai ibu kota negara akan dilihat negara-negara lain,” ujar Pramono.

Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi anak-anak yang bermain kembang api dalam skala kecil di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Larangan pesta kembang api tahun ini menjadi momen refleksi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih merasakan empati dan solidaritas terhadap saudara-saudara yang sedang berduka di Sumatera.