Rieke Ingatkan Pemerintah: Di Balik Data PBI BPJS Ada Nyawa yang Dipertaruhkan

, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah tidak memandang persoalan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS sebatas urusan administratif. Menurutnya, data tersebut menyangkut nasib dan nyawa jutaan warga.

Pernyataan itu disampaikan Rieke saat rapat dengan pimpinan DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

“Di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka, kita bekerja di sini saya yakin, bukan sekadar untuk menghitung secara teknis deretan angka, data sains dan sebagainya,” ujar Rieke.

Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti jumlah peserta PBI JK yang ditanggung APBN dan APBD. Berdasarkan hitungannya, total peserta PBI mencapai sekitar 143 juta orang dari estimasi 287 juta penduduk Indonesia.

Jika PBI memang ditujukan untuk rakyat tidak mampu, angka tersebut berarti separuh lebih penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Rieke menilai ini pertanyaan serius soal validitas data kemiskinan nasional.

“Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual?” tanya Rieke.

Rieke mendesak pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK yang sempat dinonaktifkan, khususnya bagi pasien penyakit kronis. Ia menghitung kebutuhan anggarannya relatif kecil dibandingkan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.

“Ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat,” kata dia.

Yang menarik, Rieke menekankan APBN sejatinya adalah uang rakyat, bukan milik pemerintah atau anggota dewan. Argumen ini seperti mengingatkan bahwa keputusan anggaran harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar perhitungan efisiensi fiskal.

Rieke juga mendorong pembenahan total ekosistem data nasional hingga level desa dan kelurahan. Menurutnya, ketepatan sasaran anggaran sangat tergantung pada validitas data di lapangan.

“Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran. Basis anggaran adalah data dasar negara, begitu,” terangnya.

Senada dengan Rieke, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah segera reaktivasi kepesertaan PBI JK. Ia menegaskan anggaran sudah tersedia dan tidak ada masalah soal itu.

“Anggarannya juga ada, nggak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita,” kata Marwan.

Marwan menegaskan pasien penyakit kronis harus tetap mendapat jaminan lewat skema PBI JK. Ia menolak pembatasan penerima hanya pada desil 1 hingga 5 saja.

“Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu,” ujarnya.

Marwan menjelaskan ada istilah “wisuda” bagi warga miskin yang kondisi ekonominya sudah membaik sehingga tidak lagi berhak menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan. Namun, urusan kesehatan tidak bisa disamakan dengan bantuan sosial berbasis ekonomi.

Menurutnya, perlu pembedaan tegas antara bantuan sosial dan bantuan kesehatan. Kesehatan adalah hak dasar yang tidak bisa dicabut hanya karena seseorang naik satu atau dua tingkat ekonomi.

“Maka karena itu, tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu ini betul-betul kaya, hanya ingin merasa hebat karena pemerintah membantu dia, nah itu datanya penting,” tambahnya.