TODAY'S RECAP

Rubrikasi

Informasi

Ikuti Kami

16 Maret 2026
TODAY'S RECAP
Megawati Kirim Surat Selamat kepada Mojtaba Khamenei, Serukan Visi Trisakti Bung Karno untuk Iran Ayam Rp40.000, Cabai Jauh di Bawah HET, Minyakita Turun Rp1.000: Hasil Sidak Mendag di Pasar Rawasari IHSG Dibuka Melemah 0,30% ke 7.115 di Awal Pekan, Pasar Lebih Khawatir Eskalasi Geopolitik ketimbang Janji Disiplin Fiskal Prabowo Dorong Kurikulum Koperasi Merah Putih di Sekolah, Chusni Mubarok: Perkuat Fondasi Ekonomi Kerakyatan Pakar: Trump Kehilangan Kendali dan Putus Asa Hadapi Iran Dari Persia untuk Dunia: Tiga Ilmuwan Iran yang Karyanya Jadi Rujukan Berabad-abad Perintah Presiden, Kapolri Jamin Lindungi Identitas Pemberi Informasi Kasus Andrie Yunus Trump Minta Inggris dan China Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz Megawati Kirim Surat Selamat kepada Mojtaba Khamenei, Serukan Visi Trisakti Bung Karno untuk Iran Ayam Rp40.000, Cabai Jauh di Bawah HET, Minyakita Turun Rp1.000: Hasil Sidak Mendag di Pasar Rawasari IHSG Dibuka Melemah 0,30% ke 7.115 di Awal Pekan, Pasar Lebih Khawatir Eskalasi Geopolitik ketimbang Janji Disiplin Fiskal Prabowo Dorong Kurikulum Koperasi Merah Putih di Sekolah, Chusni Mubarok: Perkuat Fondasi Ekonomi Kerakyatan Pakar: Trump Kehilangan Kendali dan Putus Asa Hadapi Iran Dari Persia untuk Dunia: Tiga Ilmuwan Iran yang Karyanya Jadi Rujukan Berabad-abad Perintah Presiden, Kapolri Jamin Lindungi Identitas Pemberi Informasi Kasus Andrie Yunus Trump Minta Inggris dan China Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Cari berita

DAERAH Advertorial

Wakil Ketua DPRD Malang Sebut MBG Ramadhan Sudah Sesuai Surat Edaran BGN

Poin Penting (2)
  • Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Alayk Mubarrok luruskan polemik menu MBG Ramadan bentuk kering dengan ungkap SE BGN Nomor 3 Tahun 2026 yang atur sistem paket bundling untuk konsumsi maksimal tiga hari, lengkap dengan panduan jenis makanan, komposisi menu, dan standar gizi yang harus dipenuhi
  • Alayk diagnosis akar masalah bukan pada pelaksanaan program tapi pada minimnya sosialisasi yang bikin masyarakat tak paham regulasi dari pusat, diperparah dugaan kelalaian SPPG mitra yang kurang transparan jelaskan dasar kebijakan sehingga publik salah persepsi ada praktik pengurangan porsi

Resolusi.co, Malang – Gelombang keluhan masyarakat terhadap program Makanan Bergizi Gratis versi Ramadan terus bergulir sejak awal pekan ini. Bentuk menu yang berbeda dari biasanya yang kini disajikan dalam kemasan kering, memicu protes dari sejumlah orang tua siswa.

Menanggapi polemik itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Alayk Mubarrok angkat bicara dengan membawa fakta regulasi yang selama ini luput dari perhatian publik.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, perubahan format distribusi MBG selama bulan suci bukanlah kebijakan sembarangan atau upaya mengakali anggaran, tapi mengikuti koridor hukum yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional.

“Banyak yang belum tahu bahwa distribusi MBG dalam bentuk paket kering ini sebenarnya sudah diatur secara resmi melalui Surat Edaran BGN Nomor 3 Tahun 2026. Jadi ini bukan tindakan sewenang-wenang dari pelaksana lapangan,” tegas Alayk saat ditemui wartawan, Jumat siang.

Menurut penjelasan dewan daerah pemilihan Malang II ini, SE BGN tersebut secara spesifik mengatur mekanisme penyaluran MBG selama Ramadan dengan konsep paket bundling.

Artinya, lanjut dia, makanan bergizi tidak lagi diberikan setiap hari dalam bentuk segar atau hangat, melainkan dikemas untuk konsumsi beberapa hari sekaligus dengan batas maksimal tiga hari sekali distribusi.

Regulasi tersebut, sambung Alayk, memberikan tiga alternatif model distribusi yang dapat dipilih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sesuai kondisi geografis dan kemampuan logistik masing-masing wilayah. Salah satu opsi yang banyak dipilih adalah sistem pengantaran paket bundling langsung ke sekolah dengan frekuensi tiga hari sekali.

“Untuk setiap alternatif yang dipilih, BGN sudah menyusun panduan detail mengenai jenis makanan, komposisi menu, hingga standar kandungan gizi dan nutrisi yang harus dipenuhi. Jadi bukan asal bungkus makanan kering kemudian dibagi,” jelas Alayk yang juga menjabat anggota Komisi D DPRD Kabupaten Malang ini.

Alayk menekankan, meski format berubah, prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tetap menjadi acuan utama dalam implementasi program. Perubahan ke sistem bundling justru dinilai lebih masuk akal secara operasional di bulan Ramadan ketika jam sekolah dipangkas dan siswa pulang lebih awal.

Meski demikian, Alayk mengakui adanya kesenjangan komunikasi yang menjadi akar masalah sebenarnya. Ia menduga, tsunami keluhan yang membanjiri media sosial lebih banyak dipicu oleh minimnya sosialisasi ketimbang cacat dalam pelaksanaan program itu sendiri.

“Kekhawatiran saya, masyarakat atau wali siswa sebenarnya tidak paham bahwa ketentuan ini sudah diatur dari pusat. Mereka hanya melihat perubahan tanpa tahu alasannya. Itu yang membuat persepsi jadi negatif,” ujar Alayk dengan nada prihatin.

Lebih jauh, politisi yang dikenal vokal dalam isu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat ini menyoroti kemungkinan kelalaian dari pihak SPPG mitra dalam menyampaikan informasi secara transparan kepada penerima manfaat.

Tanpa penjelasan memadai, bagi Alayk, wajar jika masyarakat mengira telah terjadi pengurangan porsi atau penurunan kualitas menu.

“Komunikasi itu kunci. Kalau SPPG tidak terbuka menjelaskan bahwa ini sesuai instruksi BGN, ya masyarakat akan berpikir macam-macam. Seakan-akan ada praktik mengakali atau mengurangi porsi padahal tidak,” tegasnya.

Pandangan Alayk, sikap yang lebih bijaksana adalah memperbanyak edukasi kepada masyarakat secara komprehensif ketimbang sibuk membela diri atau mencari pembenaran atas keluhan yang sesungguhnya lahir dari ketidaktahuan.

Ia juga mendesak seluruh pengelola SPPG, terutama yang aktif mengelola media sosial, untuk proaktif menyebarkan informasi terkait menu, jadwal distribusi, dan dasar regulasi yang melandasi setiap kebijakan. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi simpang siur yang beredar liar di ruang digital.

“Harus rajin dan proaktif memberikan edukasi. Jangan tunggu ramai dulu baru klarifikasi. Kalau komunikasi lancar dari awal, masyarakat tidak akan mudah termakan isu yang belum tentu benar,” tegas Alayk menutup keterangannya.