WFH, Gaji Dipotong, Hari Kerja Jadi 4 Hari: Prabowo Tertarik Tiru Jurus Krisis Pakistan untuk RI
- Presiden Prabowo memaparkan langkah penghematan ekstrem Pakistan dalam Sidang Kabinet Paripurna, mencakup WFH 50 persen, hari kerja empat hari, pemotongan gaji pejabat dan anggota parlemen, penghentian belanja AC dan kendaraan dinas, serta penghentian kunjungan luar negeri.
- Prabowo menyatakan pemaparan itu sebatas perbandingan, namun membuka kemungkinan Indonesia mengkaji kebijakan serupa dalam beberapa hari ke depan sebagai respons terhadap dampak konflik global pada fiskal negara.
- Wacana ini muncul bersamaan dengan persiapan pemerintah menerbitkan Perppu perubahan batas defisit APBN dan tekanan subsidi energi yang meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia pascapenutupan Selat Hormuz.
, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memaparkan serangkaian kebijakan penghematan ekstrem yang sedang diterapkan Pakistan dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah, dan membuka kemungkinan Indonesia mengkaji langkah serupa. Pemaparan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
“Ini langkah Pakistan ya, ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, sehingga disebut sebagai critical measures, seolah ini bagi mereka seperti kita dulu waktu Covid,” kata Prabowo.
Prabowo merinci kebijakan Pakistan yang ia sebut sebagai ukuran kritis itu. Pemerintah Pakistan menerapkan kerja dari rumah untuk 50 persen pegawai seluruh kantor pemerintah maupun swasta, sekaligus memangkas hari kerja menjadi empat hari. Gaji anggota kabinet dan anggota parlemen dipotong, dan seluruh hasil penghematan dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat paling rentan.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet dan anggota DPR. Semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” ujar Prabowo.
Selain itu, Pakistan mewajibkan 60 persen kendaraan dinas tidak digunakan setiap saat, menghentikan seluruh belanja AC, kendaraan, dan mebel dari semua lembaga pemerintah untuk waktu yang tidak ditentukan, serta menghentikan total kunjungan dinas ke luar negeri. Anggaran untuk kegiatan seremonial, pesta, dan acara serupa juga dipangkas. Lembaga pendidikan tinggi dialihkan ke pembelajaran daring, sementara seluruh sekolah diliburkan selama dua minggu.
Prabowo menegaskan pemaparan itu baru sebatas contoh dan perbandingan, bukan keputusan yang sudah diambil. Namun ia mengindikasikan kajian kebijakan serupa bisa dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya, dalam beberapa hari ke depan saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan agar kita melakukan penghematan,” ujarnya.
Konteks dari pemaparan ini adalah tekanan fiskal yang nyata. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sehari sebelumnya menyatakan kesiapannya menaikkan batas defisit APBN melampaui tiga persen produk domestik bruto jika ada kesepakatan Prabowo dan DPR, sementara pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mengubah batas defisit tersebut. Di tengah lonjakan harga minyak akibat penutupan Selat Hormuz, tekanan pada subsidi energi dan keseimbangan anggaran negara menjadi semakin serius, memaksa pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah penghematan yang selama ini belum pernah ditempuh.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
