1.000 Praja IPDN Turun ke Aceh Tamiang, Menteri UMKM: UMKM Harus Jadi Prioritas Pemulihan
- 1.000 Praja IPDN diterjunkan ke Aceh Tamiang untuk membantu percepatan pemulihan pascabencana, tidak hanya membersihkan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas publik, tetapi juga mendukung langsung pemulihan UMKM terdampak.
- Kementerian UMKM memprioritaskan pemulihan ekonomi berbasis UMKM melalui pendirian Klinik UMKM Bangkit, relaksasi utang bagi pelaku usaha terdampak, serta pendampingan langsung hingga tingkat desa bersama PT PNM.
- Pemerintah menilai kebangkitan ekonomi sebagai indikator utama pemulihan, dengan kembalinya aktivitas pasar, warung, dan usaha rakyat, seiring berfungsinya pemerintahan dan layanan publik di semua tingkatan.
, Aceh – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menerjunkan lebih dari 1.000 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Menurut Maman, kehadiran Praja IPDN tidak hanya berfokus pada pembersihan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas publik, tetapi juga menyentuh langsung sektor usaha mikro dan kecil yang terdampak bencana.
“Kami mengapresiasi inisiatif Kemendagri bersama pemerintah daerah yang melibatkan Praja IPDN. Mereka tidak hanya membantu pemulihan layanan publik, tetapi juga turun langsung membersihkan toko dan warung UMKM yang terdampak,” kata Maman saat Apel Bersama Praja IPDN, Relawan Tenaga Kesehatan, dan Pendamping UMKM di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026).
Maman menegaskan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Aceh Tamiang termasuk wilayah yang mengalami dampak signifikan pada infrastruktur pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Ia menyebut, saat ini pemerintah telah memasuki fase pemulihan ekonomi setelah sebelumnya berfokus pada penanganan darurat. Karena itu, UMKM harus menjadi prioritas utama agar roda ekonomi daerah kembali bergerak.
Sebagai langkah konkret, Kementerian UMKM telah mendirikan Klinik UMKM Bangkit yang memberikan tiga layanan utama, yakni fasilitasi pembiayaan, pendampingan produksi barang lokal, serta penguatan ekosistem ekonomi daerah bagi pelaku usaha terdampak bencana.
Untuk sektor pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan relaksasi utang UMKM yang disusun bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan.
“Kami ingin menenangkan pelaku UMKM terlebih dahulu. Jangan sampai mereka sudah terdampak bencana, tetapi masih dibebani persoalan utang,” tegas Maman.
Di lapangan, Kementerian UMKM turut melibatkan ratusan account officer PT Permodalan Nasional Madani (PNM) guna melakukan pendampingan langsung hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa indikator utama pemulihan pascabencana adalah berfungsinya pemerintahan di seluruh tingkatan.
“Kalau pemerintahan berjalan normal, pemulihan akan jauh lebih cepat. Pemerintah punya sumber daya, mulai dari kebijakan, keuangan, hingga jejaring sampai ke desa,” ujar Tito.
Ia menambahkan, kebangkitan ekonomi menjadi simbol paling nyata dari pemulihan pascabencana yang langsung dirasakan masyarakat, ditandai dengan pasar, warung, dan aktivitas usaha yang kembali beroperasi.
“Pemulihan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi harus mendorong masyarakat kembali mandiri melalui penguatan ekonomi,” pungkasnya.
Ikuti Update Kami
Dapatkan berita dan artikel pilihan langsung di:
